Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

LEGAL PROTECTION ASPECT OF SELLING DRUG TRANSACTIONS THROUGH ONLINE PHARMACY SERVICE Mutiara, Upik; Insani, Nur
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.075 KB) | DOI: 10.24269/ls.v4i1.2769

Abstract

This writing aims to find out how the form of legal protection against consumers in the event of default in conducting drug sales transactions through online pharmacy services and to find out the form of liability by the seller or pharmacist when committing negligence to consumers in the transaction. This writing uses the normative legal research method with the data collection method used is the Literature Method; Tracing the research material is done by reading, studying, and quoting legislation, and related literature and then the data obtained are analyzed qualitatively.The results of this study address that: (1) the form of legal protection for online pharmacy consumers has been specifically regulated in the health law, the law on health workers and generally regulated in the consumer protection law. (2) The legal consequences obtained by the pharmacist or negligent seller is to provide compensation to consumers if proven to have neglected and are responsible for their profession both in civil and administrative terms. Based on these results, it is recommended: (1) pharmacists or sellers to pay close attention to every doctor's prescription that enters the pharmacy system in order tomaintain the safety and security of consumers in consuming drugs. (2) Consumers or the public must be more careful when receiving drugs from pharmacists so that if pharmacists are negligent, drugs can be replaced immediately before consumption.
LEGAL RIGHTS OF CONSUMER FINANCE AGREEMENT RELATED TO FIDUSIAN GUARANTEE SETTINGS IN THE CITY OF GORONTALO Nur Insani; Upik Mutiara
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 1, No 2 (2020): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v1i2.2845

Abstract

This study aims to determine the implementation of fiduciary guarantees in financing agreements for motor vehicle purchases and the legal consequences if debtors default in financing the purchase of motor vehicles with fiduciary guarantees at PT. BFI Finance Gorontalo. The research method uses normative legal methods. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The results showed that the implementation of fiduciary guarantees in motor vehicle financing agreements at PT. BFI Finance Gorontalo is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Default by the debtor can result in the execution of fiduciary guarantees without having to obtain a court decision because the fiduciary guarantee certificate has the same executorial power as a court decision that has obtained permanent legal force, without having to wait for a court decision, execution can continue to be carried out. If the debtor or fiduciary giver fails the promise, the execution of the object that becomes the object can be done by executing the executable title. If in the implementation of fiduciary collateral execution the transfer of collateral occurs by the debtor, then the PT. BFI Finance Gorontalo can take legal action on accusations of embezzlement of collateral.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KDRT BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKLP) Nur Insani; Asdar Arti; Upik Mutiara
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i2.2636

Abstract

This service aims as follows: a. Able to provide understanding to the community about the importance of a family that is truly obedient and aware of the law. b. Increase legal awareness for the community so that they are no longer victims of domestic violence (KDRT). c. Provide knowledge to the public about the steps that must be taken if they become victims of domestic violence. The method of implementing community service activities is by delivering material, conducting discussions and asking questions. The results obtained from these service activities have succeeded in contributing and changing public perceptions, namely an increase in knowledge and understanding of the importance of preventing domestic violence. In addition, with these service activities, it is hoped that they will have value benefits for the community, so that they can participate in disseminating information related to the prevention of domestic violence to the wider community. The target audience in this activity were local residents of Ilomata Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, Gorontalo Province, totaling 25 participants.
ANALISIS HUKUM PERBANKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Asdar Arti; Nur Insani
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.6223

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Pihak yang kalah dalam dipengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) dapat menyerahkan obyek sengketa secara sukarela tanpa ada upaya perlawanan tapi sebaliknya kalau ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh piak yang kalah maka dapat dilakukan secara paksa dengan melalui upaya eksekusi. Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara yakni pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat, dilakukan pad proses pemeriksaan perkara sebaliknya pada sita eksekusi, penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut merupakan jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon dan penyitaan dapat dilakukan pada tahap proses eksekusi.
PRODUK TEKNOLOGI VIOTERMIN, HEROTER DAN COMPLETE FEED TERINTEGRASI TERNAK UNGGAS ,RUMINANSIA DAN BUDIDAYA IKAN LELE (CLARIAS) DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PROVISNI GORONTALO Zainal Abidin; Muh. Iqbal Jafar; Nur Insani; I Made Sudiarta; Syamsir Syamsir; Hildah Khurniyah
Prosiding Seminar Nasional USM Vol 2, No 1 (2019): Semnas Multidisiplin Ilmu
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2013.375 KB)

Abstract

Produk Teknologi yang Diseminasikan pada  Masyarakat (PTDM) mitra di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango adalah Produk Teknologi Viotermin, Heroter dan Complete Feed terintegrasi ternak unggas, ruminansia, dan budidaya ikan tawar. Tujuaannya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan bagi peternak serta pembudidaya ikan. Permasalahan mitra dalam beternak dan budidaya ikan, serangan penyakit yang cukup tinggi menyebabkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan menururn. Disisi lain, nutrisi dan obat ternak maupun ikan cukup mahal dan terkadang tidak mampu terjangkau oleh modal  peternak, sehingga  penyakit begitu cepat menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Penggunaan bahan antibiotik dan obat kimia bagi ikan dan ternak berdampak pada kesehatan, bila diberikan secara terus menerus dengan dosis yang tinggi, menyebabkan mikroorganisme pathogen (pengganggu) menjadi resisten dan tentu bahan antibiotik yang terakumulasi di tubuh ikan maupun ternak ini tidak aman dikonsumsi oleh manusia selaku konsumen.  Untuk itu solusi yang ditawarkan pada mitra adalah pemanfaatan produk  nuterisi dan obat herbal Viotermin, Heroter dan Complete Feed  agar usaha mitra  berkelanjutan. Sumber  bahan baku pembuatan viotermin, heroter dan complete feed adalah bahan baku local dan proses dengan menggunakan alat mesin pencacah, alat press, dismill, dan mesin pelet dari Kemenristek yang diseminaiikan kemitra. Hasil penelitian yang diseminasikan kemasyarakat mitra produk teknologi viotermin, heroter, complete feed yang diuji caba pada budidaya ikan lele dan ayan kampung Sensi menunnjukkan hasil yang baik yaitu dapat meningkatkan obot produksi. Keunggulan produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat Viotermin, Heroter dan Complete Feed lebih unggul dan efisien dari pada buatan pabrikan. Harga Viotermin yang diseminasikan Rp. 30.000/L sedangkan Viterna buatan Naza RP. 130.000/Liter. Harga Heroter yang diseminasikan Rp. 40.000/Liter sedangkan harga Petrofis Rp. 80.000/Liter. Kemudian produk teknologi pakan Complite Feed yang diseminasikan Rp. 7.000/Kg sedangkan harga pakan pabrik merek sinta Rp. 10.000/Kg. Untuk lebih memasyarakatkan PTDM kerjasama LPM Universitas Ichsan Gorontalo ini Tim Pelaksana menerbitkan Buku ber ISBN selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan teknologi ini bekerja dengan baik dan dapat menjadi solusi permasalahan mitra dan masyarakat  untuk dalam peningkatan produksi dan  pendapatan yang maksimal.
Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Nur Insani; Upik Mutiara; Haritsa Haritsa
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4062

Abstract

Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga korban, pelaku dan masyarakat, namun dari sudut pandang humanis adanya alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional, sehingga sanksi hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap hal yang menimpanya, juga terhadap pelaku itu sendiri, serta masyarakat luas, agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.
Empowering the community on legal protection in e-commerce transactions Nur Insani; Arpin Jumadi; Haritsa Haritsa; Rahmawati Rahmawati; Yudin Yunus
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 8, No 2 (2023): May 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v8i2.10243

Abstract

The implementation of a community service program sponsored by the Legal Aid Institution of Ichsan University Gorontalo. The initiative took place at the office of the sub-district head in Dulalowo Village, Central City District, Gorontalo City, where the community faced challenges in comprehending the legal regulations governing electronic transactions (e-commerce). This lack of awareness often led to disputes and losses between businesses and consumers. The program aimed to empower the community through the empowering the community on legal protection in electronic transactions (e-commerce) program. A combination of surveys, questionnaires, lectures, and discussions was employed to achieve the desired outcomes. The results of this community service initiative demonstrated a noteworthy improvement in the participants' understanding of legal norms and juridical foundations concerning electronic transactions (e-commerce). As a result, the community became more discerning and cautious when engaging in online transactions, now equipped with knowledge about safe and secure strategies for conducting such transactions. The positive impact of this endeavor contributes to a more informed and confident community in Gorontalo City, fostering a thriving e-commerce environment for both businesses and consumers alike
Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Marwan Marwan; Nur Insani
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 2, No 1 (2022): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v2i1.1911

Abstract

The aim of this study is to know and to analyze the role of Nazhir in managing the waqf land according to it purpose in the district of Dungingi, Gorontalo City. The result of the study shows that the role of Nazhir in managing the waqf land in the district of Dungingi, Gorontalo City is not maximal yet. This can be seen from the existence of some waqf lands that don’t have a certificate of ownership. Additionally, it only becomes as a place of worship not as a productive waqf. 
Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis Web Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nur Insani; Yusrianto Malago; Haditsah Annur
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 3 (2023): September 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v6i3.1603

Abstract

Kegiatan pengabdian  bertempat di Desa Kuala Lumpur,  Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pada desa tersebut. Desa Kuala Lumpur memiliki potensi alam yang belum terekspose, dan kendalanya adalah kurangnya upaya dalam mempromosikan potensi alam dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pemberian penyuluhan hukum, sosialisasi, dan pelatihan dengan tema “Strategi Pengembangan Layanan Informasi Hukum Berbasis Web”, maka sangatlah penting untuk menggunakan media sosial dan website dengan bijak dan bertanggungjawab. Hal tersebut dikarenakan bahwa media sosial merupakan sarana yang ampuh dan efektif untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu, penting juga memperhatikan penerapan kaidah/norma hukum yang berlaku, jika berinteraksi di dunia maya.  Dampak dari hasil  kegiatan pengabdian, telah menghasilkan nilai yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman pada masyarakat melalui sosialisasi layanan informasi hukum yang berbasis web..
Justice for Nature: Integrating Environmental Concerns into Legal Systems for Adequate Environmental Protection Nur Insani; Suud Sarim Karimullah
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.129-158

Abstract

This research explores the importance of integrating environmental interests into the legal system, advocating justice for nature, and realizing a greener and more sustainable world. Based on a comprehensive literature review and critical analysis of relevant sources, this study identifies the key elements needed, namely effective environmental law enforcement mechanisms, active participation of stakeholders, and synergies that link community participation with environmental law awareness. A reliable law enforcement mechanism is a key pillar in environmental protection, involving a fair and efficient judicial process supported by robust law enforcement agencies and adequate sanctions. Stakeholders, including governments, law enforcement agencies, civil society, and the private sector, play a central role in policy formation, implementation monitoring, participation in decision-making, environmental advocacy, and increased awareness of environmental law. The combination of active community participation and environmental law awareness has a positive impact on maintaining environmental sustainability, with community participation covering environmental management, engaging in decision-making, and community empowerment. In contrast, environmental law awareness strengthens law enforcement, understands environmental rights and obligations, and encourages sustainable behavioral change. Thus, this comprehensive integration paves the way to a world in which the interests of nature are heard and protected, creating a more equitable and sustainable global ecosystem.