Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum Prasada JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Judicial Review Prosiding University Research Colloquium
Brian Septiadi Daud
Universitas Muhammadiyah Gombong
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Daud, Brian Septiadi; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.21044

Abstract

Penyelesaian masalah Hak Asasi Masnusia (HAM) masa lalu merupakan proses dimana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesaian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model penyelesaian, yaitu to forget and to forgive (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah“never to forget, never to forgive”, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah never to forget but to forgive” (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk kompromi.The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is “never to forget, never to forgive” (meaning that is, past events will still be processed legally). Finally, never to forget but to forgive ”(meaning that is, express first, convey the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise. 
Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case Brian Septiadi Daud; Bayu Ardian Aminullah; Nyoman Serikat Putra Jaya
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i2.a15146

Abstract

Introduction to The Problem: The election is a way to choose leaders in both the legislative and executive fields. An election mechanism is also a form of power distribution and its limitation, so elections are an important activity for national development. Through this election, there are evil sparks that can be lit by those who have an evil character; one of these sparks is money politics. Therefore, the implementation of elections required law enforcement agencies to deal with election violations and election disputes under applicable rules.Purpose/Objective Study: The purpose of this study is to find out how law enforcement in violations of money politics in Indonesia and how to deal with its violations.Design/Methodology/Approach: This article is a doctrinal one and using normative legal research methods with a statutory approach. The statutory course referred to is an approach based on legal reviewers related to the problem being discussed.Findings: In this study, the authors found that law enforcement of money politics in general elections in Indonesia must be based on established conditions. Such conditions are like implementing the regulations and force them to be implemented right away. Efforts that must be made in overcoming this violation in general elections in Indonesia are by making pre-eventive efforts. These efforts address election violations from the preparation step until the election implementation step. The second act is preventive actions, namely prevention efforts or non-penal measures before election crime. The third is a repressive effort that deals with corruption and focuses on the nature of the action, eradication, or suppression after the crime.Paper Type: Research Article
Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective Brian Septiadi daud; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.135 KB) | DOI: 10.22225/jhp.7.1.2020.14-26

Abstract

The criminal justice system of children is very important in the effort to settle cases. Children are gifts of God that are entrusted to be cared for, guarded, and guided for a good future. In article 1 number 1 of Law no. 11 of 2012 states that what is meant by the juvenile justice system is the whole process of resolving cases of children dealing with the law from the investigation stage to the guidance stage after undergoing the crime. The aims of the study were to find out and analyze the juvenile justice system (SPPA) in conflict with the law and to examine the implementation of legal protection against children in conflict with the law based on Law Number 11 of 2012. The research method used to see the arrangement of this arrangement is juridical-normative legal research, this research is research that is attempted with the system reviewing applicable laws and regulations or applied to a particular legal case and concept. The method of collecting legal material with the document method is to collect library research contained in secondary legal materials, then analyzed deductively. The results of this study are to look at the process of the juvenile justice system based on subsystems, components, the process of achieving justice for restorative justice and the process of implementing child protection based on the applicable laws and regulations.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Brian Septiadi Daud; Nyoman Serikat Putra Jaya
Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5953

Abstract

Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan dan suatu pendekatan yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil ataupun non formil dan menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian Pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses-proses, proses Placement, proses Layering, dan proses Integration melalui pasar modal. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari, Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA Brian Septiadi Daud; Eko Sopoyono
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.463 KB) | DOI: 10.14710/jphi.v1i3.352-365

Abstract

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang tentang perdaganagan manusia dan KUHP. Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan manusia secara peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi dalam sistem hukum. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Perdagangan manusia yang marak diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang dimana hal ini menjadi perhatian dunia terutama PBB. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.
Law Enforcement and Overcoming Violations of Money Politic in General Election: Indonesia's Case Brian Septiadi Daud; Bayu Ardian Aminullah; Nyoman Serikat Putra Jaya
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i2.a15146

Abstract

Introduction to The Problem: The election is a way to choose leaders in both the legislative and executive fields. An election mechanism is also a form of power distribution and its limitation, so elections are an important activity for national development. Through this election, there are evil sparks that can be lit by those who have an evil character; one of these sparks is money politics. Therefore, the implementation of elections required law enforcement agencies to deal with election violations and election disputes under applicable rules.Purpose/Objective Study: The purpose of this study is to find out how law enforcement in violations of money politics in Indonesia and how to deal with its violations.Design/Methodology/Approach: This article is a doctrinal one and using normative legal research methods with a statutory approach. The statutory course referred to is an approach based on legal reviewers related to the problem being discussed.Findings: In this study, the authors found that law enforcement of money politics in general elections in Indonesia must be based on established conditions. Such conditions are like implementing the regulations and force them to be implemented right away. Efforts that must be made in overcoming this violation in general elections in Indonesia are by making pre-eventive efforts. These efforts address election violations from the preparation step until the election implementation step. The second act is preventive actions, namely prevention efforts or non-penal measures before election crime. The third is a repressive effort that deals with corruption and focuses on the nature of the action, eradication, or suppression after the crime.Paper Type: Research Article
Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Noor Rahmad; Kuni Nasihatun Arifah; Deni Setiyawan; Muhammad Ramli; Brian Septiadi Daud
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.
Co-Authors Bayu Ardian Aminullah Deni Setiyawan Eko Sopoyono Irma Cahyaningtyas Jaya, Nyoman Serikat Putra Kuni Nasihatun Arifah Litya Surisdani Anggraeniko Muhammad Ramli Noor Rahmad Nyoman Serikat Putra Jaya