Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.45
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Anterior Jurnal Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Sewagati Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Diana Wiyanti
Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum bagi Merchant dalam Hal Barang yang Dikirim Melalui Penyedia Jasa Ekspedisi Tidak Sesuai dengan yang Diterima oleh Penerima Barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tah Anggun Pramita; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9878

Abstract

Abstrak. Dalam era perdagangan elektronik yang terus berkembang, Shopee sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce menawarkan layanan pengiriman yang efisien dan cepat. Namun, dalam proses pengiriman barang, resiko kerusakan atau kerugian barang selalu ada. Kelalaian tersebut merupakan tanggungjawab perusahaan ekspedisi, karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh perusahaan Shopee maupun Shopee Xpress dan bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian dalam pengiriman barang. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan transaksi online di e-commerce dan jasa layanan ekspedisi, akan tetapi masih banyak Pelaku Usaha khususnya jasa ekspedisi yang melaksanakan kegiatan transaksi dengan tidak menggunakan itikad baik. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengetahui perlindungan hukum bagi merchant sebagai pelaku usaha di marketplace dan sebagai konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi serta upaya hukum dari kerugian yang dialami merchant dalam hal pengiriman barang. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan membandingkan studi kepustakaan primer, sekunder, dan tersier. Dalam permasalahan yang ada, peraturan perundang-undangan saat ini sudah dapat di implementasikan dalam menyelesaikan sengketa terhadap Konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini berkenaan dengan perlindungan hukum bagi merchant sebagai konsumen jasa layanan ekspedisi ialah dengan pertanggungjawaban ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Shopee sebagai penyedia marketplace dan sebagai penyedia jasa ekspedisi. Abstract. In the era of electronic commerce that continues to grow, Shopee as one of the main players in the e-commerce industry offers efficient and fast delivery services. However, in the process of sending goods, the risk of damage or loss of goods always exists. This negligence is the responsibility of the expedition company, because the company has an obligation to compensate for losses experienced by consumers as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research aims to analyze and determine the complaint mechanism that can be carried out by consumers if they experience losses caused by the Shopee or Shopee Xpress companies and forms of consumer protection against losses in the delivery of goods. There are laws and regulations that regulate online transaction activities in e-commerce and expedition services, however there are still many business actors, especially expedition services, who carry out transaction activities without using good faith. It is hoped that this research will help and determine legal protection for merchants as business actors in the marketplace and as consumers who use expedition services as well as legal remedies for losses experienced by merchants in terms of shipping goods. This research method uses normative juridical by comparing primary, secondary and tertiary literature studies. In terms of existing problems, current laws and regulations can be implemented in resolving disputes against consumers. The results of this research relate to legal protection for merchants as consumers of expedition services, namely the responsibility for compensation for losses carried out by Shopee as a marketplace provider and as an expedition service provider
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Muhammad Tazil Ramadhan; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12484

Abstract

Abstract. This research discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the activities of banking institutions, especially in the context of the Financial Services Authority Law Number 21 of 2011 and the Banking Law Number 10 of 1998. The focus of the research is the bad credit case at Bank Jabar Banten. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the OJK's supervisory role towards Bank BJB Semarang Branch has not been fully effective, with cases of credit abuse causing bad debts. Although the mechanism of lending procedures is in accordance with the provisions, its implementation has not paid attention to banking principles, such as the principles of prudence and trust, which contribute to the occurrence of bad credit problems. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga perbankan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Fokus penelitian adalah kasus kredit macet di Bank Jabar Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran pengawasan OJK terhadap Bank BJB Cabang Semarang belum sepenuhnya efektif, dengan adanya kasus penyalahgunaan kredit yang menyebabkan kredit macet. Meskipun mekanisme prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan, namun dalam pelaksanaannya belum memperhatikan prinsip-prinsip perbankan, seperti prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, sehingga menyebabkan terjadinya masalah kredit macet.
Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Nasabah yang Diretas Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Ghilman Faza; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12630

Abstract

Abstract. The rapid development of the national economy brings complex challenges, including the need for policy adjustments in the banking sector. As a key economic intermediary, banks leverage technology to expand services and improve customer access. Customer data confidentiality is regulated under Article 40 of the Banking Act No. 10/1998 and Article 28 of the Personal Data Protection Act No. 27/2022. Despite these regulations, a data breach at BSI Bank exposed customer data due to hacking. This study examines BSI Bank’s liability and the legal protection for affected customers. Using a normative juridical approach, the research finds that, under domestic legal protection theory, the bank, as the data controller, must enhance its security systems. Despite strong legal frameworks, implementation still has weaknesses, especially against evolving cyber threats. Legal protection requires not only sanctions but proactive security improvements by banks. As banking technology advances, it must be balanced with stronger data protection to ensure public trust. This study recommends banks focus on improving technology and regulatory compliance to safeguard customer data and prevent future breaches. Abstrak. Perkembangan pesat ekonomi nasional menghadirkan tantangan kompleks, termasuk kebutuhan penyesuaian kebijakan di sektor perbankan. Sebagai perantara ekonomi utama, bank memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanan dan meningkatkan akses pelanggan. Kerahasiaan data pelanggan diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan No. 10/1998 dan Pasal 28 UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022. Meski ada peraturan ini, kebocoran data di Bank BSI terjadi akibat peretasan yang mengekspos data pelanggan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Bank BSI dan perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya terdampak. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menunjukkan bahwa, menurut teori perlindungan hukum domestik, bank sebagai pengendali data harus memperkuat sistem keamanannya. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, penerapan perlindungan masih memiliki kelemahan, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang berkembang. Perlindungan hukum memerlukan tidak hanya sanksi, tetapi juga perbaikan keamanan proaktif dari bank. Seiring kemajuan teknologi perbankan, harus diimbangi dengan perlindungan data yang lebih kuat untuk memastikan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan agar bank fokus pada peningkatan teknologi dan kepatuhan regulasi untuk melindungi data pelanggan dan mencegah pelanggaran di masa depan.
Challenges of the Financial Services Authority in Supervising Indonesia's Capital Market Independently Wiyanti, Diana; Razak, Muhammad Umar Abdul
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 4 (2024): October 2024
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v5i4.1287

Abstract

The Financial Services Authority (FSA), is an independent institution that has powers, responsibilities, and jurisdiction to oversee and regulate all financial services sectors. An essential element in determining the objectivity and effectiveness of supervision is the supervisory authority's independence. The article discusses the independence of the FSA to conduct supervision in the capital markets sector. The financing aspect is one of the important things, that affect the FSA's independence. To fulfil its obligations and functions, the FSA is legally authorized to collect levies from supervised financial services institutions other than government agencies. In view of the violations that occur in the capital market, can the fees paid to the OJK by companies supervised by the OJK affect the independence of the OJK in carrying out its supervisory duties? The OJK is the one that has to take on this challenge. The research is normative juridical, by using secondary data. Qualitative research using a literature study design is the research methodology employed. The data collection makes use of secondary data gathered from Google Scholar reference sources, including journals, legal goods, and research publications. These findings demonstrate the implementation of the independence of OJK supervision of actors in the capital market sector. OJK answers the challenge by enforcing the law for violators in an accountable and transparent manner. Thus, the OJK levy does not affect the independence of the OJK in conducting supervision.
PENGATURAN CSR DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: CSR Regulation in the Context of Accelerating Social and Environmental Development in Indonesia Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen; Wiyanti, Diana
Anterior Jurnal Vol. 22 No. 3 (2023): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v22i3.5310

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi aspek penting dalam manajemen perusahaan di Indonesia. Tujuan utama penerapan CSR di Indonesia adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memajukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini termasuk bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2007, semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan praktik CSR yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menyeimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis Perusahan. Sehingga dengan pengaturan CSR ini mampu menciptakan pembangunan Sosial dan lingkungan yang baik, serta mampu memberikna dampak positif bagi perusahaan tersebu. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal, serta menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, dan di analisis menggunakan analisis seskriptif. Sehingga menghasilkan simpulan bahwa pengaturan CSR dalam ranka percepatan pembangunan sosial ini mampu memberikan kontribusi besar bagi sosila dan lingkungan serta bermanfaat bagi perusahaan.
Legal Protection for Sharia Capital Market Investors To Increase Investor Confidence Through The ‘Sharia Securities List’ Wiyanti, Diana; Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.2966

Abstract

Investors' worldly benefits and blessings in the hereafter are the main considerations in investing in the Islamic Capital Market. Many issuers have registered their companies on the Sharia Securities List based on POJK No. 35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of Sharia Securities List. However, in practice, issuers that have been included in the Sharia Securities List can be removed from the list in the following period because they no longer fulfill the requirements of the POJK. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of investor protection regulations in the Sharia capital market with a focus on issuers' compliance with Sharia principles. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach, and the analysis is qualitative. The results showed that the regulations related to the Sharia capital market are sufficient. Meanwhile, the implementation of legal protection for investors in the Sharia capital market needs to be improved to further increase investor confidence. This study recommends increased routine supervision by OJK, law enforcement with stricter sanctions for issuers that do not fulfill Sharia principles, and increased transparency of information for investors.
Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak Raihan Muhammad Tharif; Diana Wiyanti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i1.3749

Abstract

Abstrak. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwuiudkan. Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu perawatan dan/atau pengobatan mandiri dengan mengonsumsi obat-obatan pada saat menderita sakit. Namun, pada Tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan temuan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akibat mengkonsumsi obat sirup yang mencapai 324 kasus. Obat-obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal tersebut diketahui diproduksi dari sejumlah perusahaan farmasi. Penulisan ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum perusahaan farmasi dan upaya penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian sengketa. Undang-undang menyebutkan pertanggungjawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Upaya penyelesaian sengketa berupa gugatan yang diajukan berupa gugatan class action. Abstract. Health is a human right and an element of welfare that must be realized. One of the health efforts that can be carried out by the community is self-care and/or treatment by taking medication when suffering from illness. However, in 2022, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia reported findings of 324 cases of acute kidney failure in children due to consuming syrup. The syrup drugs that cause kidney failure are known to be produced by a number of pharmaceutical companies. This writing discusses the legal responsibility of pharmaceutical companies and efforts to resolve consumer disputes based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are descriptive analysis, the data collection method is library research, and the data analysis method used is qualitative descriptive analysis. The results of the research, based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, regulate the rights and obligations of business actors and consumers as well as dispute resolution. The law states the responsibility of business actors to provide compensation for damage, pollution and/or loss to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded. Efforts to resolve the dispute in the form of a lawsuit filed in the form of a class action lawsuit.
Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang Ririn Puspita Dewi; Diana Wiyanti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5193

Abstract

ABSTRAK: Perbankan sebagai salah satu sektor esensial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kewenangan dalam pertukaran uang dan transaksi keuangan. Layanan perbankan saat ini berkembang cepat dengan adanya teknologi yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan terhadap nasabah. Bank berkewajiban untuk merahasiakan data nasabahnya dengan prinsip kerahasiaan (confidential principle). Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat demi kepentingan bank itu sendiri. Tentang rahasia data nasabah, didukung pula oleh Pasal 36 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan tentang pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi. Namun demikian, dalam paraktiknya rahasia data nasabah terdapat kebocoran karena adanya peretasan oleh hecker sebagaimana terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2023. Terkait hal tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah tentang implementasi perlindungan data nasabah di Bank BSI dan perlindungan hukum nasabah Bank BSI yang data pribadinya diretas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian yaitu implementasi perlindungan rahasia data nasabah Bank BSI yaitu dengan menerapkan teknologi yang aman, tingkat transparansi yang tinggi dalam penanganan pelanggaran, serta melindungi privasi dan keamanan data pribadi nasabah agar tidak terjadi kebocoran data pribadi. Perlindungan Hukum terhadap nasabah yang data pribadinya diretas dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan secara internal dan perlindungan secara eksternal. Saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya intervensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. ABSTRACT: Banking, as an essential sector in social life, has the authority to exchange money and financial transactions. Banking services are currently developing rapidly with technology which aims to facilitate service access for customers. Banks are obliged to keep their customers' data confidential according to the confidential principle. As regulated in Article 40 of Law no. 10 of 1998 concerning Banking which emphasizes that this confidentiality is necessary to gain public trust for the sake of the bank itself. Regarding the confidentiality of customer data, it is also supported by Article 36 of Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which confirms that personal data controllers are obliged to process personal data. However, in practice, confidential customer data can be leaked due to hacking by hackers, as happened at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2023. Related to this, the problem that will be discussed is the implementation of customer data protection at Bank BSI and legal protection for BSI Bank customers. his personal data was hacked. The approach method used is normative juridical, namely an approach carried out by researching library materials or secondary data. This research uses library materials or secondary data. The results of the research are the implementation of confidential protection of BSI Bank customer data, namely by implementing safe technology, a high level of transparency in handling violations, as well as protecting the privacy and security of customers' personal data to prevent personal data leaks. Legal protection for customers whose personal data is hacked is carried out in two ways, namely internal protection and external protection. Suggestions to overcome this problem, there is a need for intervention by the Financial Services Authority (OJK) in the field of consumer protection in the financial services sector.
Co-Authors Anggun Pramita Arifah Hidayat Arifah Hidayat Ghilman Faza Jejen Hendar Lintar Bagas Putra Efrianto Makmur Makmur Muhammad Azis Ramdhani Sobari Afiatin Muhammad Tazil Ramadhan Neni Sri Imaniyati Panji Adam Agus Putra Raihan Muhammad Tharif Razak, Muhammad Umar Abdul Reni Trimelawati Ririn Puspita Dewi Shelly Azzahra Nurseptiani Sri Imaniyari, Neni Trimelawati, Reni Yeti Sumiyati