Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu) Tandungan, Hendra Rasinan; Lestiawati, Ida; Bram, Malik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu serta untuk mengetahui kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, adapun hasil dalam penelitian iniÂ adalah Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Klas II Palu, sehingga menggangu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal serta terdapatÂ beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu yang masih tergabung dengan Lembaga Pembinaan Klas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaa pembinaan belum oprtimal.

AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) Erisandy, Devy; Haling, Syamsul; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT KAILI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI TENGAH Amin, Muhammad; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hasil penelitian adalah (1) posisi pengakuan Hukum Adat dalam sistem hukum nasional dapat dilihat di beberapa undang-undang dan peraturan seperti UUD 1945, UU Darurat 1951, UU No. 39 tahun 1999 dan juga tercantum dalam RUU KUHP. (2) Hukum Adat yang hidup di masyarakat ini untuk orang-orang yang masih kental budaya asli akan dirasakan. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini (1) Bahwa terciptanya implementasi hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis mengemukakan bahwa dalam penyusunan KUHP perlu memerhatikan nilai-nilai yang berada di daerah karena undang-undang saat ini masih menggunakan derivatif Belanda yang belum melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama di masyarakat adat kaili. (2) Bahwa dengan berlakunya kedua undang-undang secara berdampingan akan memiliki dampak positif yang selanjutnya akan menjamin bahwa setiap kejahatan dapat dijerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu seharusnya pengadilan adat harus mempertahankan eksistensinya dan menjaga otoritasnya. sehingga penerapannya di dalam kehidupan dapat menjalankan lang-geng dan tidak terkikis seiring perubahan jaman

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu): The Role of Community Guidance in Mentoring Children's Resistance Perpetrators of Criminal Acts of Theft (Study at the Correctional Hall of Klas II Palu) Ni Made Vivi Nita Sari; Andi Purnawati; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 4: APRIL 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i4.1821

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Paluterbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakat sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. (2) Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus berusaha meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dengan terus menerus mengusulkan penambahan sumber daya ke pemerintah maupun melalui upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng): Counter-Terrorism of Theft Committed by Children (Case Study in the Directorate of General Criminal Reserse Sulteng Police) Dewa Nyoman Wijana; Ida Lestiawati; Kaharuddin Syah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1921

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng (2) Untuk mengetahui upaya Ditreskrimum Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hasil Penelitian ini adalah (1) Maraknya tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta lemahnya penegakan hukum (2) Ditreskrimum Polda Sulteng melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan penyuluhan hukum, upaya preventif melakukan Patroli pada Jam-Jam Rawan, Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemerintah daerah Sulawesi Tengah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga tindak pidana pencurian dapat diminimalisir (2) Sebaiknya Ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder yang terkait sehingga dapat dengan mudah menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi dimasyarakat.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong: Efforts to Combat the Crime of Fish Bombing in the Legal Area of the Parigi Moutong Police Resort Septian Eka Saputra; Ida Lestiawati; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i1.2182

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan. Hasil Penelitian ini adalah (1) Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan diantaranya adalah dengan melakukan upaya Pre-emtif, Preventif dan upaya Represif sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan diwilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong (2) Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong tidak berjalan dengan baik hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala yaitu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, luasnya wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong dan bahan baku untuk merakit bom ikan dijual bebas serta mudah untuk diperoleh. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong mempererat koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga upaya-upaya penanggulangan berjalan maksimal, (2) Perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah terhadap maraknya penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten Parigi Moutong.

AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) Devy Erisandy; Syamsul Haling; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.

TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu) Hendra Rasinan Tandungan; Ida Lestiawati; Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu serta untuk mengetahui kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, adapun hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Klas II Palu, sehingga menggangu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal serta terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu yang masih tergabung dengan Lembaga Pembinaan Klas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaa pembinaan belum oprtimal.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIGI Fajar Muhammad; Andi Purnawati; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui faktor penyebab kepemilikan senjata api rakitan oleh anak di Kabupaten Sigi.(2) untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api rakitan di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris yang mana bertujuan menkaji tentang kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sigisesuai dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di kalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. (2) Upaya penaggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa serta upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Saran penelitian ini (1) Sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkata kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penaggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak. (2) Bahwa kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penaganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kepemilikan Senjata Api Rakitan, Anak Sebagai Pelaku.

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU Fredyanto Malik Deka; Ida Malik Lestiawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui penegakan sanksi disiplin bagi pengerdar narkotika pada rumah tahanan kelas IIA Palu (2) untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam dalam penegakan hukum pelaku peredaran narkotika melalui sanksi disiplin di Rumah Tahanan kelas IIA Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan peredaran narkotika dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Daengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Upaya Dan Penanggulangan Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilakukan dengan dua tahapan yang berupa tahapan Preventif dan Tahapan Represif. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini. (2) Bahwa kiranya Regu yang pada saat ini 10 orang menjadi 20 orang serta jumlah sel yang pada awalnya berjumlah 18 menjadi 30 yang dikarenakan jumlah warga binaan semakin bertambah. Serta sebaiknya upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan berupa penegakan melalui sinar X sebagai upaya Preventif tetap di pertahankan dan upaya Represif berupa tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pengurusan pembebasan bersyarat dan remisi tetap dipertahankan.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Sanksi Disiplin, Peredaran Narkotika.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search