Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri: Professional Effectiveness and Security in Enforcement Sanctions for Police Member Arnold; Osgar S. Matompo; Syamsul Haling
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 4: APRIL 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i4.1819

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui mekanisme penegakan sanksi disiplin dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan terhadap anggota kepolisian resor sigi yang melakukan pelanggaran (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Profesi dan Pengamanan dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian resor sigi. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi (2) Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurannya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hukum. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hukum (2) Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong: Effectiveness of Village Fund Management in South Parigi Sub-District of Parigi Moutong Regency Idrus; Osgar S. Matompo; Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1915

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian meliputi Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang Dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung yang diperoleh dari lapangan dan mengkaji bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang minim. Efektivitas aturan pengelolaan dana desa Kecamatan Parigi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipatsi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.

Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Sulawesi Tengah: Investigating Criminal Acts of Terrorism in the Central Sulawesi Region Sepriyaco Lomba; Osgar S. Matompo; Abd. Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1917

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan kasus yang mana bertujuan menganalisa penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah serta Teknik analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) bahwa khusus terhadap pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah pada faktanya dilakukan dengan proses mulai dari adanya laporan masyarakat yang kemudian masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan TKP, upaya paksa, penggeledaan/penyitaan, pemberkasan lanjutan dan pelimpahan berkas kepada penuntut umum. (2) Bahwa dalam hal penanganan tindak pidana terorisme pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah menemui beberapa faktor kendala yang meliputi : (a)faktor sulitnya medan, (b)faktor pendekatan dengan cara memasukan pemahaman keliru dan (c)faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Saran penelitian ini (1) Kiranya terhadap penanganan tindak pidana terorisme bukan hanya terfokus pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan serta dalam proses penyidikan tetap memberikan pola penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (2) Kiranya dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat TNI dan Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA (StudiKasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018) Moh. S. Zilal; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatanPenelitian secara yuridis empiris Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui fungsi – fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 (2) Untuk mengetahui hambatan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2018-2023 Hasil Penelitian ini adalah (1)Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan merekaa tau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya (2)pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye terjadinya karena adanya beberapa factor yaitu factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan budaya taat hukum, Masih minimnya penguasaan materi parapengawas pemilu mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada pasangan calon Bupati danWakil Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye(2) Sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU melakukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis dengan jalan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan meningkatkan sosialisasi pelaksanan kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Donggala. Kata Kunci : Alat Peraga Kampanye. Kewenangan. Pilkada

ANALISIS KRIMINOLIGI TERHADAP PERAN BRIMOB DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI KABUPATEN POSO Akbar S. Efendi; Osgar S. Matompo; Andi Purnawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso (2) Untuk mengetahuifaktor yang menjadi kendala Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme dikabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diataranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya dalam menaggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menangulangi terorisme. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan Kata Kunci : Brigade Mobie. Terorisme

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 Muhammad S. Faisal; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah mengunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Mahkamah Agung membuat putusan Nomor 46P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018(2)Untuk mengetahui putusan Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi tujuan Hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pertimbangan Mahkamah Agung membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif dalam putusan Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 ayat 1 Huruf d peraturan Komisi Pemilihan Umum yang di ujikan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang yang lebih Tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang uji materi Peraturan KPU mengenai tujuan hukum sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Gustav read Bruc dengan memiliki tiga indikator yaitu Keadilan, belum ada keadilan disebabkan masi adanya perdebatan di tengah masyarakat terhadap dibolehkan mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Anggota Legislatif. Kepastian, kepastian hukum sudah dianggap benar sepanjang belum ada perubahan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemanfaatan, putusan Uji materi sangat tidak bisa memberi kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat, dengan putusan ini akan terabaikannya pemerintahan yang bersi sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Saran dalam penelitian ini adalah (1) sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan tersebut agar tidak menjadi Prakontra ditengah masyarakat. (2) untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara subtansi hukum, struktur hukum dalam pengambian keputusan Mahkama Agung tersebut lebih melihat dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Kata Kunci: Narapidana, Uji Materil, Mahkamah Agung, Legislatif

PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Dian S. Puspita; Osgar S. Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Penggganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik Kata Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita Pengganti

TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELIJEN KEMANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP TERJADINYA KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) I Putu Agus Sugianto; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisi (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Intelkam Kepolisian dalam melakukan deteksi ini terhadap terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisas akan terjadinya konflik sosial dimasyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (Service type Operation) Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen dan Pola Pola MTO (Mision type Operation). (2) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya jumlah personil anggota intelkam polda sulteng, mininya anggaran serta minimnya sarana dan prasanan intelkam polda sulteng, ketiga hal inilah yang menjadi kendalam dalam pelaksanaan detekni dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya Intelijen harus mampu membuat suatu sistem peringatan dini yang saling terintegrasi dengan berbagai unsur pemerintahan serta aparat keamanan terkait. Sehingga potensi konflik yang sekecil apapun dapat terpantau dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan sebelum potensi konflik tersebut berkembang menjadi situasi konflik yang sebenarnya. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan peremajaan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh intelkam polda sulteng saat ini agar pola deteksi dini dapat berjalan efektif selain itu penambahan jumlah personil Intelakam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Kata Kunci : Intelkam. Konflik Sosial. Deteksi Dini

PENGAWASAN DANA DESA OLEH MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi) Ahmat Badrun; Osgar S. Matompo; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksaannya. Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (human resources) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.Kata Kunci : Desa, Dana Desa. Pengawasan

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) OLEH NARAPIDANA YANG TELAH DIVONIS HUKUMAN MATI Sumardin Sumardin; Osgar S. Matompo; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Adapun tipe penulisan ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji dari aspek-aspek yuridis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sehingga dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Begitu halnya Status terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya hanya dititipkan untuk menunggu masa eksekusi. Pembinaan yang diterapkan pada terpidana mati sama dengan pembinaan yang diterapkan pada terpidana penjara karena di Indonesia hanya ada sistem pembinaan yang bersifat umum saja, belum ada pengaturan mengenai pembinaan yang khusus ditujukan bagi terpidana mati. Bagi terpidana mati yang sudah mengakui kesalahannya, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan grasi. Putusan pidana mati dapat dirubah apabila permohonan grasi yang diajukan diterima oleh Presiden. Adapun saran penulis adalah negara harus menyusun undang-undang yang mengatur mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyusunan undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pemidanaan terhadap terpidana mati, serta diharapkan pemerintah mengatur daluarsa eksekusi, bagi yang sudah mengajukan grasi daluarsanya setelah menerima putusan dari Presiden dan bagi yang tidak mengajukan grasi ditetapkan daluarsanya setelah menerima putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Narkotika, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search