Abigail Prasetyo
Universitas Kristen Satya Wacana

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DISRUPSI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE: HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PASIEN DAN DOKTER Abigail Prasetyo; Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246

Abstract

Technological developments from various aspects currently running in society are a reality, and the law must be able to regulate these changes. Technological developments also occur in health services, from conventional to telemedicine. Telemedicine is an electronic-based health service, so doctors and patients do not meet face-to-face. During the COVID-19 pandemic, telemedicine services are an alternative for patients to consult their doctors. This article describes the legal relationship and legal responsibility in telemedicine. The legal relationship between doctor and patient is created through a standard agreement; in this case, it is a therapeutic agreement. Therapeutic agreements still occur even though doctors and patients do not face each other directly. Regarding the form of accountability, in telemedicine, the absolute responsibility of doctors for their patients is known. In the end, it should be realized that there are still many weaknesses for doctors and patients and providers in telemedicine services.
KEPEMILIKAN TUNGGAL PERSEROAN TERBATAS DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM Abigail Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol5.no1.p39-54

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang diakui. Agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum, tentu Perseroan Terbatas memiliki syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya secara sah dinyatakan sebagai badan hukum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan perundangan terkait Perseroan Terbatas yang telah diubah dari UU PT Tahun 2007 menjadi UU Cipta Kerja secara definitif telah mengubah makna badan hukum Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, yaitu dimana Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal. Tulisan ini hendak membahas implikasi dan resiko hukum yang dapat terjadi karena perubahan UU Cipta Kerja terhadap eksistensi badan hukum Perseroan Terbatas. Tulisan ini ditinjau berdasarkan teori badan hukum, karena pada Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal ini hanya memilik satu pemegang saham, maka secara otomatis berdasarkan teori badan hukum yang ada ciri khas pertanggungjawaban yang terbatas dalam Perseroan Terbatas tetap dipertahankan berdasarkan analisis teori badan hukum.
Kedudukan Organ RUPS Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan Abigail Prasetyo
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.43102

Abstract

AbstractRegulations regarding the individual companies as written in the Job Creation Act, has a new perspective of concept. Which is, the possibility to have a single shareholder in a company. However, this perception could drive a new problem, especially concerning the GMS organ, which essentially given the capacity as the policy maker within the company. The problems that would arise from shares that were only owned by a single person, also what is the role of GMS organ in this individual company will also be discussed further in this article. This article uses the normative legal research method, with a conceptual approach from theory of organs. In conclusion, it explains that there are only two organs in an individual company. While the GMS organ only relies on one which also holds the role of director. Nevertheless, it can open opportunities for the organs to make decision subjectively for the company.Keywords: GMS, Private Company, Creation Labor Act and Organ Theory. AbstrakPengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, memberikan konsepsi bahwa dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam sebuah perseroan. Akan tetapi, keadaan demikian dapat menimbulkan permasalahan baru, khususnya menyangkut organ RUPS yang pada hakikatnya menjadi pembuat kebijakan di dalam Perseroan. Apakah permasalahan yang dapat timbul dari kepemilikan saham yang hanya dipegang oleh satu orang saja, serta bagaimana peranan organ RUPS dalam hal Perseroan Perorangan menjadi hal yang hendak dibahas lebih lanjut lama artikel ini. Untuk menjawab rumusan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dari teori organ dalam badan hukum. Pada akhirnya, Penulis menyimpukan bahwa dalam Perseroran Perorangan organ RUPS yang hanya bertumpu pada satu pemegang saham, secara otomatis merangkap kedudukannya sebagai direksi juga. Oleh karenanya, resiko terkait peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan kebijakan menjadi sangat subjektif.Kata Kunci: RUPS, Perseroan Perorangan, UU Cipta Kerja dan Teori Organ.
Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia Prasetyo, Abigail; Dwiyatmi, Sri Harini; Alfret, Alfret; Putri, Devina Athalia; Alsabilla, Fadilla Putri
Kertha Patrika Vol 45 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i03.p06

Abstract

This article is aiming to share the legal concept regarding the definitions, regulations and legal relationships and its impact to the illegitimate child. Therefore, the sources of this article will be from the civil law, customary law, Islamic law, and the regulation regarding marriage law in Indonesia. As a normative study, this article is using the conceptual approach and statute approach regarding the topic of illegitimate child. In conclusion to the research, the illegitimate child doesn’t have any legal relationship to their biological father. Moreover, there are no chance for illegitimate child to be a legal child based on customary law and Islamic law. In the end, the legal protection for illegitimate child hasn’t given a legal certainty for the illegitimate child standing completely. Especially when it comes to illegitimate child to have legal relationship to their biological father. To make this happened, the child shall be proven by technology, a DNA test. Therefore, court shall have the ability to force this test, in order to give safety value and legal certainty, especially for the illegitimate child to have legal relationship to their biological father.