Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERSEPSI PENYANDANG DIFABEL A (TUNA NETRA) TERHADAP PENTINGNYA PELATIHAN PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN BANYUWANGI Putri Robiatul Adawiyah
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.882

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) terhadap pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa para penyandang Difabel A (Tuna Netra) sangat membutuhkan diadakan pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan nantinya akan diadakan Pelatihan Pemilih Pemula yang diperuntukkan khusus bagi penyandang Difabel A (Tuna Netra) usia pemilih yang masih belum pernah mengikuti pemilhan umum mereka dapat memahami proses pemilihan eksekutif dan legislatif, dan kedepannya turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih dan dipilih,  serta mengenal para calon eksekutif dan legislatif yang akan mereka pilih beserta visi misi dan program kerjanya.Kata Kunci: Persepsi, Pelatihan Pemilih Pemula
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOLIKARA Peronda Bagum; Putri Robiatul Adawiyah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4121

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masayarakat pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara. Desain peneltiian ini adalah kuantitatif dan tergolong penelitian ekplanatori reseach. Penelilitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa layanan berjumlah 11.774 jiwa sementara jumlah sampeal yaitu 99 jiwa yang diambil secara quota sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan regresi sederhana yang diolah secara komputasi dengan SPSS. Hasil penelitian diperoleh hasil hitung memiliki angka probabilitas sebesar 0,000 <a = 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh kualitas pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Tolikara terhadap kepuasan pengguna layanan dengan pengaruh positif atau searah, artinya setiap kali terjadi peningkatan dari kualitas pelayanan maka akan diikuti dengan peningkatan terhadap kepuasan pengguna layanan pada Dispendukcapil Kabupaten Tolikara. Perlunya penyedia jasa layanan memperhatikan fasilitas kerja, sarana dan prasarana penungjang kerja agar pelayanan lebih maksimal.
PERAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA CENTRE POINT OF INDONESIA DI KOTA MAKASSAR) Saputri, Mutiasari Saputri; Putri Robiatul Adawiyah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i7.4929

Abstract

Center Point of Indonesia merupakan salah satu ikon Sulawesi Selatan, lebih tepatnya Kota Makassar. Reklamasi dan pengembangan Center Point Of Indonesia adalah proyek besar yang memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan peran badan perencanaan dan pembangunan dalam kebijakan penataan ruang dan wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di titik pusat Indonesia Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi pihak berwenang Ada banyak pihak yang terlibat dalam kebijakan penataan ruang di Indonesia Centrepoint, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan rencana yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang komprehensif, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan tata ruang saat ini, yang menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANYUWANGI REBOUND DI KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Setda Kabupaten Banyuwangi dan Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi) Merdiana, Lenni Indah Merdiana; Putri Robiatul Adawiyah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i8.5072

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Banyuwangi Rebound di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari adanya program Banyuwangi Rebound yaitu untuk membangkitkan semua sektor akibat dampak dari pandemi Covid-19. Penulis mengangkat rumusan masalah berupa bagaimana implementasi kebijakan program Banyuwangi Rebound? Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat program Banyuwangi Rebound?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Banyuwangi Rebound yang memiliki tiga pilar diantaranya Tangani Pandemi, Pulihkan Ekonomi dan Merajut Harmoni berjalan dan terlaksana dengan baik. Yang kemudian dapat dibuktikan dengan keberhasilan pada pilar Tangani Pandemi yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, persentase vaksinasi meningkat, penanganan stunting meningkat dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Pada pilar Pulihkan Ekonomi pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan per kapita meningkat, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Pada pilar Merajut Harmoni keberagaman agama, budaya dan suku guyub rukun antar elemen masyarakat, solidaritas antar elemen masyarakat harmonis. Dalam pelaksanaanya terdapat faktor pendukung yaitu semua elemen masyarakat bekerjasama, adapun faktor penghambat yaitu faktor luas wilayah, faktor alam, faktor penghambat dari pihak luar.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024 Pratama, Mochamad Ivan Chandra Pratama; Putri Robiatul Adawiyah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i9.5492

Abstract

Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara melalui hak suaranya.Undang-Undang No. 19 tahun 2011 mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yang didefinisikan sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berkepanjangan. Mereka sering menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif. Prinsip persamaan hak menjadi landasan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu seperti warga negara lainnya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan, tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari individu yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan secara terperinci permasalahan yang dikaji berdasarkan teori dan data yang ada, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang lebih mendalam. Peneliti menemukan bahwa upaya tersebut telah mematuhi amanah Undang-Undang, KPU Bondowoso diapresiasi atas langkah-langkahnya dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan penuh dalam proses pemilihan legislatif dan presiden. Sosialisasi yang efektif kepada penyandang disabilitas dan keluarganya penting untuk memastikan mereka memahami proses pendataan dan hak-hak politik mereka yang harus dijalankan dengan transparan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI PENOLAKAN KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH (SSA) DI KAWASAN KAMPUS KABUPATEN JEMBER Moh. Riyan Hasan; Putri Robiatul Adawiyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i2.1594

Abstract

Kondisi lalu-lintas kendaraan saat ini yang mengalami kepadatan tidak wajar dan bahkan melebihi batas kapasitas jalan, menjadi tantang yang cukup rumit bagi setiap kota/daerah di Indonesia. Bertambahnya kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) di setiap tahunnya menjadi faktor utama dalam masalah ini, sedangkan urbanisasi masyarakat dari desa ke kota (perantauan) merupakan faktor pendukung dari masalah kemacetan/kepadatan lalu-lintas kota. Menyikapi masalah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberlakukan rekayasa lalu-lintas jalan melalui program Sistem Satu Arah (SSA). Program SSA diberlakukan di 4 jalan tersibuk yang mencakup; Jalan Kalimantan; Mastrip; Riau; dan Jawa. Menariknya, program ini mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat sekitar jalan tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses penyelenggaraan program/kebijakan SSA dan partisipasi masyarakat dalam aksi penolakannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SSA memang terbukti efektif dalam mengurai kemacetan jalan pada jam sibuk, namun pemberlakuan SSA selama 24 jam tanpa adanya kajian dan sosialisasi, membuat kebijakan ini ditolak secara keras oleh warga dan dianggap tidak efektif sama sekali karena mengganggu produktifitas warga dan mahasiswa. Partisipasi masyarakat dalam program sistem satu arah ini, terlihat dalam bentuk tenaga, material, dan informasi.
IMPLEMENTASI PROGRAM WARUNG NAIK KELAS (WENAK) STUDI BANTUAN UMKM DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI Vike Yolanda Ari Olivia; Putri Robiatul Adawiyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fdxa7w17

Abstract

Program Warung Naik Kelas (WENAK) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program tersebut dengan menggunakan teori implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan melalui media sosial dan sosialisasi langsung, masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi yang merata. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah tenaga pelaksana dan dana menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan. Namun, adanya komitmen kuat dari pelaksana program serta koordinasi yang baik mendukung efektivitas progra. Struktur birokrasi yang jelas dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) juga membantu memastikan program berjalan sesuai target. Program Warung Naik Kelas terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan usaha mikro di Banyuwangi, meskipun perlu adanya peningkatan dari segi komunikasi, sumber daya, dan penyederhanaan administrasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.