Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Notariil Jurnal Analogi Hukum
I Nyoman Putu Budiartha
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGALITY OF DEBT RECOVERY LETTERS WITH THE POWER OF SELLING BASED ON ARTICLE 224 HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT) Nyoman Chrisna Dewi Asmarani; I Nyoman Sujana; I Nyoman Putu Budiartha
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.2.1354.85-95

Abstract

This research aims is to determine the basis for judges' considerations in ratifying the sale and purchase deeds based on the Debt Recognition Letter with Power of Attorney to pay off debts in the Decision of the Supreme Court No. 2290 K / PDT / 2012 which can be justified based on the prevailing laws and regulations and knowing the matters that need attention concerning the legal consequences of the deed of selling right for guarantee of Land Rights. This recent study uses a normative legal research method that examines and analyzes existing legal issues through existing legal sources and applicable laws and regulations. The results of this study found that the Judge's Consideration in the Supreme Court Decree No. 2290 K / PDT / 2012 which stated that Judex Facti was not wrong to apply the law, decided two legal actions of the plaintiff were legally valid and the legal consequences that occurred after the Supreme Court Decision No. 2290 K / PDT / 2012, then the creditor can have a Guarantee for Land Based on a Credit Recognition Letter made imperfectly (Authentic and Unilateral) on the basis of a Deed of Sale and Purchase without a number authorized by the Panel of Judges in the Decision.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar Ida Ayu Anggun Tri Apsari; I Nyoman Putu Budiartha; I. B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.331-337

Abstract

Kehilangan kendaraan bermotor adalah peristiwa buruk yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan kendaraan bermotor sangatlah besar nilainya. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang di Parkir di Daerah Kota Denpasar? dan (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Diparkirkan di daerah kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Undang-undang perlindungan konsumen di Denpasar memastikan bahwa individu mendapat kompensasi atas kehilangan kendaraan bermotornya di area parkir. Namun karena tidak adanya tanggung jawab petugas parkir, konsumen tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kendaraan curiannya. Perusahaan parkir di wilayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Jika syarat tertentu terpenuhi, konsumen berhak meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.346-353

Abstract

Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.
Co-Authors Diah Gayatri Sudibya I Wayan Sujana I. B Gede Agustya Mahaputra Ida Ayu Anggun Tri Apsari Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Nyoman Chrisna Dewi Asmarani