Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding University Research Colloquium Jurnal Hukum Inconcreto Jatijajar Law Review
Kuni Nasihatun Arifah
Universitas Muhammadiyah Gombong
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG) Kuni Nasihatun Arifah; Noor Rahmad
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.383 KB)

Abstract

Gender mainstreaming in Indonesia is still experiencing problems even though there arejuridical rules that regulate it, regional autonomy policies that are considered capable ofanswering the problem of gender equality have not been able to answer them eventhough they have been mandated in various laws and regulations. This research willexamine gender mainstreaming in regional development through gender responsivebudgeting planning policies. The research method uses normative legal research methodswith secondary data sources in the form of legal materials. The results of the study showthat the juridical basis for implementing gender mainstreaming policies in the regionsthrough PPRG already exists in both international and national legal instruments.Furthermore, the problem of PPRG policy is the inability to understand the concept ofgender mainstreaming by regional development actors, besides that genderdisaggregated data is not available and is still a problem in gender mainstreaming bothat national and regional levels. In addition, the existing budget is only interpreted as abudget based on gender justice alone but has not fully addressed the problems of gendermainstreaming. Under these conditions, legal reconstruction, supervision and monitoringmechanisms are needed.
Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Noor Rahmad; Kuni Nasihatun Arifah; Deni Setiyawan; Muhammad Ramli; Brian Septiadi Daud
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.
Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Monica Puspa Dewi; Kuni Nasihatun Arifah; Alan Bayu Aji
Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.991

Abstract

One form of Village Democracy is the Election of Village Heads, since the design of the Election of Village Heads has been carried out directly. Villagers can directly elect Village Head Candidates, but the latest development is that there are rules limiting the number of village head candidates to a minimum of two people and a maximum of five people. The purpose of this research is to examine the regulatory impact of limiting the number of village head candidates. This research is a type of empirical normative legal research with a conceptual approach. Based on the results of this study, it shows that there are two impacts, namely the regulatory impact if the number of candidates is not fulfilled can be postponed, then the social impact is the appearance of a husband and wife candidate for village head.
TELAAH FEMINIST LEGAL THEORY DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Kuni Nasihatun Arifah; Dewi Novitasari
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 1, No 2 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v1i2.1247

Abstract

Feminist Legal Theory, as an analytical framework that focuses on the role of gender in law and policy, has become an important highlight in the context of national development policy. This research aims to investigate the contribution and application of Feminist Legal Theory in research and implementation of national development policies in Indonesia.Using an interdisciplinary approach, this research involves literature analysis, policy case studies, and interviews with relevant stakeholders. This research identifies gender issues in various aspects of national development, including access to education, health, employment and political participation.The research results highlight the role of Feminist Legal Theory in identifying and examining gender stereotypes in law and policy, as well as advocating for the need for policy change to achieve gender equality and social justice. This research also reveals the positive impact of a feminist perspective in changing policy orientation from a masculinity-based approach to an inclusive approach that pays attention to gender differences
Co-Authors Alan Bayu Aji Brian Septiadi Daud Deni Setiyawan Dewi Novitasari Monica Puspa Dewi Muhammad Ramli Noor Rahmad