Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah Maryam D. Poma; I Kadek Satria Arsana; Iin Laki; Ansar Sahabi
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 7 No 4 (2021): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regional expansion aims to increase development evenly. Bulango Ulu is a new sub-district which is a division of North Bulango District. This study aims to determine the impact of sub-district expansion in increasing development in Bulango Ulu District. This research uses a qualitative descriptive research type. The focus in this research is communication, attitude, and natural resource management. In this study, data were obtained from primary data and secondary data through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that communication between the sub-district government and the district government is a one-way communication and there has been no serious feedback or response from the government. The Government of Bone Bolango Regency has not given attention or solutions because the required budget is quite large in providing adequate infrastructure. The attitude of the apparatus in providing services to the community is good. However, there are some officers who are less friendly when serving the community. The ability of the community to manage natural resources in Bulango Ulu District is not optimal. Infrastructure development in Bulango Ulu District is running slowly. Therefore, the impact of the division of sub-districts in increasing development has not been optimal even though it has been 14 (fourteen) years of division. Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara merata. Bulango Ulu merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Bulango Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran kecamatan dalam peningkatan pembangunan di Kecamatan Bulango Ulu. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi, sikap, dan pengelolaan sumber daya alam. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten merupakan komunikasi searah dan belum ada feedback ataupun respon yang serius dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan perhatian maupun solusi sebab anggaran yang dibutuhkan cukup besar dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Sikap aparat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Namun ada beberapa aparat yang kurang ramah ketika melayani masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di Kecamatan Bulango Ulu belum optimal. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulango Ulu tergolong berjalan dengan lamban. Oleh karena itu, dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan belum berjalan optimal meskipun sudah 14 (empat belas) tahun dimekarkan.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO Maryam D. Poma; Anggriani N. Mbuinga
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 1 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v5i1.35

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, fokus pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Fokus komunikasi publik dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tidak tahu tentang KUBE. Fokus keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham secara tuntas terkait dengan program KUBE. Fokus kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan wadah atau akses bagi masyarakat sebagai tempat aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE. Disarankan, perlu adanya bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango terkait dengan capain atau hasil pelaksanaan program KUBE. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi atau sosialisasi secara menyeluh dan langsung kepada kelompok sasaran terkait dengan program KUBE. Perlunya menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyiapkan situs data yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah, kapan dan dimanapun. Perlunya membentuk dan menyiapkan satu wadah khusus bagi peserta kelompon Kube sebagai tempat aduan dalam pelaksanaan program KUBE. Kata Kunci: Transparansi, Kelompok Usaha Bersama

MEKANISME PELAYANAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 4 No 1 (2017): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v4i1.45

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pelayanan Pemberian Santunan Kematian di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan fokus penelitian yaitu pengusulan berkas, verifikasi berkas, penetapan penerima, dan pencairan dana. Dalam rangka mengungkapkan permasalahan Mekanisme Pelayanan Pemberian Santunan Kematian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dilihat dari aspek pengusulan berkas, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum optimal dilakukan, (2) Dilihat dari aspek verifikasi berkas, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum optimal dilakukan, (3) Dilihat dari aspek penetapan penerima, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum optimal dilakukan, (4) Dilihat dari aspek pencairan dana, mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian belum efektif dilakukan. Secara keseluruhan mekanisme pelayanan pemberian santunan kematian di Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari aspek pengusulan berkas, verifikasi berkas, penetapan penerima, dan pencairan dana belum optimal dilakukan. Kata Kunci: Pelayanan, Pemberian, Santunan, Kematian

RESPONSIVITAS APARAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN DESA HAYA-HAYA KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v3i1.63

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan orientasi pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian tentang responsivitas aparat dalam pelayanan administrasi kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Komunikasi atau respon aparatur terhadap pelayanan administrasi di Desa Haya-Haya belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan oleh adanya aparatur yang tidak memahami mekanisme dan prosedur pelayanan; 2) Ketepatan waktu pelayanan yang kurang baik, dimana setiap pelayanan yang diberikan oleh aparat desa masih sangat lambat; 3) Orientasi pelayanan yang kurang baik, dimana pemberian pelayanan kurang berorientasi pada kepuasan yaitu adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi desa di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, maka disarankan: 1) Dalam memberikan pelayanan administrasi desa, perlunya komunikasi atau respon yang tinggi terhadap aspirasi, kebutuhan, kondisi dan keadaan masyarakat; 2) Pemerintah desa diharapkan dapat melayani masyarakat dengan ketetapan waktu yang telah ditentukan dengan penyederhanaan birokrasi dan prosedural, serta penyesuaian biaya pelayanan agar kebijakan pelayanan tersebut dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat; 3) Pemerintah desa perlu melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terlaksananya orientasi pelayanan yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan, Pelayanan, Administratif

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH SATPOL PP KABUPATEN GORONTALO UTARA Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v3i2.71

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu Penegakan Peraturan, Kemampuan dan Peran Masyarakat. Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penegakan Aturan oleh Satpol PP belum maksimal melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Diebabkan tidak adanya hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras; Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara; Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan: Perlunya penegakan aturan berupa hukuman dan sanski yang dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman keras; Perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada saat melakukan razia dilapangan; Perlunya peran aktif masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Pengawasan, Penjualan, Minuman Keras, Satpol PP

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 2 No 1 (2015): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v2i1.80

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang proses Analisis Kebutuhan Diklat bagi para pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang meliputi Sekretaris Badan, Kepala Bidang Pembinaan Politik, Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kepala Bagian Keuangan dan 6 orang infoman lainnya adalah pejabat fungsional umum di masing-masing Bidang/ Bagian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pegawai yang belum memiliki standar kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam jabatan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dalam rangka menunjang proses dan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh institusi. Salah satu sarana dalam meningkatkan kompetensi tersebut adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mengetahui perlu atau tidaknya pegawai untuk diikutsertakan dalam suatu program diklat, maka terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), dan hasil AKD. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini adalah hasil Analisis Kebutuhan Diklat berupa jenis-jenis Diklat pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada bulan Januari hingga Bulan Mei 2014. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan bahwa hasil dan kesimpulan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) bukanlah merupakan hasil maupun kesimpulan final. AKD sebaiknya dilakukan secara kontinu dari tahun ketahun sehingga dapat menghasilkan produk AKD yang aktual, faktual dan komprehensif. Sehingga pada gilirannya para pengambil kebijakan di setiap intitusi akan menjadikan hasil dan kesimpulan AKD sebagai dasar dalam menetukan para pegawai yang diprioritaskan untuk memperoleh Pendidikan dan Pelatihan. Kata Kunci: Analisis, Kebutuhan, Pendidikan, Pelatihan, Pegawai

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TEKNIS DI BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 2 No 2 (2015): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v2i2.88

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pelaksanaan anggaran belanja teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan, dan penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan, pada praktiknya masih mengalami hambatan. Permasalahan yang ditemui antara lain, staf pelaksana belum memiliki kemampuan dalam memahami tugas mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan anggaran belanja unit kerja. Belum dilaksanakannya taktik dan cara serta langkah yang tepat dalam pelaksanaan anggaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan konkrit yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan anggaran masih cenderung digunakan untuk item kegiatan yang bertentangan dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran unit kerja. Belum tepat penyediaan input terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif pada sasaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Disarankan pimpinan organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi setiap staf dalam hal mengidentifikasi tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap unit kerja, memperhatikan taktik dan cara sebagai metode yang tepat dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan, memperhatikan penyediaan input terutama dalam hal fasilitas computer yang sering terganggu sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dan terutama penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan, Anggaran, Belanja, Teknis

DISIPLIN PROGRESIF DI KANTOR CAMAT KOTA SELATAN KOTA GORONTALO Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 1 No 2 (2014): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v1i2.97

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Displin Progresif di Kantor Camat Kota Selatan Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah-langkah yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam suatu pendataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Disiplin progresif di Kantor Camat Kota Selatan Kota Gorontalo telah terlaksana, akan tetapi dalam hal ini ketepatan waktu belumlah terlaksana dengan baik disebabkan keterlambatan baik dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengikuti apel pagi. Untuk mengatasi hal tersebut pimpinan masih menggunakan teguran secara lisan dengan memberikan pembinaan kepada pegawai. Begitu pula dalam hal tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas masih kurang baik, dan masih banyak pegawai yang tidak taat terhadap aturan kantor dikarenakan sangsi yang diberikan tidak terlalu berat. Dalam menghadapi masalah tersebut pimpinan hanya memberikan teguran terhadap pegawai dan mengevaluasi pekerjaan setiap seminggu sekali. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap pekerjaan diperlukan tanggung jawab yang tinggi dari pegawai, pengawasan langsung dari atasan serta pemberian sangsi kepada pegawai yang melanggar aturan. Kata Kunci: Disiplin, Progresif, Camat

PERILAKU PEGAWAI TATA USAHA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 BOTUMOITO KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 1 No. 1 (2014): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v1i1.108

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku tenaga administrasi di sekolah menengah pertama (SMP) 1 Botumoito, Kabupaten Botumoito, Kabupaten Boalemo. Jenis metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Pengumpulan data tambahan dilakukan melalui observasi dan dokumentasi dengan mencatat data yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian tentang perilaku karyawan dalam pelaksanaan tugas melalui pengembangan kepribadian, tidak optimal diarahkan pada pembinaan untuk meningkatkan perilaku karyawan yang dikombinasikan dengan motif (dorongan) untuk melaksanakan tugas, tidak diarahkan pada pembinaan yang optimal untuk meningkatkan daya tanggap karyawan terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan indera, namun secara optimal diarahkan pada pelatihan untuk meningkatkan moral dan semangat karyawan dalam melakukan tugas-tugas melalui pemenuhan kesejahteraan karyawan. Pedoman yang tidak optimal tentang perilaku karyawan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan organisasi, karena berbagai masalah personalia kurang mendapat perhatian dari pimpinan organisasi. Masalah utama, antara lain, belum terpenuhinya kebutuhan dasar karyawan sebagai manusia, sehingga memengaruhi perilaku di tempat kerja. Masalah lain, tugas dan fungsi administrasi kepegawaian pembagian kerja tidak memiliki yang jelas dan mudah dipahami oleh semua karyawan sehingga karyawan dalam bekerja selalu menunggu pesanan Disarankan perlunya kepemimpinan organisasi memberikan pembinaan yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan karyawan berdasarkan motif atau paksaan yang selalu bersemangat untuk melaksanakan tugas, memberikan panduan yang lebih bertarget pada peningkatan daya tanggap karyawan yang mengerjakan masalah, dan memberikan bimbingan yang lebih banyak tentang meningkatkan semangat dan semangat karyawan dalam melakukan tugas sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Kata kunci: Perilaku, Pelaksanaan, Tugas, Administrasi, Sekolah

REFUNGSIONALISASI KANTOR DESA DALAM PELAYANAN DI DESA KOMBUTOKAN KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Maryam D. Poma
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2020): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v7i1.125

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Refungsionalisasi kantor desa dalam pelayanan di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian terdiri dari Keberadaan, Koordinasi, Kerjasama, dan Fasilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Refungsionalisasi Kantor Desa Dalam Pelayanan di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dilihat dari Keberadaan, Koordinasi, Kerjasama, dan Fasilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh Keberadaan kepala desa di kantor desa masih kurang, karena jarang hadir di kantor desa untuk memberikan pelayanan dan melakukan kegiatan-kegiatan di kantor desa serta memberikan arahan kepada aparat desa tentang pelayanan, belum terjalin koordinasi yang baik antara kepala desa dengan aparat desa, karena kepala desa maupun aparat desa sering tidak hadir di kantor, kerjasama antara kepala desa dengan aparat desa dalam memfungsikan kantor desa dalam memberikan pelayanan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bahwa baik kepala desa maupun aparat desa memilki kesibukan masing-masing, dan fasilitas yang ada di kantor desa masih sangat kurang tidak mendukung kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan. Disarankan seharusnya pemerintah Desa Kombutokan memfungsikan kantor desa dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kepuasan masayarakat dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Refungsionalisasi; Pelayanan

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search