Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati
Tubagus Muhammad Nasarudin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Anggun Sari; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana; Erlina Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.6361

Abstract

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden diberikan kesewenagan oleh Undang-Undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan kegentingan yag memaksa, sehingga pemerintah dapat bertindak tegas dan tepat demi keamanan dan ketertiban masyarakat serta NKRI. Jenis penelitian ini yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undanag dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan ormas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Menurut peneliti dengan dikeluarkannya perppu nomor  2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disebabakan karena munculnya ormas-ormas yang memiliki ideologi betentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Ormas tersebut adalah hizbut tahrir Indonesia sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara khilafah islamiyah. Menurut peneliti dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sah secara hukum.
Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019 Restu Okta Viandi; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019 dan apa saja kendala komisi pemilihan umum di kota Bandar lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu sebelumnya. Yang mana Pilpres 2019 merupakan perdana dilakukannya pemilu serentak di seluruh Indonesia dan dapat melebihi target nasional KPU itu sendiri, tetapi mengapa pada pemilu sebelumnya KPU tidak bisa mencapai target ataupun melebihi target seperti pilpres 2019 yang lalu. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu bahwa selain adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 yang lalu di pengaruh adanya putusan Mahamah Konsitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 210 ayat 1 terkait aturan batas maksimal diperbolehkan pemilih pindah TPS. Melalui mengurus surat yang nama nya A5. Ada 4 komponen prilaku pemilih dalam riset KPU Kota Bandar Lampung sendiri pada Pilgub 2018 yang menjadi hambatan di Pemilu sebelumnya.
Co-Authors Andre Pebrian Perdana Anggun Sari Erlina Erlina Restu Okta Viandi