Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal
M.S. Alfarisi
Universitas Adiwangsa Jambi
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) MS Alfarisi; Albi Ternando; Agus Irawan; Rahman Rahman; Emir Adzan Syazali
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan kontrak kerja di Indonesia dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengaturan Pasal 1320 KUH Perdata dalam Perjanjian Kerja bahwa Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur syarat-syarat perjanjian kerja, sedangkan Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat perjanjian secara umum. Jadi sangat jelas bahwa Pasal 52 dimaksudkan sebagai undang-undang khusus (lex specialis) yaitu hanya untuk perjanjian kerja. Penerapan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum yang akan dikaji adalah perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
Legal protection for consumers (A juridical analysis of cosmetic products without halal label) Elvira Fitriyani Pakpahan; Roy Saputra Manalu; Kerisna Sukma Adji Sembiring; Rona Indara; M.S. Alfarisi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 3 No. 6 (2023): June 2023
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v3i6.206

Abstract

Along with the advancement of science, human needs have grown and are not limited to food and clothing. Self-care and appearance have also become important, not only for women but also for men. Many people use skin care products to keep their skin looking brighter and healthier. Caring for and beautifying yourself has become a trend. These products are easy to find and provide instant results at affordable prices. However, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) warns that some cosmetics contain dangerous ingredients if used without a doctor's recommendation. Unscrupulous law enforcement and small fines make economic actors reluctant and afraid to distribute illegal cosmetics due to weak sanctions. The Consumer Protection Act number 8 of 1999 provides legal protection for consumers who experience losses and has a positive effect on the business world by taking action against business actors who break the law and harm society. This is expected to reduce risks for Indonesian consumers from fraudulent acts.
Co-Authors Agus Irawan Albi Ternando Elvira Fitriyani Pakpahan Emir Adzan Syazali Kerisna Sukma Adji Sembiring Rahman Rahman Rona Indara Roy Saputra Manalu