Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI Adawiyah, Putri Robiatul
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.307 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1375

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui  hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.Kata kunci: Peran, Upaya, Implementasi Abstract:            This study aims to determine the role and efforts of the Government of Banyuwangi District in the Implementation of Regional Regulations on the protection and fulfillment of the rights of PwDs in Banyuwangi District. Based on the research, it can be concluded that the Government of Banyuwangi Regency has make it real a role and seeks to maximize the Local Regulation on Protection and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This matter can be proven based on the data known that the respondents from the community, practitioners, and the persons are already aware of the role and efforts of Banyuwangi Regency Government in the preparation of Perda Disabled, as well as to know the rights of PwDs. They claim that the Disable Rule can help and support the Disable community. In addition there are facilities and infrastructure and a series of activities for persons with disabilities so that they can interact and participate in the community.Keywords: Role, Effort, Implementation
INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI Adawiyah, Putri Robiatul
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.566 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i2.1659

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inovasi dan pelayanan apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik  Banyuwangi, serta mengetahui bagaimana proses pelayanan publik terkait waktu, persyaratan, prosedur dan biaya. Mengetahui  keunggulan dan inovasi dari Mall Pelayanan Publik, mencari perbedaan metode  pelayanan satu atap dan satu pintu dengan pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.Kata Kunci: Inovasi, Mall Pelayanan Publik.                                                                                      Abstract This research was purposed to find out what innovations and services are available at Banyuwangi Public Service Mall, as well as how public service processes are related to time, requirements, procedures and costs. Knowing the advantages and innovations of the Public Service Mall, looking for one-stop and one-door service information with services available at Banyuwangi Regency Public Service Mall.Keywords: Innovation, Public Service Mall.
PERSEPSI PENYANDANG DIFABEL A (TUNA NETRA) TERHADAP PENTINGNYA PELATIHAN PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN BANYUWANGI Adawiyah, Putri Robiatul
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.965 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.882

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) terhadap pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa para penyandang Difabel A (Tuna Netra) sangat membutuhkan diadakan pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan nantinya akan diadakan Pelatihan Pemilih Pemula yang diperuntukkan khusus bagi penyandang Difabel A (Tuna Netra) usia pemilih yang masih belum pernah mengikuti pemilhan umum mereka dapat memahami proses pemilihan eksekutif dan legislatif, dan kedepannya turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih dan dipilih,  serta mengenal para calon eksekutif dan legislatif yang akan mereka pilih beserta visi misi dan program kerjanya.Kata Kunci: Persepsi, Pelatihan Pemilih Pemula
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI BAGI MASYARAKAT MILENIA PEDESAAN Juariyah Juariyah; Putri Robiatul Adawiyah
MEDIAKOM : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 4, No 2 (2021): Mediakom Vol 04, No 02, Februari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/mdk.v4i2.5867

Abstract

This research focuses on the Study of Literacy Culture for Rural Millennial Communities in the knowledge of using simple application technology, YouTube and Google Content Censorship Filters. The Indonesian nation has a low literacy level, this is because the culture of reading and writing has not become part of the daily life of our society. YouTube is one of the most famous video sharing sites in the world. Availability of services on YouTube social media to access and obtain video data from YouTube. can be used in making website-based applications in the form of video content filters on YouTube, especially educational content aimed at learning. Jember Regency is one of the regencies in East Java which has people who still do not understand the ability to use technology intelligently and effectively. The danger will slowly emerge from the use of internet technology which is currently considered normal, in the future if there is no adult understanding, namely parents in rural millennial communities who are currently starting to be literate in information technology. As explained in the publication related to the welfare of the people of the Ajaember Regency in 2019 in the field of education, the Central Statistics Agency (BPS) noted that not all residents of Jember can experience or receive education. Therefore, it is important to have a smart awareness in literacy in society as a material and effort that balances the progress development of information technology
IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ENVIRONMENTAL SANITATION MANAGEMENT ADIWIYATA POLICY Rohimatush Shofiyah Shofiyah; Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 21, No 2 (2021): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v21i2.7561

Abstract

Collaboration in environmental sanitation management activities was carried out between a team from the University of Muhammadiyah Jember, which was funded by Dikti Litbang PP Muhammadiyah together with ABK boarding school KH. Ahmad Dahlan Banyuwangi in an effort to realize good governance in environmental sanitation management and the implementation of healthy living for the community.Collaborative governance between the public and non-public or private sectors in the administration of government or governance, includes the totality of all institutions and elements of society, both government and non-government. In the concept of governance, several public affairs that were previously managed by a single actor, namely the government, become jointly managed with other actors such as the private sector and the community. the existence of governance makes the government no longer dominant and creates democracy in the administration of government and public affairs. The institutions of governance include three domains, namely the state (state or government), the private sector (private sector or the business world) and society (society) which interact with each other and carry out their respective functions, carry out their respective functions in the implementation of collaborative environmental sanitation management.
PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1375

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui  hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.Kata kunci: Peran, Upaya, Implementasi Abstract:            This study aims to determine the role and efforts of the Government of Banyuwangi District in the Implementation of Regional Regulations on the protection and fulfillment of the rights of PwDs in Banyuwangi District. Based on the research, it can be concluded that the Government of Banyuwangi Regency has make it real a role and seeks to maximize the Local Regulation on Protection and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This matter can be proven based on the data known that the respondents from the community, practitioners, and the persons are already aware of the role and efforts of Banyuwangi Regency Government in the preparation of Perda Disabled, as well as to know the rights of PwDs. They claim that the Disable Rule can help and support the Disable community. In addition there are facilities and infrastructure and a series of activities for persons with disabilities so that they can interact and participate in the community.Keywords: Role, Effort, Implementation
INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i2.1659

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inovasi dan pelayanan apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik  Banyuwangi, serta mengetahui bagaimana proses pelayanan publik terkait waktu, persyaratan, prosedur dan biaya. Mengetahui  keunggulan dan inovasi dari Mall Pelayanan Publik, mencari perbedaan metode  pelayanan satu atap dan satu pintu dengan pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.Kata Kunci: Inovasi, Mall Pelayanan Publik.                                                                                      Abstract This research was purposed to find out what innovations and services are available at Banyuwangi Public Service Mall, as well as how public service processes are related to time, requirements, procedures and costs. Knowing the advantages and innovations of the Public Service Mall, looking for one-stop and one-door service information with services available at Banyuwangi Regency Public Service Mall.Keywords: Innovation, Public Service Mall.
GOVERNMENT POLICY DIRECTIONS IN DEVELOPMENT START UP OF THE ECO DIGITAL MOTION SUPPORT PIONEERS INNOVATIVE PRODUCTS IN NEW NORMAL ERA Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 21, No 1 (2021): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v21i1.5438

Abstract

The purpose of this study was to determine the strategy and direction of government policies in the development of start-up startups supporting the new normal era of innovative eco-digital products. Through this research, it will be studied how the direction of Government policy in developing startup startups in Indonesia, as well as what government support is in keeping the eco-digital movement of innovative products stable in the new normal era, and what kind of startups can survive during a pandemic and new normal. This research method uses qualitative descriptive and literature studies based on primary data and secondary data from the results of data analysis from pilot business groups, groups of start-up policy makers, community policy users and startup business consumers. The results of the research show that the policy directions that must be the attention of the Indonesian government regarding the development of startups in Indonesia are as follows: Increasing Broadband access; Helping SMEs to switch to the online realm; Expanding the electronic payment system; Expanding access to finance (investment); Extending e-government services; socializing the Job Creation Law, which was recently passed to provide various impacts on the startup business ecosystem; The Creative Economy Agency (Bekraf), currently the government through the Indonesian Creative Economy Agency (Bekraf) is trying to build infrastructure to support the presence of startups in Indonesia. BEKuP (Bekraf for pre startup); In collaboration with MIKTI (IT Creative Industry Society) and Telkom Bekraf will hold intensive workshops for people who intend to build startups in 15 big cities; Making the University as a Startup Startup Incubator; Protecting MSME products from Curent Account Deficits (CAD) problems; Disseminating Government Regulation (PP) Number 74 of 2017; Prepare an electronic-based national trade road map (E-Commerce Road Map), hereinafter referred to as the 2017-2019 SPNBE Road Map; Funding programs, taxation, consumer protection, education and human resources (HR). Also communication infrastructure, logistics, cybersecurity, and the establishment of the SPNBE Roadmap implementing management; The government cuts the final PPh by 0.5% for MSMEs. Also through PMK Number 150, 2018, this digital industry can get income reduction incentives (PPh) or tax holidays; Facilitating creative ideas, innovations, originality ideas, and not end users through Grant activities and competitions in various aspects of local creative endeavors, academic research and technology; Provide liquidity, guarantee LPS Deposit insurance agency to owners of capital; Prepare financing in the technology sector. Prepare a law on the national knowledge and technology system; Evaluating educational curricula with graduate expertise, especially in tertiary and senior secondary education as well as developing research at universities.
Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Dan Air Bersih Yang Aman Di Sekolah Dan Asrama Difabel Kabupaten Banyuwangi Putri Robiatul Adawiyah; Edhi Siswanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 6, No 1 (2020): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v6i1.3318

Abstract

Tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman Sanitasi Lingkungan dan air bersih yang aman di Sekolah dan Asrama Difabel di Kabupaten Banyuwangi.  Mitra SDLB A N Banyuwangi dan asrama difabel YKPTI membutuhkan pengetahuan bagaimana sanitasi lingkungan. Pengetahuan sanitasi lingkungan dan air minum yang sehat dan aman. Pengetahuan sanitasi lingkungan dan air bersih bagi pengelola asrama difabel dan para siswa yang bertempat tinggal di asrama difabel. Sekolah baik guru, dan siswa difabel mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyakit, gizi dan makanan, perumahan dan sanitasi, serta bahaya merokok dan zat-zat yang menimbulkan gangguan kesehatan. Sekolah baik guru, dan siswa difabel mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Sekolah baik guru, dan siswa difabel mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan. Sekolah baik guru, dan siswa difabel mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian yaitu telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagaimana cara pengelolaan sanitasi lingkungan yang benar dan tepat, serta cara menjaga kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyediaan air bersih dan aman di lingkungan sekolah SDLB A N Banyuwangi dan asrama difabel YKPTI.
EMPOWERMENT AND IMPROVEMENT OF FAMILY WELFARE GOVERNMENT PROGRAM FOR COUPLES WITH DISABILITIES AURA LENTERA BANYUWANGI Putri Robiatul Adawiyah; Hadi Jatmiko
POLITICO Vol 22, No 1 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i1.7875

Abstract

This research aims to overcome the problem of Empowerment and Inmprovement of  Family Welfare for Couples with Disabilities Aura Lentera Banyuwangi. The purpose of this research is to overcome the problems of Partner Problems, namely there is still no continuity of empowerment programs carried out by the government for family couples with disabilities. Generally, training is only for persons who are still in their teens or in school. Some Based on these data, other problems can be identified as follows: 1. Many women and wives with disabilities become the main support for the family and help their husbands who have disabilities; 2. There are several couples, in general there are dominant partners who both have limitations as persons with disabilities, both husband and wife; 3. There is still a lack of Family Economic empowerment programs for people with visual impairments and other disabilities for people who are already married; 4. Lack of Accessibility Welfare Program for families with visual impairments and people with other visual impairments is still rare; 5. Pro-disability government policy programs. However, this information has not yet arrived or has not been reached by persons with disabilities; 6. Problems with limitations in improving the economy and family welfare of spouses with disabilities; 7. Government programs that have been made for all components of society are not yet accessible, especially for vulnerable groups, especially people with disabilities, both visually impaired and other handicapped; 8. Accessibility of information on economic empowerment and education is still not easily accessible to persons with disabilities, especially the visually impaired; 9. There is no family economic empowerment starting from family spiritual development; 10. Education is still rare in maintaining environmental cleanliness and health with healthy and halal eating patterns; 11. There has been no special socialization for groups of people with families who are already married to exercise regularly to be healthy and avoid various kinds of diseases; 12. Training is still rare in accordance with the limitations and competencies possessed by persons with disabilities, both visually impaired and other handicapped. Just a little like massage training. Forms of business skills to increase household income, such as home industry business skills to date are making cakes, and salted eggs. As well as some visually impaired persons who have vocal abilities and are members of the Al Mumtaz MSME arts community, which have not been accommodated in a sustainable manner. The solutions offered are 1. By holding a socialization of government programs for the disabled, inviting BLK and Welfare of the Banyuwangi Regency Government to share discussions; 2. Family economic empowerment, family spiritual development, self-actualization motivation in the fields of education, health, economy; 3. Socialization of healthy living, healthy and halal eating patterns; 4. Community motivation; 5. Accessibility of information on empowerment programs The output targets to be achieved are increased understanding of training participants, increased accessibility of Banyuwangi district government programs and hopes for improving the welfare of families with persons with disabilities; publication of online media and print media, compiling articles related to service in the form of national journals, photos and videos of activity documentation.Keywords: Empowerment; Accessibility; Women's Welfare; Government Program; Aura Lantern