Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justiciabelen Borobudur Journal on Legal Services
Alfalachu Indiantoro
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SOCIAL CULTURE AS KING OF VILLAGE GOVERNMENT “Perspective of Village Chief Election System Distortion Analysis in Pucung Village, Kismantoro District, Wonogiri Regency” BUDAYA SOSIAL SEBAGAI RAJA PEMERINTAHAN DESA Anwar Sanusi; Bima Wahyu Bintoro; Graha Dwi Wijaya; Alfalachu Indiantoro
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.858 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2025

Abstract

The village chief election is a form of village autonomy in the political aspect which aims to choose a prospecting leader od the village. It is a form of democracy in the village level. This is because the society is directly involved in it. The problem which arise regarding the Village Chief Election in Indonesia is the deviation of campaign activities which is against the regulation. Some deviations found by the researcher include incitement from the supporters to the society. This incitement is done by insulting other prospecting village head or negative campaign which may disturb the village head election system. Based on the Constitution No. 6 year 2014 Article 36 paragraph 3, “Prospecting Village Chiefs may undergo campaign based on the condition of the village society and the provisions of the constitutional regulations”. Yet, the reality is sometimes not according to the regulations
EMPIRIC JURIDICAL REVIEW OF THE WEAK LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS Alfalachu Indiantoro; endrawati Aprilia; Septyana Wulandari; Dita Ajeng Yulianie
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3070

Abstract

The narrowness of land for employment, low education, economic pressure requires that most Indonesians must try their fortune abroad in order to meet their daily needs. Reflections on Indonesia's life are currently experiencing a decline in quality, because Indonesia can be said to be the largest export of migrant workers to several countries such as Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Korea. With this phenomenon the government is seen as failing to prosper the lives of its people.
Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Masa Pandemi Covid 19 Alfalachu Indiantoro; Wafda Vivid Izziyana; Rika Maya Sari; Andhika Yuli Rimbawan
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3558

Abstract

Dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara. bermula dan terdeteksi di Wuhan China. mulai tersebar keberbagai penjuru dunia. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran. Sehingga pada masa pandemic covid 19 Indonesia harus memperhatikan jaminan atas kesehatan bagi pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif menganalisis aturan serta bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemic covid 19. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Employment Ordinance (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI dtidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementrian ketenagakerjaan kementrian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech. Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HIKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.
Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Alfalachu Indiantoro; Ferry Irawan Febriansyah; Aries Isnandar; Surisman Surisman; Rika Maya Sari; Ida Yeni Rahmawati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.401 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6349

Abstract

mahasiswa strata 1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo masuk pada masa Remaja, masa transisi antara kanak-kanak dan dewasa. rentang usia 12-13 hingga kisaran 20 tahun. Perubahan signifikan masa remaja meliputi fisik, kognitif, sosial dan watak atau kepribadian. Masa ini juga disebut masa labil dan proses pencarian jati diri dengan mencoba hal-hal baru termasuk perilaku yang beresiko. kasus pornografi di Kabupaten Ponorogo telah menjadi hal yang sangat umum, karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Walaupun sebenarnya pornografi telah dilarang perundang-undangan sebelumnya, namun penyebaran materi pornografi yang sangat bebas di masyarakat memang mengkhawatirkan. Indonesia tercatat menjadi rekor negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini dengan sistem sosialisasi, materi yang di berikan antara laian pemahaman tentang dasar hukum dan sanksi tindakan pornografi serta resiko penyakit kelamin bagi remaja yang melakukan seksual.
Co-Authors Andhika Yuli Rimbawan Anwar Sanusi Aries Isnandar Bima Wahyu Bintoro Dita Ajeng Yulianie endrawati Aprilia Ferry Irawan Febriansyah Graha Dwi Wijaya Ida Yeni Rahmawati Izziyana, Wafda Vivid Rika Maya Sari Septyana Wulandari Surisman Surisman