Garuda - Garba Rujukan Digital

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Zaelani, Muhammad Aziz; Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi; Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art2

This study aims to answer two problems: first, classifying and describing the antinomy of discretionary regulation in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration; and secondly, carrying out the construction on AUPB that has been filtered with Pancasila. Antinomy is the root of the conflict between freedom and responsibility. In this paper, antinomy is used as a way of thinking to examine the legality of limiting discretion. This is a doctrinal legal research. The sources information used in the study are primary legal materials (relevant regulations and documents) to be further analysed in a qualitative manner. Conceptual, historical and comparative law approaches are used to help solve problem formulations. The results showed that first, the antinomy that is governed under Law No. 30 of 2014 is irrelevant to the rule of law principles, thus creating confusion in the praxis realm of of the government; Second, the construction of a regulation is needed to formulate AUPB based on Pancasila as the basis for regulating discretion.

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Muhammad Aziz Zaelani; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Muhammad Aziz Zaelani; Fery Dona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1983

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.

PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SUMURAN WETAN KRAGILAN Yulian Dwi Nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani; Suharno; Hanuring Ayu; Nourma Dewi
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i8.945

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Ibu-Ibu PKK desa Kragilan. Hasil dari pengabdian Ibu-Ibu PKK Desa Kragilan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 30 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan adalah untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kragilan.

Discretion of Morality (Pancasila Moral Relations in The Laws of Political Determination) Muhammad Azis Zaelani; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Isharyanto Isharyanto
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 1 (2020): January
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

This study has purpose to determine the form of Pancasila moral relations as the legal ideology of Indonesia in guarding discretion amid political determination. In this study, the conceptual approach was used as a basis for thinking to guide answe tor the problem which then analyzed using qualitative approach. The results showed that Pancasila as the ideology of Indonesian law is able to guard discretion in the form of moral relations that are reflected in discretion users. The implication, it is necessary to optimize the interpretation of the Pancasila in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration to realize the ideals of justice in the bureaucracy as per the Pancasila insight. Therefore, Pancasila morals can guard the use of discretion in political determination. Keywords: Pancasila; discretion; moral

DESEMINASI PERIODIK PEMENUHAN HAK ANAK DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT DI DESA KRAGILAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi, SH, MH.; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.891 KB)

Pengabdian masyarakat bertujuan: melaksanakan diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga; memberikan peningkatan pengetahuan pemenuhan hak anak dalam keluarga sebagai upaya preventif perlindungan anak. Anak sebagai aset bangsa perlu dijamin hak-haknya dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki personalisasi mendalam dengan anak. Praktiknya, pada lingkungan keluarga banyak ditemukan inkonsistensi pemenuhan hak anak tidak hanya kebutuhan materiil tetapi kebutuhan mental dan kebutuhan religius. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan diseminasi periodik dengan pendampingan serta pengawasan pemenuhan hak anak di lingkungan Desa Kragilan. Hasil pengabdian adalah: menciptakan pola deseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan; menumbuhkan kesadaran yang konstan dengan program pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan. Pelaksanaan pengabdian ini meningkatkan pemahaman ibu sebagai tonggak utama dalam pendidikan anak mengenai pemenuhan hak anak di dalam keluarga.

ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Yulian Dwi Nurwanti; M. Aziz Zaelani; Elysa Diah Pramesti
PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.817 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuransi syariah ditinjau dari hukum Islam. Asuransi ditinjau dari hukum islam dipandang haram karena Asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten. Menurut para Ulama mendahului Tuhan, dalam Al-Qur’an juga tidak mengatur dan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi Syariah dihalalkan karena Sharing, apabila terjadi sesuatu akan dibagi hasil atau Sharing. Kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah yaitu belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah, faktor sumber daya manusia masih terbatasnya, manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasuransi, ketidaktahuan masyarakat dan adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional. Kata kunci : Asuransi, Hukum, Islam

Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara Yulian Dwi Nurwanti; M. Aziz Zaelani; Dina Irawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2097

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search