Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Danetta Leoni Andrea; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Kyadiren Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133

Abstract

The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited creative contents, for example in perpetuating copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or non-commercially on platforms or online media. This raises a problem, what if copyrighted works in public spaces that are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement. Where in some countries, taking a portrait of a copyrighted work in a public space can only be done under the provisions of the Freedom of Panorama. The copyright law (UUHC) has not regulated the Freedom of Panorama and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents
Praktik Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Muhammad Jaka Hidayat; Ahmad M. Ramli; Tasya Safiranita
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i03.861

Abstract

Sektor telekomunikasi merupakan tulang punggung kegiatan masyarakat di era transformasi digital. Namun, dalam praktik penyelenggaraannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memberilan layanan telekomunikasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini sudah memadai dalam meningkatkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai akselerator transformasi digital di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa sebagai perwujudan transformasi digital Indonesia, saat ini secara regulatif sudah terdapat beberapa pengaturan dalam berbagai tingkatan mulai dari perundang-undangan hingga regulasi turunannya yang sudah cukup memadai dalam mengakomodasi layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia, didukung dengan metode transformatif melalui pembentukan regulasi dengan metode Omnibus Law.
Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dengan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Maria Aurelia Desviany; Laina Rafianti; Tasya Safiranita
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1259

Abstract

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan Over The Top (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam kasus sengketa antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus penelitian adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan tanpa izin pencipta oleh lembaga penyiaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memandang hak ekonomi lembaga penyiaran dijamin berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Mahkamah Agung membatasi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran. Terkait akibat hukum, pengunggahan konten siaran di YouTube oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Diskusi juga mencakup upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur lisensi lagu dan/atau musik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran dalam konteks teknologi digital dan platform OTT.