Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Irmawati Ambo
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fungsi Badan Penyelesaian Sengketakonsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone Secara Online di Kota Palu: Function of Consumer Dispute Resolution Body in Online Mobile Phone Purchase Transactions in Palu City Adelia Fitriani Putri; Haerani Husany; Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1920

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli alat elektronik online di Kota Palu dan untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bagi konsumen dalam transaksi jual beli Handphone secara online.Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Secara Online belum berjalan secara optimal, dimana masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan sumber-sumber hukum dari para anggota BPSK kota Palu dalam penyelesaian sengketa jual beli online(e-commerce).Saran penelitian yaitu seyogyanya bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat aturan yang khusus mengenai perlindunagan konsumen e-commerce beserta penyelesaiannya agar konsumen tidak bingung apabila ia mengalami sengketa, mengingat maraknya trendjual beli onlinedan sudahbanyak kerugian yang dialami konsumen.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Basri Basri; Haerani Husainy; Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.179 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.688

Abstract

          Tinjauan Yuridis Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah  Sementara Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Pada Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Akibat hukum akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) Bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT sementara di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Hasil Penelitian ini adalah (1) Perbuatan hukum melalui peralihan tanah (jual beli) yang belum bersertifikat baik dari BPN maupun dari Camat selaku PPAT sementara dalam hal ini adalah AJB, maka hal tersebut dipastikan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak karena dikwatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. (2) Bentuk penyelesaian hukum terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat yang biasanya dilakukan oleh camat adalah dengan membuat kembali akta peralihan (Akta Jual Beli/AJB) dengan mengumpulkan semua pihak yang terkait baik itu penjual maupun pembeli. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Sebaiknya pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai hak milik (2) Bagi para Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya.                                                    Kata  Kunci : PPAT Sementara, Akte Tanah, Camat
Co-Authors Adelia Fitriani Putri Basri Basri Haerani Husainy Haerani Husany