Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KDRT BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKLP) Nur Insani; Asdar Arti; Upik Mutiara
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i2.2636

Abstract

This service aims as follows: a. Able to provide understanding to the community about the importance of a family that is truly obedient and aware of the law. b. Increase legal awareness for the community so that they are no longer victims of domestic violence (KDRT). c. Provide knowledge to the public about the steps that must be taken if they become victims of domestic violence. The method of implementing community service activities is by delivering material, conducting discussions and asking questions. The results obtained from these service activities have succeeded in contributing and changing public perceptions, namely an increase in knowledge and understanding of the importance of preventing domestic violence. In addition, with these service activities, it is hoped that they will have value benefits for the community, so that they can participate in disseminating information related to the prevention of domestic violence to the wider community. The target audience in this activity were local residents of Ilomata Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, Gorontalo Province, totaling 25 participants.
ANALISIS HUKUM PERBANKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Asdar Arti; Nur Insani
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.6223

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Pihak yang kalah dalam dipengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) dapat menyerahkan obyek sengketa secara sukarela tanpa ada upaya perlawanan tapi sebaliknya kalau ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh piak yang kalah maka dapat dilakukan secara paksa dengan melalui upaya eksekusi. Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara yakni pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat, dilakukan pad proses pemeriksaan perkara sebaliknya pada sita eksekusi, penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut merupakan jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon dan penyitaan dapat dilakukan pada tahap proses eksekusi.
Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo Karmila Mokodongan; Rafika Nur; Asdar Arti
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.641

Abstract

The objective taken by the researchers was to find out what the BPOM's obstacles were in controlling the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City, one of the efforts made by the government to improve public health and carry out supervision by forming BPOM. Cosmetic products that do not have distribution permits or are illegal which do not comply with applicable regulations are still a problem for the people of Gorontalo. This can be seen from the existence of cosmetic distribution facilities that sell illegal cosmetics that have not been controlled by BPOM in Gorontalo City. This study uses an empirical juridical legal research method that aims to analyze the problems that are carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. From research at the BPOM office, the authors found that there are still many unlicensed cosmetics business actors who commit fraudulent acts in producing cosmetics without a distribution permit with chemicals obtained at low prices without thinking about the impact on the consumers who use them, which causes BPOM's losses. obstacles in distribution monitoring. Illegal cosmetics due to lack of control over goods entering the city area, especially the city of Gorontalo, lack of public knowledge to distinguish genuine cosmetics from fakes, so that the circulation of illegal cosmetics is rampant. In general, people are only interested in cheap prices without being keen to know the basic ingredients for making these cosmetics, cosmetic ingredients that are easily and cheaply found on the market and counterfeiters' knowledge about the composition of counterfeit cosmetics are the contributing factors. Illegal distribution of cosmetics.
Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika Irmawaty Nasadi; Asdar Arti; Hijrah Lahaling
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1487

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang diatur pada pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya penempatan yang tidak mendukung bisa lanjut memperburuk kondisi mental dan kesehatan dan akan mengakibatkan pemulihan yang tidak maksimal sekaligus mendapatkan pengetahuan lain di dalam lembaga pemasayarakatan klas IIA Gorontalo (LAPAS). Meskipun telah ada perangkat peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara nyata. Sebab peraturan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata jika tidak ada menggerakannya dan tidak dilakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative-empiris di mana penerapan rehabilitasi sebagai meminimalisasi tindak pidana narkotika yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan Teknik wawancara. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi narkotikaa yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkotika hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Gorontalo. The Research objective is to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abuse regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics. As for the implementation of narcotics rehabilitation regulated in article 59 of law number 35 of 2009 concerning narcotics by the supreme court circular letter (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the placement of abusers, victims of abuse and narcotics addicts into medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The existence of an unsupportive placement can further worsen mental and health conditions and will result in recovery that is not optimal as well as obtaining other knowledge in the Class IIA Gorontalo penitentiary (LAPAS). Even though there are regulations that regulate narcotics rehabilitation, their implementation must be realised. Because these regulations cannot be felt in real terms if there is no movement for them and they are not carried out properly according to the applicable law. The method used in this study is a normative-empirical method in which rehabilitation is applied to minimize narcotics crimes based on law number 35 of 2009 concerning narcotics. Data collection was carried out using literature study techniques and interview techniques. The obstacles faced in providing narcotics rehabilitation are that the implementation of narcotics rehabilitation is only carried out in class IIA correctional institutions in the city of Gorontalo.