Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Diah Gayatri Sudibya
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Akibat Perubahan Wangsa Dari Si Menjadi Gusti di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa Kabupaten Badung I Made Suwitra; I Kadek Yoga Ary Sagita; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.276-281

Abstract

Di Bali, tata adat dan norma-norma masyarakat diarahkan, dipelihara, dan diatur oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat dapat berakibat pada pemberian sanksi adat, yang dikenal sebagai Kasepekang. Kasepekang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Bali, di mana individu yang terkena sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari kegiatan di desa (Madesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebangsawan yang ada di Bali. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu melalui penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu tulisan literatur para ahli dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Wangsa di desa adat Kutaraga, tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga dijatuhi sanksi kasepekang. Hal ini diharapkan agar masyarakat sadar dan taat dengan pararem atau awig-awig yang telah menjadi kesepakatan masyarakat Banjar adat.
Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.338-345

Abstract

Awig-awig Desa Adat Renon dapat dinyatakan mempunyai keunikan dalam hukum adat waris yang berorientasi pada gender sehingga hak mewaris anak perempuan dan anak laki-laki sama. Di Bali, sistem keturunan patrilineal diikuti dimana hanya keturunan laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keluarga karena mengikuti garis keturunan ayah. Pokok persoalan dalam studi ini adalah (1) Bagaimanahak waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2) Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis UU dan regulasi terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan responden, serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Adat Renon, Bendesa Adat dan Masyarakat masih belum mengimplementasikan isi dari awig-awig dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010. Hal ini disebabkan karena krama adat masih kuat dalam mempertahankan dresta, serta kebiasaan-kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan kesepakatan dan situasi ekonomi keluarga.
Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.346-353

Abstract

Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.
Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading Yolanda Hana Teli; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388

Abstract

Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.
Co-Authors I Kadek Yoga Ary Sagita I Made Suwitra I Made Suwitra I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Yolanda Hana Teli