Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Syntax Transformation Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan
Tundjung Herning Sitabuana
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT Kevin Halomoan; Tundjung Herning Sitabuana
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 1 No. 7 (2022): June
Publisher : PENERBIT LAFADZ JAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v1i7.147

Abstract

Pajak merupakan idikator penting sebuah negara. pajak sebagai sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya,lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran mengurangi,baik pendidikan, pelayanan kesehatan dapat mencapai. Dan juga instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan menjadi masalah terbesar saat ini ekonomi. Dimana kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.
Kebijakan Negara Mmelakukan Pembatasan Internet di Papua dan Papua Barat dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/PTUN-JKT melalui Perspektif Hak Asasi Manusia Kelvin Chandra; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 10 (2022): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i10.621

Abstract

The case of restrictions on internet access in human rights policies has become the center of serious attention for the national and international community, because of the issue of internet restrictions that limit people's digital rights, one of which is the right to access communication and information. The riots that occurred in West Papua resulted in the termination of internet access, this was done so that the riots did not become wider. The government protects the public interest from various types of ITE abuse, one of which is the ability to stop access, but this also has the disadvantage of not regulating content, urgency and duration regulations. The purpose of the research is to find out the restrictions on internet access by the Government in Papua from a human rights perspective, and to find out the legal consequences and legal protection for Papuans against internet restrictions imposed by the Government. This research was conducted using normative legal research methods. The approach used in this research is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The findings of this study are the importance of government transparency to the public in carrying out these actions, and the importance of ensuring a sense of security and comfort in establishing open communication with the authorities. Not only is the act of restricting Internet access for no apparent reason, but in some cases also to protect national sovereignty and national security.
PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD Asnita Tresia Sitompul; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1557-1565

Abstract

Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan juga tidak mengatur mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Akibat pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan penuh atas yurdiksi Pengadilan Negeri dalam pergeseran paradigma tentang kewenangan memutus perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara Onrechmatige Overheidsdaad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji baik hukum yang tertulis dalam kitab maupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peralihan kewenangan absolut atas perkara Onrechmatige Overheidsdaad yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Co-Authors Asnita Tresia Sitompul Kelvin Chandra Kevin Halomoan