Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICO Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ragam Pengabdian
Baktiawan Nusanto
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERBUP NO.63 TAHUN 2011TENTANG PERATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU( STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI) Baktiawan Nusanto; Debby Cahya Nuriantika; Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i1.740

Abstract

Pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali bentuk dan jenisnya. Salah satu pelayanan publik yang menjadi sorotan adalah pelyanan perizinan terpadu satu pintu (one stop service). Pelayanan ini adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Salah satu Kabupaten yang telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa tahun belakangan ini, Banyuwangi banyak membuat perubahan dalam pelayan publik. Banyuwangi mulai menerapkan sistem pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat memperoleh perizinan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu ini telah memudahkan masyarakat yang dahulu harus melakukan banyak proses dan mendatangi beberapa kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen perizinan, tetapi sekarang masyarakat cukup mendatangi satu kantor saja. Sasaran yang dituju dalam perizinan terpadu ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu benar-benar transparan tetapi waktu penyelesaian masih membutuhkan waktu yang lama, tidak sesuai dengan SOP yang digunakan. Dengan adanya PTSP sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Banyuwangi. Sebab secara otomatis PTSP berkorelasi pada pertumbuhan investasi. Semakin mudah proses pengurusan izin disuatu daerah, semakin banyak investor berdatangan.Kata kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER). Baktiawan Nusanto; Toni Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v16i2.746

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan
PENGARUH APLIKASI J-MBAKO (JEMBER MBAYAR PAJAK ONLINE) TERHADAP KEMUDAHAN PEMBAYARAN DAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Sofiatus Zahro Alifia Rohma; Baktiawan Nusanto; Ria Angin; P.R. Adawiyah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i11.3907

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh dari aplikasi J-Mbako (Jember Mbayar Pajak Online) terhadap kemudahan pembayaran dan kepuasan pengguna layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Untuk menilai kontribusi aplikasi terhadap kedua aspek tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi J-Mbako sangat mempengaruhi kemudahan pembayaran pajak dan kepuasan pengguna layanan pajak PBB. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi linier sederhana yang menunjukkan bahwa aplikasi J-Mbako memberikan kontribusi sebesar 78,3% terhadap kemudahan pembayaran pajak dan 86,5% terhadap kepuasan pengguna layanan PBB. Dengan demikian, Aplikasi J-Mbako memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan efisiensi pembayaran pajak dan kepuasan pengguna layanan pajak PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
PENGARUH PERAN LEGISLATIF TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA STUDI DI DESA RANDU AGUNG KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER Aldy Zahwa P; Baktiawan Nusanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh peran legislatif terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Variabel yang diteliti meliputi pengaruh kekuatan legislatif dan pertimbangan pilihan rasional terhadap prioritas pembangunan dan kebijakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan skala Likert dan berbagai uji statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, serta korelasi antar variabel. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana peran legislatif berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran legislatif dalam pembangunan desa.
PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI E-KAPEKA (ELEKTRONIK KARTU PENCARI KERJA) TERHADAP EFISIENSI PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA di DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER Wenty Nur’Alaika; Baktiawan Nusanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4738

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak penerapan E-Kapeka (Kartu Pencari Kerja Elektronik) Disnaker Kabupaten Jember terhadap efektivitas pelayanan kartu pencari kerja. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari partisipan. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait penggunaan aplikasi e-kapeka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan skala Likert dan berbagai uji statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, serta korelasi antar variabel. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-KAPEKA secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan kartu pencari kerja. Penggunaan aplikasi ini memudahkan akses, meningkatkan kecepatan dan konsistensi layanan, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Jember juga mencerminkan keberhasilan pengelolaan tenaga kerja melalui adopsi teknologi ini.
Disfungsi Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Pascabencana Semeru: Perspektif Ekologi Pemerintahan Thabita Clarista Rahmania Oktaf; Baktiawan Nusanto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/1egv0e83

Abstract

The eruption of Mount Semeru in December 2021 not only left massive physical destruction but also exposed fundamental weaknesses in post-disaster governance in Indonesia. This article examines the dysfunction of relations between the government and society in the post-disaster management of Semeru, employing a governance ecology analytical framework. The study aims to identify the forms of relational dysfunction, trace the ecological factors driving such dysfunction, and analyze its implications for overall post-disaster governance effectiveness. The method used is qualitative-descriptive, based on systematic literature review with source triangulation from official government reports, scientific publications, and field documentation from various institutions. Findings reveal that relational dysfunction manifests in three main dimensions: fragmentation of inter-level government communication, marginalization of community participation in decision-making, and misalignment between rehabilitation policies and the actual needs of affected residents. Ecologically, this dysfunction is driven by the misalignment between formal bureaucratic structures and dynamic local social ecosystems, weak adaptive capacity of governance actors, and the absence of an inclusive and equitable collaboration platform. These findings contribute to the development of governance ecology theory in the context of disasters, while offering policy recommendations to strengthen government-community synergy in future emergency management.
Disfungsi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang Teza Putri Indahsari; Baktiawan Nusanto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/6wspyd26

Abstract

This study critically examines how communication dysfunction within the village government structure affects the quality of social assistance distribution governance in Yosowilangun Village, Lumajang Regency. The issue is particularly pertinent given the persistently high rate of inaccurate targeting in village-level social assistance distribution, a problem whose roots are rarely traced systematically to the dimension of institutional communication. Employing a descriptive qualitative approach with a systematic literature review method, this article synthesizes findings from recent scholarly works and contextualizes them within the local realities of Yosowilangun Village. The findings reveal that communication dysfunction manifests in several concrete forms, including information distortion among actors within the village governance hierarchy, limited transparency in the beneficiary verification process, weak community feedback channels, and message inconsistency between village apparatus and recipient communities. These conditions structurally undermine good governance principles that ideally should underpin equitable and well-targeted social assistance distribution. This research makes a theoretical contribution by integrating an institutional communication perspective into the analysis of village governance, an approach that remains underexplored in Indonesian political science and public administration literature. The findings also formulate several communication-based policy recommendations that can be practically implemented at the village level.
Co-Authors Aldy Zahwa P Debby Cahya Nuriantika P.R. Adawiyah Putri Robiatul Adawiyah Ria Angin Sofiatus Zahro Alifia Rohma Teza Putri Indahsari Thabita Clarista Rahmania Oktaf Toni Toni Wenty Nur’Alaika