Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction POLITICO Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Harsono Njoto
Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 SESUAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Harsono Njoto; Mas Rara Tri Retno Herryani
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1764

Abstract

Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru Corona Virus Disease (Covid - 19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 World Health Organization (WHO) menerima laporan terkait kasus pneumonia unknown etiology (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.[1] Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama pneumonia unknown etiology berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama corona virus disease.[2] Corona virus disease (Covid–19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.[1] World Health Organization, “Pneumonia of unknown cause – China”, https://www.who.int/csr/don/05-january2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, (diakses pada 4 Januari 2021)[2] Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI , hlm. 11
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER (P2P) LENDING Mas Rara Tri Retno Herryani; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1776

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI Harsono Njoto; Kustanto Kustanto
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.2366

Abstract

Abstrak Perlindungan Hukum bagi Apoteker yang dipersalahkan oleh pihak-pihak tertentu, dimana Apoteker tersebut sudah bekerja sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Apoteker yang mengalami kerugian yang diperolehnya. Perlindungan hukum bagi Apoteker dalam pelaksanaan profesi adalah bersifat preventif dan represif, sedangkan upaya hukum konsumen apabila merasa dirugikan Apoteker dapat meminta pertanggung jawaban terhadap Apoteker tersebut dengan catatan konsumen harus bisa membuktikan bahwa kesalahan tersebut murni di karenakan kelalaian Apoteker itu sendiri. Kata Kunci : perlindungan hukum, apoteker
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE Mas Rara Tri Retno Herryani; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3096

Abstract

ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi semakin hari sulit untuk diindari. Salah satu kemajuan yang dapat dirasakan ialah hadirnya Internet. Hadirnya internet mempermudah aktifitas kita untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Semua kebutuan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan perantara perdagangan elektronik atau online maretplace . Hal menarik yang dapat dikaji berkaitan dengan adanya online marketplace ialah berkaitan dengan keamanan data pribadi konsumen yang menggunakan online marketplace. Penelitian ini menggunakan peneltian yuridis normatif dengan melakukan penelitian peraturan perundangundangan. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan ialah menggunakan proses adjudifikasi dan proses konsensus.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Marketplace
TINJAUAN PERADILAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Satya Kuncoro; Nety Hindiyani; Luqman Aldi Wijaya; Galuh Dewi Cahyati; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.4336

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terlalu fokus pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal ini terlihat dari minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas keberadaan korban kejahatan. Dengan demikian kedudukan korban tindak pidana disini hanya sebagai saksi dalam perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Pentingnya perhatian korban tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana, sehingga ia harus mendapat perhatian dan pelayanan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan korban, korban. korban kejahatan pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu perbuatan. pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai kondisi, berbagai fitur atau gambaran tentang kondisi atau variabel tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penggambaran atau penelaahan data dalam analisis bersifat sementara, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu.Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana aturan hukum dibuat untuk dipatuhi, oleh karena itu jika ada yang melanggar harus dikenakan sanksi. Di Indonesia, setiap hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAJUAN PASPOR YANG MENGGUNAKAN DATA TIDAK VALID (Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri) Luqman Halim Prayoga; Silvi Arisca Susanti; Samsur Rijal; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.4352

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri, bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kediri dalam mencegah terjadinya tindakan pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri meliputi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, perdagangan manusia (human trqfiking) serta faktor melarikan diri dari suatu tanggungjawab hukum. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat disebutkan faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor keamanan dari pelaku pemalsuan identitas penerbitan paspor. Kata Kunci: Pemalsuan, Paspor, Imigrasi
The Forms of Legal Protection of Patient Medical Records in Online Health Services Harsono Njoto
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 2 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i2.33462

Abstract

Health services online should have special regulations, the goal is that online consultations on medical records must be protected by law for the protection of doctors, system administrators, and patients. The purpose of this research is to analyze the Legal Basis for the Implementation of Online Health Services, Forms of Legal Protection of Patients against Online Health Services and Patient Rights as Users of Online Health Services & Responsibilities of Online Health Service Providers in Aspects that Harm Patients. The methodology uses normative juridical with a legal and conceptual approach. Health services performed by doctors online must comply with the Information and Electronic Transaction Law, the Health Law, and the Medical Practice Law and related regulations. The confidentiality of patient data must be maintained and must maintain data security to avoid data leakage which will be misused by people who do not have rights. The patient must provide the correct complaint so that the doctor can give the right advice. Patients have the right to choose a doctor who has the ability and expertise and the right to receive clear information regarding their health. If there is no meeting point on the existing problems, a lawsuit can be filed in court.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PERUSAHAAN BATIK KEDIRI Mujiono, Mujiono; Njoto, Harsono; Herryani, Mas Rara Tri Retno
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.563 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1141

Abstract

ABSTRAK Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum hak cipta perusahaan motif batik Kediri sebagai karya intelektual tradisional berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait.Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,  pertama, keberadaan  motif batik Kediri dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kediri berdasarkan Undang Undang Hak  Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing  masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) Undang Undang Hak Cipta.  Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kediri, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif  tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya  anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Kediri.
Co-Authors Divi Kusumaningrum Edi Setiono Galuh Dewi Cahyati Habib Herryani, Mas Rara Tri Retno Kustanto Kustanto Luqman Aldi Wijaya Luqman Halim Prayoga Mas Rara Tri Retno Herryani Mujiono Mujiono Nety Hindiyani Restu Adi Putra Samsur Rijal Satya Kuncoro Silvi Arisca Susanti