Gita Laksmi Zalsabilla
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SISTEM PENGELOLAAN WISATA DAN PEMAHAMAN TERHADAP BADAN HUKUM STUDI PADA PENGURUS WISATA DI DESA JARAK WONOSALAM Kusuma Wardhani Mas’udah; Hasri Maghfirotin Nisa; Gita Laksmi Zalsabilla; Alifta Putri; Yuli Setyaningsih; Muhammad Abdussalam
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.5308

Abstract

Desa Jarak memiliki potensi wisata yang berlimpah jika ditinjau dari kondisi alam, budaya, dan kehidupan bermasyarakatnya. Potensi wisata yang terdapat di Desa Jarak ini adalah antara lain Grojogan Asmoro, Grojogan Lunggur Buntung, Grojogan Tretes Kembar, Watu Rantai, Bumi perkemahan Pencaringan, Wisata Religi Mbah Jimat, Wisata Batu Pelangi, Edu Wisata Sapi Perah, Dan Agrowisata buah Manggis. Sistem pengelolaaan pada tempat wisata di Desa Jarak dirasa penting untuk perkembangan tempat wisata tersebut. Selain pengelolaan wisata, perlindungan hukum terhadap tempat wisata sangatlah penting, karena kegiatan pariwisata berhubungan dengan keselamatan wisatawan, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan wisata di Desa Jarak dan pemahaman terhadap badan hukum wisata dari sudut pandang pengurus wisata di Desa Jarak. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memecahkan permasalah dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan teknik wawancara langsung. Penelitian ini menggunakan 3 orang partisipan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya hambatan-hambatan yang dialami oleh pengurus wisata di Desa Jarak, seperti kurangnya kesadaran oleh masyarakat setempat, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan faktor lain sebagainya. Penerapan terhadap badan hukum bagi pariwisata di desa jarak juga belum dilakukan oleh pengelolah wisata setempat karena faktor tersebut.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN Gita Laksmi Zalsabilla; Yana Indawati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 7 No. 2 (2024): JICL
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta bersama serta status anak dan juga terkait waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah harta bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap diangap ahli waris jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.