Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Yonnawati Yonnawati
Universitas Muhammadiyah Lampung
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2021: (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran) Putri Rahmaini; Yonnawati Yonnawati; Goestyari Kurnia Amantha
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.336 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v2i1.545

Abstract

Raskin adalah subsidi pangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga. Ketahanan pangan di Desa Sidodadi tidak hanya mencakup pada pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi kemampuan dalam mengakses juga termasuk dengan pembeliaan bahan pangan 1 dan tidak terjadinya dalam ketergantungan pangan pada pihak mana pun. Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan.  Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui proses penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (Raskin) dan mengetahui pandangan terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Bidang di Sekretariat Desa Sidodadi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jika dilihat dari pendekatan sasaran (Goal Approarch), pelaksanaan bantuan Raskin Di Desa Sidodadi dan Tim Raskin kecamatan Sidodadi belum terlaksana secara efektif, ini dilihat dari target Tim Raskin Desa Sidodadi yaitu 150 kepala keluarga, itu artinya masih kurangnya 64 Kepala keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan Raskin ini.   Kata Kunci: Efektifitas pengelolaan, Kesejahteraan masyarakat
PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAPIL IV KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Yonnawati Yonnawati; Tia Marlinda
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.213 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.512

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilu khususnya pelanggaran administratif yang melibatkan salah satu caleg dari Partai Amanat Naional atas Nama H. Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV Kota Bandar Lampung penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum penanganan pelaggaran adminitratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 kota Bandar Lampung. Mengetahui strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum penanganan pelanggaran administratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran administratif partai amanat nasional (PAN) dapil IV Kota Bandar Lampung berdasarkan Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2018 dengan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi serta membuat strategi dengan cara penguatan kapasitas, melakukan pembinaan dan membentuk pola komunikasi antar instansi terkait mapun penguatan fungsi akomodasi dan tata kelola sudah berjalan dengan baik atau maksimal.   Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran Administratif, Partai Amanat Nasional (PAN)
DAMPAK KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Febri Awan; Yonnawati Yonnawati; Putri Rahmaini
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.14 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.794

Abstract

Warga Negara memiliki kewajiban dan hak, salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Pemerintah butuh pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada bawahannnya maupun kepada masyarakat dalam penyampaian pentingnya membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, untuk memperoleh gambaran secara detail dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya target penerimaan pajak khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat Kelurahan Baros memahami kewajiban dan maksud pemungutan pajak hanya saja kewajiban ini tidak menjadi prioritas bagi mereka karena masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hariKata Kunci: Kepemimpinan, kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan
Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum Yonnawati Yonnawati; Dina Haryati Sukardi; Ulan Jehaniza
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2373

Abstract

Penelitian ini di dalamnya mengkaji serta menjawab permasalahan tentang akta partij di hadapan notaris dan kepastian dari hukum partij akta yang dilaksanakan ataupun dinyatakan di depan notaris. Penelitian juga masuk pada kelompok penelitian yuridis empiris yang bersifat normatif. Bahan yang telah diperoleh melalui penelitian pada kantor Notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. dan pembahasan yang sudah dilakukan adalah partij akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 merupakan akta pihak-pihak yang dilaksanakan di depan notaris untuk kemudia di autentikan dengan tandatangan notaris. Perbedaan partij akta dan akta yang tidak resmi merupakan proses pembuatannya, partij akta di nyatakan serta dilaksanakan di depan  notaris kemudian diparaf dengan notaris sedangkan akta di bawah tangan cuma atas kedua pihak, sifat-sifat yang memenuhi unsur akta partij merupakan : akta musti dilaksanakan dari pihak-pihak langsung di depan notaris, akta musti dilaksanakan bertara kepada bentuk yang dimuat oleh Undang-undang, akta yang dilaksanakan terhadap ataupun didepan pejabat publik yang berkompeten dalam kausa itu serta tempat akta tersebut dilaksanakan.  memenuhi bagian-bagian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris pun harus memasukan akta yang dibuat ke dalam buku besar notaris kemudian nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya. Untuk dipastikan kebenarannya,  notaris harus menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang menghadap. Hal yang sering dilanggar baik oleh para pihak maupun notaris seperti notaris yang kurang teliti, notaris mendokumentasikan akta kemudian disebar dimedia sosial, kurangnya pemahaman bahasa asing. Sedangkan dari para pihak klien pihak- pihaknya tidak datang bersamaan, para pihak tidak memahami dampak dari kesepakatan. Solusi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dengan cara lebih memfokuskan pada syarat pembuktian formil akta.
Co-Authors Dina Haryati Sukardi Febri Awan Goestyari Kurnia Amantha Putri Rahmaini Putri Rahmaini Tia Marlinda Ulan Jehaniza