Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Syazali, Emir Adzan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dana atau pemodalan merupakan salah satu inti utama dari sebuah perusahaan. Perusahaanmembutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Modal sebuahperusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilikperusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui transaksi jual beli saham ataupenyertaan modal pada perusahaan. Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakanuntuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktivatetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi, atau modal tersebutdigunakan/dimanfaatkan sebagai piutang dagang atau persedian kas dan sebagainya, yang padadasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaanpermasalahan penelitian ini adalah (1) Mekanisme Perjanjian Jual Beli Saham PT. Sarijaya PermanaSkuritas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (2) Sistem perdagangantanpa warkat (scriptless trading) dalam perjanjian jual beli di Pasar Modal memenuhi syarat sah perjanjianBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Mekanisme transaksi jual belisaham di pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dilakukan dengan cara maya bukansecara konvensioal atau secara nyata dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi (2) Sistemscriptless trading (perdagangan tanpa warkat) di pasar modal memenuhi syarat sah perjanjian, systemtersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian namun mekanisme transaksi jual beli tidak secara menurutKUH Perdata namun adanya peraturan perundang-undangan yang lain seperti teori lex specialis de rogatlex generalis

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA Emir Adzan Syazali Emir Adzan Syazali; Agus Irawan; MS. Alfarisi; Albi Ternando; Rahman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat sedikit kasus yang sampai ke pengadilan Hal ini Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan khasanah Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dengan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. Tipe penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan dan dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1.Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan Kasus Insider Trading yang terjadi di pasar modal Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal, Insider Traiding

Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) MS Alfarisi; Albi Ternando; Agus Irawan; Rahman Rahman; Emir Adzan Syazali
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.440

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan kontrak kerja di Indonesia dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengaturan Pasal 1320 KUH Perdata dalam Perjanjian Kerja bahwa Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur syarat-syarat perjanjian kerja, sedangkan Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat perjanjian secara umum. Jadi sangat jelas bahwa Pasal 52 dimaksudkan sebagai undang-undang khusus (lex specialis) yaitu hanya untuk perjanjian kerja. Penerapan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum yang akan dikaji adalah perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Analisis Hukum Pelaksanaan Perdagangan Derivatif Di Pasar Modal Indonesia Syazali, Emir Adzan
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.14532

The capital market is a main pillar of the modern economy and plays a crucial role in a country's economy. However, trading in the capital market is not free from the risk of crime and violations. One instrument that is increasingly attracting attention in the Indonesian capital market is derivative securities. This study aims to analyze the legal basis governing derivative trading in the Indonesian capital market and identify the benefits and risks associated with trading this instrument. This research uses normative legal research methods with a legislative and comparative approach. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are as follows: The legal basis governing derivative trading in the Indonesian capital market includes Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Government Regulation Number 45 of 1995, Government Regulation Number 17 of 2009, and OJK Regulation Number 32/POJK.04/2020. These regulations aim to ensure transparency, security, and market integrity through strict supervision, risk management, and tax compliance. The main benefits of derivative securities include minimizing risk, increasing profits, and securing investments through hedging strategies. However, this instrument also carries high risks and complexities that require deep understanding and good risk management. Derivative trading regulations in the Indonesian capital market provide a comprehensive framework to create a conducive market and attract investment. Derivative securities offer significant profit potential but also bring high risks that require caution and mature strategies in their use.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BRAND FASHION YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL Treynando, Chrisandi; Syazali, Emir Adzan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.5885

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha,Brand Fashion, Hak Kekayaan Intelektual.

Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Gcg ) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.131

Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor rill. Nilai saham – saham perusahaan merosot drastis, pada saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai saham turun, potensi rugi besar, dan pendapatanya juga turun. Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Perkembangan pasar modal pada saat krisi menunjukkan adanya penurunan jumlah eminten yang layak tampil di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga saham turun terus, investor asing berkurang, perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tak mampu bertahan, nilai saham perusahaan – perusahaan terbuka turun drastis. Pihak swasta gagal menerapkan prinsip–prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau pengelolan perusahaan yang baik dalam segenap aktivitas ekonomi bisnis, ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan dan sektor riil. Dan prinsip tersebut adalah Fairness, Transparancy, accountability, dan Responsibility, Ini menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia di masa mendatang Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkritisi prinsip transparansi pada pasar modal dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, pada tipe penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian terhadap asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian transparansi merupakan syarat mutlak yang tertuang dalam prospektus sebelum di publish oleh emiten ke investor hal ini menjadi penilian investor untuk membeli saham atau tidak dan bagi perusahaan go publik ini menjadi penilaian perusahaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance

AKIBAT HUKUM REDISTRIBUSI TANAH LANDREFORM TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.147

Dalam meningkatan taraf hidup kaum petani dalam perwujudan meningkatkankesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program redistribusi tanah landreform yangmeliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukumyang bersangkutan dengan pengusaha tanah.permasalahan penelitian ini adalah (1)Apakah tujuan program pemerintah melalui Redistribusi Tanah Dalam Rangka(Landreform)di Desa Pulau Mentaro Kecamatan KumpehKabupaten Muaro Jambi(2)Apakah kepemilikan tanah pertanian melalui Landreform di desa Pulau MentaroKecamatan Kumpeh telah merata di Kabupaten Muaro Jambi? (3) Bagaimana akibathukumnya bila petani sebagai pemilik tanah di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpehdi Kabupaten Muaro Jambi Tinggal di luar wilayah tanah tersebut?Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) tanah yangdibagikan tepat sasaran dan dikelola dengan aktif (2) belum merata masih belum tepatsasaran tanah dikuasai beberapa orang saja. (3) kurangnya pengawasan dan kurangmemprioritaskan siapa saja yang membutuhkan tanah.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Chrisandi Treynando; Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.513

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.516

Companies need funds as capital in order to run their business. A company can be obtained from various things, one of which is capital or funds from the owner of the company itself. While other ways can be done through buying and selling shares or equity participation in the company. to finance the company itself, for example by purchasing fixed assets, buying materials needed to carry out the production process, or using capital as merchandise and cash reserves. What is the mechanism for buying and selling shares in the capital market and scripless trading in fulfilling the terms of the agreement, analysis of the sale and purchase of BW Book III shares and the sale and purchase agreement in relation to scriptlees trading. The Normative Juridical Method is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations, the results of which are buying and selling shares in the capital market according to Law No. 8 of 1995 are carried out in a virtual way. not conventionally or in reality with the era of globalization and technological developments. The scriptless trading system (scriptless trading) in the capital market fulfills the legal requirements of the agreement, the system has fulfilled the legal requirements of the agreement but the buying and selling transaction mechanism is not according to the Civil Code but there are other laws and regulations as the principle of lex specialis de rogate lex generalis

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search