Garuda - Garba Rujukan Digital

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Zaelani, Muhammad Aziz; Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi; Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art2

This study aims to answer two problems: first, classifying and describing the antinomy of discretionary regulation in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration; and secondly, carrying out the construction on AUPB that has been filtered with Pancasila. Antinomy is the root of the conflict between freedom and responsibility. In this paper, antinomy is used as a way of thinking to examine the legality of limiting discretion. This is a doctrinal legal research. The sources information used in the study are primary legal materials (relevant regulations and documents) to be further analysed in a qualitative manner. Conceptual, historical and comparative law approaches are used to help solve problem formulations. The results showed that first, the antinomy that is governed under Law No. 30 of 2014 is irrelevant to the rule of law principles, thus creating confusion in the praxis realm of of the government; Second, the construction of a regulation is needed to formulate AUPB based on Pancasila as the basis for regulating discretion.

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Muhammad Aziz Zaelani; Fery Dona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1983

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.

Embodying The Meaning Of The Guardian Of The Constitution In The Role Of The Constitutional Court Of Reducing Constitutions Indicated By Policy Corruption Suharno Suharno; Amir Junaidi; Muhammad Aziz Zaelani
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 3 (2021): June 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i3.88

Purpose of this study was to answer two problems: (i) how is the guardian of the constitution embodied through the function of the Constitutional Court; and (ii) how the Constitutional Court as the guardian of the constitution reduces constitutions that are indicated by the policy corruption. Policy corruption is an invisible and covert element that able to threaten the synergy of the legal system and the public interest. The form of policy corruption is realized in the form of a law. Efforts that can be made to reduce the policy corruption are to implement the tight control over the media, which in this case is relevant to the function of the Constitutional Court. This studywas classified as doctrinal research with primary and secondary legal materials. Comparative approach and case approach were used to answer the legal issues. The results showed that: First, the guardian of the constitution through the function of the Constitutional Court through the optimization of the Constitutional Court Judges as the agent of constitution, strengthening the execution of the Constitutional Court decisions and collaborative steps with other state institutions in enforcing the constitutional guardianship. Second, the Constitutional Court as the guardian of the constitution in reducing laws indicated by the policy corruption is manifested in the form of a Constitutional Court decision that can be retroactive to recover the impact of legal losses that are indicated by the policy corruption, the decision of Constitutional Courtis justified by ultra vires to anticipate the chain of constitutions that indications of policy corruption, the decision of Constitutional Courtis strengthened in terms of its execution and the Court can examine or test the Constitution Drafting (bill/ RUU) (a priori review) as a preventive measure to prevent the enactment of laws that indicate policy corruption.

PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUMURAN WETAN KRAGILAN Yulian Dwi Nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani; Suharno; Hanuring Ayu; Nourma Dewi
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i8.945

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Ibu-Ibu PKK desa Kragilan. Hasil dari pengabdian Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 30 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kragilan.

Ht-El System In Realizing The Escalation Of Electronic Certificates With Legal Certainty (Study Of The Land Office Of Karanganyar Regency) Muhammad Aziz Zaelani; Rudatyo Rudatyo
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 3 (2022): June 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i3.382

This research addresses the following topics: (i) the implementation of the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office; and (ii) legal issues encountered while implementing the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office. This empirical study expands on describing the policy approach as well as micro-interactional effects. The research's findings are: First, the Karanganyar Regency Land Office implemented the HT-el system in accordance with Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020, with empirical evidence of data recapitulation of the number of HT-el applications for the 2020 and 2021 periods, accompanied by risk management analysis. Second, the legal issues of implementing the HT-el system at the Karanganyar Regency Land Office include the substantive issue of a lack of implementing regulations as implementing guidelines and implementation parameters, the issue of structural apparatus lack of human resources overcoming network error problems, budgeting for repair and maintenance as the primary means of HT-el services, and socio-cultural issues; the public's lack of enthusiasm due to a lack of socialization and assistance regarding the ease of HT-el services. Suggestions for research include the Ministry of ATR/BPN issuing implementing regulations that accommodate the standardization parameters for the implementation of the HT-el system in the region, as well as the Head and Employees of the Land Office of Karanganyar Regency increasing socialization and assistance in the use of HT-el services and systems to the community, as well as employee training in overcoming network problems.

Discretion of Morality (Pancasila Moral Relations in The Laws of Political Determination) Muhammad Azis Zaelani; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 1 (2020): January
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

This study has purpose to determine the form of Pancasila moral relations as the legal ideology of Indonesia in guarding discretion amid political determination. In this study, the conceptual approach was used as a basis for thinking to guide answe tor the problem which then analyzed using qualitative approach. The results showed that Pancasila as the ideology of Indonesian law is able to guard discretion in the form of moral relations that are reflected in discretion users. The implication, it is necessary to optimize the interpretation of the Pancasila in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration to realize the ideals of justice in the bureaucracy as per the Pancasila insight. Therefore, Pancasila morals can guard the use of discretion in political determination. Keywords: Pancasila; discretion; moral

DESEMINASI PERIODIK PEMENUHAN HAK ANAK DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT DI DESA KRAGILAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi, SH, MH.; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.891 KB)

Pengabdian masyarakat bertujuan: melaksanakan diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga; memberikan peningkatan pengetahuan pemenuhan hak anak dalam keluarga sebagai upaya preventif perlindungan anak. Anak sebagai aset bangsa perlu dijamin hak-haknya dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki personalisasi mendalam dengan anak. Praktiknya, pada lingkungan keluarga banyak ditemukan inkonsistensi pemenuhan hak anak tidak hanya kebutuhan materiil tetapi kebutuhan mental dan kebutuhan religius. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan diseminasi periodik dengan pendampingan serta pengawasan pemenuhan hak anak di lingkungan Desa Kragilan. Hasil pengabdian adalah: menciptakan pola deseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan; menumbuhkan kesadaran yang konstan dengan program pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan. Pelaksanaan pengabdian ini meningkatkan pemahaman ibu sebagai tonggak utama dalam pendidikan anak mengenai pemenuhan hak anak di dalam keluarga.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search