Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN IZIN PERTAMBANGAN GALIAN C MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI DESA CEPOGO BOYOLALI Yulian Dwi Nurwanti; Dina Irawati
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 2: Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i2.1776

Abstract

Kabupaten Boyolali memiliki potensi sumber daya alam yang dimiliki pun sangat berlimpah, sumber daya alam mineral dan batuan merupaakan salah satu sumber daya alam non hayati yang banyak dimiliki. Potensi kekayaan alam itu kemudian dimafaatkan dengan melakukan kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan bebergai dampak negative yang kemduian menyebabkan sengketa antara warga dan pelaku pertambangan. Rumusan masalah dari makalah ini adalah (1) Bagaimanakah Model penyelesaian konflik kegiatan tambang Galian C di Cepogo Boyolali? (2) Bagimanakah efektivitas diberlakukannya Alternative Dispute Resolutio (ADR) Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan khususnya sengketa tambang Galian C di Cepogo Boyolali?. Dari hasil penelitian yang dilakukan penyelesaian sengekay lingkungan di Cepogo Boyolali dilakukan dengan jalur di luar Pengadilan dengan Menggunkan proses Mediasi, walaupun proses yang dijalakan tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan, sehingga penyelesaiannya sekarang ini lebih banyak meggunakan sarana administrative dan Pidana.
Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara Yulian Dwi Nurwanti; M. Aziz Zaelani; Dina Irawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2097

Abstract

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.