Friska Prastya Harlis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Garut

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SMPN KABUPATEN GARUT) Friska Prastya Harlis; Muhammad Rizqi; Abdullah Ramdhani
Responsive Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i1.38773

Abstract

Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID-19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI INDIA DAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : KABUPATEN SUMEDANG) Friska Prastya Harlis; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.743 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20747

Abstract

Negara India merupakan urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia dan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak di Asia. Dilihat dari tingkat pengangguran negara India berada di posisi 30 dan negara Indonesia berada di urutan ke 18 di Asia. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang cukup banyak negara India relatif memiliki tingkat pengangguran lebih rendah daripada negara Indonesia. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan di Kabupaten Sumedang. Metodologi yang digunakan menggunakan analisis dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India melalui Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) merupakan kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah India. Memiliki beberapa dampak yang positif antara lain meningkatkan upah pedesaan, mengurangi kesenjangan upah gender, meratakan dan menstabilkan konsumsi orang miskin, peningkatan dalam gizi, kesehatan dan pendidikan, peningkatan inklusi keuangan dan mengurangi migrasi. Sedangkan di Kabupaten Sumedang Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada tiga pilar utama yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Melalui beberapa program pelatihan dan terselenggaranya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan dampak yang positif dilihat dari jumlah angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG) Friska Prastya Harlis; Herwan Abdul Muhyi; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.531 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif karena belum terpenuhinya variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Indonesia