Articles
<![CDATA[Peranan Mahasiswa dan Alumni dalam Mempertahankan Akreditasi A pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan ]]>
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>;
<![CDATA[Fatimah Zahara]]>
<![CDATA[ MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 (2021): Special Issue No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/mkd.v5i0.5433
<![CDATA[This article discusses the role of students and alumni in maintaining accreditation. This study uses a qualitative method with a historical approach. The role of students and alumni is very much needed in advancing and also maintaining the accreditation of the department. One of the forums that need to be fostered and developed its roles and functions and supported by its existence by the universities, especially in each study program, is the existence of associations in the form of alumni associations. Through professional alumni organization, various kinds of opportunities and opportunities will be well communicated.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENGUASAAN TANAH NEGARA TANPA PERSETUJUAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI ]]>
<![CDATA[Aisyah Nasution]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i001.3652
<![CDATA[Berdasarkan permasalahan ini, peneliti menggunakan perspektif Wahbah Az- Zuhaili atas hak kepemilikan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan tanpa persetujuan. Menurut perspektif WahbahAz- Zuhaili kepemilikan yang sah harus ada syariat yang dijalankan untuk sah menjadi pemilik. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui hukum menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah perspektif Wahbah Az- Zuhaili Dikecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui kondisi dan hukum penguasaan tanah milik negara DiKecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian field reseach (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Subjek penelitian adalah warga kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah PTPN II yang digunakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab sebagai lokasi galian, pondasi tanah bangunan milik pribadi, dan tanah untuk berkebun. Suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencengah orang lain menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal ada penghalang syari .Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria. ]]>
<![CDATA[Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan Di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Market Place Shopee Malaysia) ]]>
<![CDATA[Nurhidayah Binti Suhaizan]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1739
<![CDATA[The main problem in this research is how to review the law of trading counterfeit goods online. The type of research used in this research is a type of literature research (library research), thereby using a qualitative research method with a normative research approach. The results of the research show that: 1) According to Imam Syafi'i, the law of trading counterfeit goods on the Shopee marketplace is not allowed due to the presence of elements that are prohibited or forbidden. The existence of fraudulent elements planned by the seller to deceive the customer is prohibited. This is because there is an element of tadlis in the practice. The element of tadlis which is a fraud committed in a sale and purchase transaction by the seller against the goods/objects he sells to the buyer, it can cause losses for the party who owns registered trademark rights or the owner of original trademark rights that are imitated. 2) How the practice of trading counterfeit goods on the online marketplace Shopee is carried out does not meet the objective requirements of the agreement, which is a certain thing and a halal reason. From the results of this study, the author suggests that the rules on the practice of buying and selling counterfeit goods be strengthened. Because, it can lead to the habit of the community to always use counterfeit goods.]]>
<![CDATA[GRANT SULTAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA MEDAN (PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM) ]]>
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>;
<![CDATA[Pagar Hasibuan]]>;
<![CDATA[Zulham Zulham]]>
<![CDATA[ istinbath Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/ijhi.v21i1.484
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kompratif antara hukum nasional dengan hukum Islam yang membahas tentang grant sultan sebagai bukti kepemilikan tanah di Kota Medan. Hasil penelitian ini adalah kedudukan grant sultan sebagai bukti kepemilikan menurut hukum nasioanal bahwa sertifikat grant sultan sebagai alas hak kepemilikan bukan sebagai alat bukti kepemilikan. Sedangkan dalam hukum Islam: bahwa sertifikat grant sultan sebagai bukti kepemilikan. Grant sultan sebagai bukti pemberian tanah melalui cara al-iqtha’ (pemberian), negara memberikan kepada rakyat mejadi sebab timbulnya hak kepemilikan, maka sertifikat grant sultan yang diberikan oleh pihak Kesultanan Melayu sebagai pemerintah pada saat sebelum kemerdekaan secara hukum Islam merupakan tindakan yang sah. Rekomendasi; agar tidak terjadi pertentangan antar hukum nasional dan hukum Islam, kepada Pemerintahan agar tidak melakukan penerbitan SHM oleh pemerintah diatas tanah yang orang lain yang dianggap memiliki grant sultan, sepanjang belum dilakukannya pendataan atas asal-usul dan keaslian grant sultan tersebut.]]>
<![CDATA[Airline Responsibility for Loss and Damage to Passeger Goods From the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili ]]>
<![CDATA[Ummi Kalsum Siregar]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34007/jehss.v6i1.1801
<![CDATA[Responsibility can be defined as acondition of being obliged to bear something if there is something that can be claimed, dusputed, allowed, and so on, in the context of legal of legal rwlations between one person and another with more emphasis on individual interests, privat in nature. this paper aims to find out how airlines are responsible for damage and loss of passeger goods. In order to approach this problem, a reference to qualiltative theory is used. data data was collected through secondary and primary data sources and analyzed qualitatively. This study councludes that even the students who damage the goods are caused by general workers, so the one who guarantees it is the instructor because he is the one who is basically resposible, so it is as if he himself did the damage]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>;
<![CDATA[Fatimah Zahara]]>
<![CDATA[ Research and Development Journal of Education Vol 9, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/rdje.v9i2.14968
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Peranan Problematika Pelaksanaan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Penelitian ini merupakan hasil dari sebuah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode riset pengembangan perguruan tinggi. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Objek penelitian ini adalah beberapa Perguruan Tinggi Islam Negeri, diantaranya ialah UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sjech M. Djamil Djambek, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad, dan STAIN Madina. Hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwasanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah menggunakan sistem Paper Less yang artinya semua data telah terkumpulkan di satu aplikasi. Aplikasi tersebut bernama SIQA (The System of Internal Quality Assurance) yakni sebagai sebuah sistem untuk digitalisasi dan analisis proses Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan Perguruan Tinggi Islam Negeri lainnya masih menggunakan sistem Hard Copy atau manual. Dan problematika yang peneliti temukan ialah bahwa di UIN Syarif pengembangan aplikasinya. Sedangkan problematika yang peneliti temukan di Perguruan Islam Negeri lainnya memiliki macam jenis problematikanya baik itu terkait tentang pelaksanaan AMI, problematika antara Audit dan Auditee, dan keseriusan dalam melaksanakannya.]]>
<![CDATA[Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah ]]>
<![CDATA[Siti Hajar Arifah]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 8 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/reslaj.v6i8.4792
<![CDATA[Mu`amalah al-ijarah transactions are permitted because they have many benefits for humanity, both in the form of objects (al-ijarah `ala al-a`yan) and in the form of services (al-ijarah `ala al-a`mal). The Tanjung Gusta Medan community carried out al-ijarah transactions in providing services for making paper money for Buddhist worship, even though it was clear that the matter was closely related to the faith and could violate Islamic law. This type of research is qualitative, the primary data sources are the results of observations and interviews, as well as DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Agreement. The research results showed that the motivation of the people of Tanjung Gusta Medan in providing services was due to several reasons, including because there was no work, there were no definite prohibitions, for reasons of tolerance. The concept of al-Ijarah states that the practice of mu`amalah in order to gain benefits from the presence of `iwadh (substitute), is permissible, and it is ensured that the object of the transaction is not something haram. The law on providing services for making banknotes for Buddhist worship from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 is haram, while the transaction practices carried out are void, because they violate Islamic law.]]>
<![CDATA[CONSUMER PROTECTION REGARDING ONLINE LOAN CARTELS IBNU TAIMIYAH'S PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Hafiza Husna Ayub]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Radja Intercontinental Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59733/jishup.v2i1.48
<![CDATA[The main problem and research is consumer protection in fintech agreements (online loans) viewed from the perspective of Ibnu Taimiyah and positive law, namely based on POJK, and looking at the extent to which consumer protection has been regulated in Islamic law and positive law. The type of research in writing this thesis uses normative legal research, with a qualitative approach and the data sources used are primary data sources and secondary data sources with data collection techniques in the form of library studies. From the research conducted by the author, it can be concluded thatIbnu Tamiyah's perspective on consumer protection regarding online loan cartels highlights the importance of justice, equality and rejection of exploitation in economic transactions. Through Islamic moral and ethical principles, Ibnu Tamiyah emphasized the need to ensure that business practices do not harm or exploit consumers, and that all parties involved in economic transactions have equal and fair access. Consumer protection from Ibnu Tamiyah's perspective also emphasizes the importance of complying with applicable laws and increasing consumer education and awareness about their rights.Existing fintech (online loan) agreements have not been able to fully protect consumer rights and obligations in accordance with existing legal regulations such as the MUI DSN Fatwa Number 117. Because currently only one regulation for sharia fintech has been used as a source. The main law is the MUI DSN Fatwa Number 117 of 2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. Meanwhile, consumer protection in positive law is based on POJK Number 77 of 2016 and POJK Number 13 of 2018. The author found the fact that the OJK Regulation on Consumer Protection in the financial services sector actually provides protection and in it guarantees order, certainty and justice for consumers, but POJK only regulates one aspects of the online loan agreement, namely conventional online loans.]]>
<![CDATA[Peran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Dalam Penerapan Moderasi Beragama Di Desa Sukorejo Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ]]>
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>;
<![CDATA[Nadia Syahfitri]]>;
<![CDATA[Zulfa Hannum Bahri]]>
<![CDATA[ Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jh.v4i5.1489
<![CDATA[Artikel ini berfokus pada analisis penguatan moderasi beragama pada masyarakat Desa Suko Rejo Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Keanekaragaman ini berkontribusi pada dinamika masyarakat desa. Desa Sukorejo merupakan desa dengan penduduk multikultural dengan beragam suku, organisasi islam, dan status sosial. Desa Sukorejo merupakan desa dengan penduduk seratus persen beragama islam dan Sembilan puluh delapan persen berusuku jawa. Walaupun penduduknya seratus persen beragama islam, terdapat tiga organisasi agama berberda yang diikuti oleh masyarakat setempat. Yakni, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan LDII. Mengingat frekuensi masalah interreligius di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia telah merespon dengan meluncurkan program moderasi beragama. Mengingat pentingnya peran mahasiswa dalam moderasi beragama, kelompok KKN 91 Batu Bara UIN SU melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dalam proses memperkuat pemahaman terkait moderasi beragama di Desa Suko Rejo]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Showroom Atas Perbaikan Kendaraan Bermotor Bergaransi Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus Kp. Pajak Pulo Jantan Kecamatan N.A IX -X Kabupaten Labuhanbatu Utara ]]>
<![CDATA[Siti Mariah Sipahutar]]>;
<![CDATA[Tetty Marlina Tarigan]]>
<![CDATA[ Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 10 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/reslaj.v6i10.5283
<![CDATA[Kp. Pajak Pulo Jantan or Pajak Pulo Village, District N.A IX -X North Labuhanbatu Regency there are cases where motor vehicle SHOWROOMs do not want to claim a damaged engine warranty from their customers even though in the previous sale and purchase agreement it has been agreed. The purpose of this study is to determine the completion of business actors' responsibility for repairing motor vehicles with a warranty perspective from Wahbah Zuhaili's perspective. How is the agreement for guaranteed motor vehicle repairs at the Kp. Pajak Pulo Jantan or District NA. Xi-X North Labuhanbatu. The research method used in this study is an qualitative method to make it easier to get data and also easier to analyze the problems in this study. The results showed that the warranty claim itself according to Wahbah Az-Zuhaili must be carried out because there has been an element of tadlis in the sale and purchase of the motorcycle unit. Not only that, the obligation to carry out this warranty claim is as evidence of fulfillment of the disgrace on an item. Then the obligation order of business actors is also in line with the Consumer Protection Law so that business actors can be prosecuted for committing unlawful acts.]]>
