Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu: The Effectiveness of Coaching Against Child Recidivists for the Crime of Theft at the Special Class II Children's Guidance Institute, Palu I Gede Adi Artha; Osgar S Matompo; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 3: MARET 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i3.2308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu secara umum dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama pembinaan kepribadaian yang terdiri dari pembinaan beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan jasmani yang kedua adalah pembinaan kemandirian dimana diajarkan tentang keterampilan terhadap anak narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, praktiknya pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak residivis tindak pidana pencurian, kendala dibidang keterampilan serta rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak LPKA Kelas II Palu lebih fokus dan lebih memperhatikn anak narapidana dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis tindak pidana pencurian yang masuk di LPKA Kelas II Palu (2) Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan anal narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu agar pembinaan yang dilakukan terhadap anak narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Fulfillment of the Rights of Citizens in Obtaining Public Information according to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure Arumbela Bangun Negara; Osgar S Matompo; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 5: MEI 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i5.2416

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik bertentangan dengan keberadaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui anggungjawab negara terhadap pemenuhan hak informasi publik bagi masyaraka. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, namun dalam pelaksanaanya semua hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas informasi publik dapat dilakukan pembatasan terhadap pemenuhannya selama pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undangan dan dilakukan berdasarkan kepetingan dan proporsional (2) Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian HAM tersebut, konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Oleh sebab itu Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diserahkan kepada negara. Pelaksanaan atas tanggung jawab ini tentu saja tidak sekedar bersifat gugur kewajiban saja, namun di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi publik bagi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat (2) Sebaiknya masyarakat juga harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi publik sehingga tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas informasi tidak diserahkan sepenuhnya kepada negara, karena masyarakat harus proaktif terhadap informasi-informasi yang diterimanya.