Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan
Fikrotul Jadidah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn) Danang Tri Saputro; Fikrotul Jadidah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.7187

Abstract

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari norma yang telah disepakati ternyata dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan tersebut biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran bahkan kejahatan. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin memprihatinkan dan banyak dari kejahatan tersebut menggunakan cara-cara baru dan sangat sadis oleh para pelakunya dalam menjalankan aksinya. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn?. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil penulisan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana memiliki unsur subjektif dan subjektif. Unsur subjektif terdiri dari sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektif terdiri dari tindakan (mengambil nyawa seseorang), objek (kematian orang lain). Pertimbangan majelis dalam memutus perkara Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn ini menurut penulis sesuai dengan beberapa pertimbangan yang dibuat majelis dalam putusan tersebut, baik berupa (1) pertimbangan yuridis yaitu dasar dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti. Dan (2) pertimbangan non yuridis, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam hal ini tidak ada yang meringankan terdakwa dan lebih memberatkan terdakwa.
A Restorative Justice Approach To Resolving Children's Cases With The Law Aldi Nuryasva; Fikrotul Jadidah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.737 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i3.375

Abstract

The concept of Restorative Justice as an alternative settlement of juvenile criminal cases. Restorative justice is defined as a process in which all parties related to certain crimes sit together to solve problems and think about how to deal with victims and legal actors, continue to prioritize the principle of the best interests of children and the sentencing process is a last resort while not ignoring children's rights. If the legal process continues to the reporting process to the Police, then basically the implementation of the law is through diversion efforts carried out by the police using discretionary authority.
MODEL OF SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS TO ENSURE THE PROTECTION AND WELFARE OF DOMESTIC WORKERS IN THE ADMINISTRATIVE CITY OF EAST JAKARTA: MODEL PENGAWASAN IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR Fakhris Lutfianto Hapsoro; Khilmatin Maulidah; Fikrotul Jadidah; Ade Lita; Muhammad Wendra; Muhammad Ragil Wicaksono; Supriyanto
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6316

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of domestic workers (PRT) within the framework of constitutional and statutory law, identify the factors contributing to weak supervision over the fulfillment of domestic workers' rights in the household sector, and formulate an effective supervision model within the administrative context of East Jakarta. Employing a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches, this research integrates primary data obtained through interviews and Focus Group Discussions (FGDs) involving government institutions and civil society organizations. The findings reveal that constitutional protection for domestic workers is guaranteed under Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Nevertheless, implementation remains weak due to the absence of legal recognition of households as workplaces within the national labor law framework. The ineffectiveness of supervision in fulfilling domestic workers' rights is attributed to four key factors: limited scope of supervision, restricted jurisdiction and authority of local government agencies at the administrative city level, institutional fragmentation among state bodies, and a formalistic bureaucratic culture. As a solution, this study proposes an effective supervision model grounded in the principles of legal inclusivity, institutional collaboration, and community participation. The model consists of five main components: (1) neighborhood-based registration (RT/RW) to ensure that domestic employment relationships are officially recorded and monitored by the state; (2) strengthening the role of Domestic Worker Placement Agencies (LPPRT) as legal entities responsible for training and grievance mechanisms; (3) integration of cross-agency complaint systems through proactive technology-based coordination; (4) public education and empowerment of domestic worker communities to enhance legal awareness; and (5) establishment of complaint centers at the sub-district (kecamatan) level. This study concludes that labor law reform should aim to recognize domestic work as a legitimate form of employment, decentralize supervisory authority, and develop a living legal system rooted in the values of social justice.
Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan Fandy Lucky Septiyandi; Fikrotul Jadidah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4161

Abstract

Abstrak Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjungjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative, artinya data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah bahwa Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Demonstran Anarkis Abstract With the enactment of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public, it is hoped that the public can carry out activities to express opinions in public freely but still uphold responsible freedom. The research method used by the author is a normative juridical method, meaning that the data used are primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that legal responsibility for the destruction of public facilities by demonstrators is generally regulated by the provisions of Article 406 of the Criminal Code paragraph 1 which reads "Anyone who intentionally and against the law destroys, damages, renders unusable or eliminates something wholly or partly belonging to another person. otherwise, it is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. Keywords: Legal Responsibility, Anarchist Demonstrators
Co-Authors Ade Lita Aldi Nuryasva Danang Tri Saputro Fandy Lucky Septiyandi Hapsoro, Fakhris Lutfianto Khilmatin Maulidah Maulidah Muhammad Ragil Wicaksono Muhammad Wendra Supriyanto