Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.083

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Widya Yuridika CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dyah Hapsari Prananingrum

Universitas Kristen Satya Wacana

Author-ID : 3354160

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

BREEDING JAMINAN FIDUSIA: POTENSI DALAM MENDORONG EKONOMI NEGARA Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakBreeding atau pemuliaan diartikan sebagai perihal membuat (menjadikan) sesuatu hal lebih bermutu atau lebih unggul. Dengan demikian pemuliaan fidusia adalah upaya menjadikan fidusia lebih unggul untuk dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi karena hokum mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. Seturut dengan upaya mendorong ekonomi nasional melalui kegiatan usaha, lembaga jaminan khususnya jaminan fidusia menjadi unggulan untuk menggerakkan laju perekonomian. Potensi cukup besar dan belum digarap dengan maksimal adalah penggunaan lembaga jaminan fidusia pada pelaku usaha UMKM. AbstractBreeding is defined as making something in such a way so that it possesses higher quality or superiority. Thus fiduciary breeding is an effort to make the fiduciary superior to be utilized as loan collateral. Law could play a role in the economic law development. The relevant issue here is whether the law is able to create stability, predictability and fairness for businesses. In accordance with the efforts to boost the national economy through business activities, fiduciary is a primary scheme to boost up the economy. Considerable potential that has not been better exploited is the use of fiduciary institution among SME business operators.

TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakSebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, subjek hukum memiliki kewenangan hukum yang tidak dimiliki pihak lain. Ada dua katagori subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural. Pertanyaan siapakahmanusia sehingga dia dapat menjadi subjek hukum, tidak dapat dijawab hanya dengan satu kalimat. Esensi manusia sebagai salah satu dasar menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah badan hukum itu sehingga dia dapat berkedudukan sebagai badan hukum. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh tulisan ini.AbstractAs the parties that are capable to act under the law, legal subject possess particular capacity that is not possessed by other entity. There are two categories of legal subjects, namely human and legal entities. Humans as a legal subject that is natural. However, the question of who is human as the legal subject can not be answered just in one sentence. The analysis of human nature is one way to provide a substantial answer. The next question is what is a legal entity so that it is regarded as a legal subject. These questions will be addressed properly in this paper.

KARAKTERISTIK IMPERATIF DAN REKOMENDATIF PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakSebagai otoritas persaingan usaha, KPPU memiliki kewenangan memeriksa dan memutusperkara pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Di samping memutus perkara,KPPU juga memiliki tugas memberikan saran/rekomendasi demi perbaikan iklim persainganusaha. Dalam praktiknya, ada kalanya rekomendasi juga dimuat dalam putusan KPPUyang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Dengandemikian putusan KPPU bisa mengandung muatan imperatif maupun rekomendatif.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji muatan imperatif dan rekomendatif dalamputusan-putusan KPPU. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedua sifat konten putusanKPPU memang diperlukan dalam penegakan hukum yang bersifat komprehensif dan tidaksemata-mata menggunakan pendekatan represif. Mengingat sensitivitas dunia usahaterhadap regulasi, konten rekomendatif menjadi salah satu wahana yang juga tepat untukmendorong ketaatan (compliance) pihak-pihak terkait.AbstractAs a business competition organ, the Commission has the authority to examine and decidecases involving violations of Competition Law. Furthermore, the Commission also has thetask of providing advice/recommendation for the government and businesses to improvethe business competition climate. In practice, there are occassions when the recommendation is also contained in the Commission’s decision with regard to alleged violations of the Business Competition Law. Thus the decision of the Commission may contain imperative verdict well as recommendation. This study aimed to assess the imperatives and recommendation content in the Commission’s decisions. It was revealed that both content is required in a comprehensive law enforcement which was not simply based on repressive approach. Given the sensitivity of the business with regulations, the recommendations contained in the Commission’s decision may be used as an appropriate vehicle to encourage adherence (compliance) to Competition Law by related parties.

TIGA GERAKAN MORAL SEBAGAI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUMBA TENGAH Umbu Rauta; Indirani Wauran; Arie Siswanto; Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun, Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh PemerintahDaerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa TigaGerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah. Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderunganmenafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have been implemented among the traditional community members, and equipped with sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.

FILANTROPI DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BERBASIS GEREJAWI DALAM PERSPEKTIF HUKUM Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT The era of health decentralization and the era of national health insurance are the challenges for health services and hospitals organized by non-profit institutions. One of the non-profit institutions that hold hospitals is church. In history, Indonesia’s church-based hospitals have supported a lot in the field of health services. The strategy done by hospitals in order to be chosen by community must be developed and set in the direction to improve the quality of services, and consequently to be a smart, safe, and friendly hospitals. Also, it ought to maintain sophisticated and up-to-date supporting facilities and infrastructure and it must comply with effective and efficient management and operations principles. In addition, a strong funding sources are needed. A philanthropy may be necessary to conduct as an alternative fund while the existing laws permit the scheme of the philanthropy fund. Keywords: Indonesia Law, hospital, philanthropy

KEABSAHAN RUISLAG BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH MILIK YAYASAN Dyah Hapsari Prananingrum; Ninon Melatyugra
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Ruislag is a legal act conducted by the Local Government to optimize its assets, in which one of its forms is exchanging its assets with private assets. In practice, ruislag involves a foundation that owns assets, for instance, land ownership, as a party in ruislag. This article prescribes two main points that shall be noticed by the Local Government and the Foundation regarding the legitimate ruislag conduct. Those two main points highlight the organization of the foundation issue and the administrative aspects of legal documents of the land owned by the foundation, particularly the land that was obtained by a grant. This article uses a conceptual approach and a statutes approach in its analysis.

KARAKTERISTIK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA Nadya Septia Paulina; Dyah Hapsari Prananingrum
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Seiring dengan perkembangan jaman, Rumah Sakit tidak hanya dapat dikelola oleh suatu yayasan yang hanya bertujuan sosial namun dikelola oleh suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan perumahsakitan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh suatu badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Pendirian oleh swasta dapat berbentuk yayasan atau Perseroan Terbatas dalam mengelola Rumah Sakit. Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikelola yayasan berbeda dengan Perseroan Terbatas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari filosofi yayasan yang kegiatan usahanya mengedepankan charity dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Perseroan Terbatas keuntungan suatu perusahaan menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan. Artikel ini hendak menguraikan karekteristik badan hukum rumah sakit swasta di Indonesia. Along with the changing times, hospitals can not only be managed by a foundation that only has a social purpose but is managed by a company in the form of a limited liability company in carrying out hospital activities. Based on Article 7 paragraph (4) of Law Number 44 the Year 2009 concerning Hospitals that a Hospital can be managed by a legal entity whose business activities are only engaged in the field of hospitals. Hospitals can be established by the Government, Local Government, or the private sector. Establishment by the private sector can be in the form of a foundation or limited company in managing hospitals. The organization of hospitals managed by the Foundation is different from limited companies. This difference can be seen from the philosophy of the Foundation whose business activities prioritize charity in providing health services to the community. In a Limited Liability Company, the profit of a company becomes the main goal in health services. This article intends to describe the characteristics of legal entities in private hospitals in Indonesia.

DISRUPSI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE: HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PASIEN DAN DOKTER Abigail Prasetyo; Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246

Technological developments from various aspects currently running in society are a reality, and the law must be able to regulate these changes. Technological developments also occur in health services, from conventional to telemedicine. Telemedicine is an electronic-based health service, so doctors and patients do not meet face-to-face. During the COVID-19 pandemic, telemedicine services are an alternative for patients to consult their doctors. This article describes the legal relationship and legal responsibility in telemedicine. The legal relationship between doctor and patient is created through a standard agreement; in this case, it is a therapeutic agreement. Therapeutic agreements still occur even though doctors and patients do not face each other directly. Regarding the form of accountability, in telemedicine, the absolute responsibility of doctors for their patients is known. In the end, it should be realized that there are still many weaknesses for doctors and patients and providers in telemedicine services.

NILAI KEMANUSIAAN DAN FUNGSI SOSIAL: PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS Henry Richard Patty; Dyah Hapsari Prananingrum
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol5.no1.p21-38

Tulisan ini membahas rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), merupakan suatu pertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial di dalam UU Rumah Sakit. Pasal 21 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 2 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan nilai dalam UU Rumah Sakit yaitu di satu sisi rumah sakit akan tunduk pada nilai kemanusiaan dan fungsi sosial sedangkan di sisi lain lebih kepada prinsip mencari keuntungan.

Pengelolaan BUMDes: Aspek Hukum dan Regulasi Ninon Melatyugra; Indirani Wauran; Dyah Hapsari Prananingrum; Umbu Rauta; Yafet Y.W. Rissy
Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

The purpose of BUMDes formation is to improve the welfare of the village community. However, the community does not yet have a sufficient understanding of BUMDes. Based on this reason, CoRRDev UKSW carried out community service in accordance with lecturer duties in the field of Higher Education Tri Dharma. The community service aims to deeper public understanding of the legal and regulatory aspects concerning BUMDesa governance and management. The community service was done in the form of online counseling, which took attendance from participants from BUMDes members, village officials, and its community. The community service also covered an evaluation of BUMDes governance that was carried out by each participant. The participants gave a good impression of the community service that the event has added their knowledge about many legal aspects, which they needed to concern on BUMDes governance.

Co-Authors Abigail Prasetyo Anjas, Rifai Riwandana Ari Siswanto Arie Siswanto, Arie Binela, Bella Anastasya Gilang Kriska Trisakti Henry Richard Patty Indirani Wauran, Indirani Nadya Septia Paulina Ninon Melatyugra Putri, Kezia Annabel Rinda Umbu Rauta Yafet Y.W. Rissy Yanto, Oliviani

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search