Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Felicia Felicia
Universitas Tarumanegara
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia Felicia Felicia; Rasji Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8312923

Abstract

Seperti yang kita ketahui, tujuan didirikannya negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam menyelenggarakan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk menjaga kepentingan tersebut negara memerlukan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat baik dalam pembangunan nasional maupun penyelenggaran pemerintahannya. Agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan efisien, maka dari itu dibentuknya hukum pajak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Akibatnya, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat harus menaati pengaturan pajak yang ada dan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentunya banyak pekerjaan yang dapat diciptakan untuk mengurangi pengangguran serta pendidikan yang baik dapat tercapai. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai pajak sebagai dana perekonomian suatu negara apakah mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan Felicia Felicia; Jeane N.S.; Anisa Puspitasari; Muhammad Dito Efendi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8312930

Abstract

Hukum adat pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama dalam jenis dan status warisan, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan dan pembagian warisan, ahli waris, dan anak. Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Indonesia. Perkembangan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh adanya ketiga sistem kekerabatan diantaranya sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari laki-laki/bapak, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari perempuan , dan sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari laki-laki dan perempuan. Namum meskipun tidak membeda-bedakan pada sistem kekerabatan ini masih sering terjadi adanya sengketa. Pembagian harta waris pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya dapat menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila tidak mencapai kata kesepakatan, maka pihak dalam keluarga akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Felicia Felicia
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 05 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.235 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i05.422

Abstract

In the Indonesian constitutional law system, it is known as the Constitutional Court, which is a high state institution which is the holder of judicial power together with the Supreme Court. It can be said there are two actors of judicial power, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. The problem in this article is what is the position and authority of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional law system. The Constitutional Court here has an equal and high position with the Supreme Court, which means that no one has a position below it. The authority of the Constituional Court is regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, among others, to decide on the dissolution of political parties, to give a decision on the opinion of the House of Representatives that the President and Vice President because they have violated the law in the form of bribery, betrayal of the state, commit corruption, other serious crimes or disgraceful acts, examine laws against the 1945 Constitution, decide disputes regarding election results, and decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution.
Co-Authors Anisa Puspitasari Jeane N.S. Muhammad Dito Efendi Rasji Rasji