Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Danetta Leoni Andrea; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Kyadiren Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133

Abstract

The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited creative contents, for example in perpetuating copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or non-commercially on platforms or online media. This raises a problem, what if copyrighted works in public spaces that are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement. Where in some countries, taking a portrait of a copyrighted work in a public space can only be done under the provisions of the Freedom of Panorama. The copyright law (UUHC) has not regulated the Freedom of Panorama and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents
Praktik Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Muhammad Jaka Hidayat; Ahmad M. Ramli; Tasya Safiranita
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i03.861

Abstract

Sektor telekomunikasi merupakan tulang punggung kegiatan masyarakat di era transformasi digital. Namun, dalam praktik penyelenggaraannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memberilan layanan telekomunikasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini sudah memadai dalam meningkatkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai akselerator transformasi digital di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa sebagai perwujudan transformasi digital Indonesia, saat ini secara regulatif sudah terdapat beberapa pengaturan dalam berbagai tingkatan mulai dari perundang-undangan hingga regulasi turunannya yang sudah cukup memadai dalam mengakomodasi layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia, didukung dengan metode transformatif melalui pembentukan regulasi dengan metode Omnibus Law.
Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dengan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Maria Aurelia Desviany; Laina Rafianti; Tasya Safiranita
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1259

Abstract

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan Over The Top (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam kasus sengketa antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus penelitian adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan tanpa izin pencipta oleh lembaga penyiaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memandang hak ekonomi lembaga penyiaran dijamin berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Mahkamah Agung membatasi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran. Terkait akibat hukum, pengunggahan konten siaran di YouTube oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Diskusi juga mencakup upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur lisensi lagu dan/atau musik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran dalam konteks teknologi digital dan platform OTT.
Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Kaina Medita; Tasya Safiranita; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4293

Abstract

The development of human civilization has given birth to a creative economy that is developing simultaneously. Copyright is one type of Intellectual Property that is given to creators and other parties who have rights to their creations to utilize exclusivity both economically and morally. Indonesian laws and regulations have been able to adjust to economic developments. However, in its implementation there are still gaps in terms of the withdrawal of copyright royalties as objects of fiduciary guarantees. This study aims to determine and identify the optimization of regulations for the implementation of copyright royalties as fiduciary guarantees based on positive law in Indonesia. This study was conducted using a normative juridical approach method, by conducting research through literature as the main research material. Based on the research conducted, it was found that although regulations have regulated copyright to be used as objects of fiduciary guarantees, there needs to be optimization of regulations and collaboration between the government and related institutions along with the development of the creative industry era.
Perlindungan Hukum Bagi Musisi “Eclat Story” Atas Penggunaan Lagu "Bentuk Cinta" Tanpa Izin oleh PT. Bank Cimb Niaga, TBK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Amellinda Ernestine Sarwono; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.5892

Abstract

The development of the creative economy places music as an intellectual property asset that has moral and economic value, as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The exclusive rights of creators include moral rights and economic rights to the commercial use of copyrighted works. Legal problems arose when Eclat Story's song "Forma Cinta" was used by PT Bank CIMB Niaga, Tbk without a direct license from the creator. The bank reasoned that it had paid royalties through WAMI, but the creator stated that he had never given permission or received royalties in the 2020 period. This research uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, through a literature study that examines laws and regulations, legal literature, and related documents. The approaches used are the statute approach and the case approach to strengthen legal arguments. The results of the analysis show that PT Bank CIMB Niaga, Tbk has violated the economic rights of the creator as stipulated in Article 9 of the Copyright Law, especially the right of reproduction and distribution. Therefore, Eclat Story musicians need to register their works and license strictly, as well as take repressive efforts through compensation lawsuits at the Commercial Court or through mediation. PT Bank CIMB Niaga, Tbk is obliged to compensate for the use of the work in accordance with the applicable exclusive rights protection.