Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Alfiandri Alfiandri; Eko Prasojo; Roy Valiant Salomo
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 1 No. 1 (2024): Desember, 2024
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v1i1.83

Abstract

Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan.
Evaluasi Tata Kelola Angkutan Pembuangan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam Mewujudkan Kota Tanjungpinang Ramah Lingkungan Pranedya Derina Visanty; Alfiandri Alfiandri; Jamhur Poti
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 23 No. 1 (2026): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v23i1.3438

Abstract

This study is based on the suboptimal management of waste transportation in Tanjungpinang City, caused by limited fleet capacity, uneven service routes, a lack of human resources, and inconsistent implementation of Standard Operating Procedures (SOPs). This situation has led to waste accumulation at various points and an excessive load on the Ganet Final Disposal Site (TPA), which uses a controlled landfill system. The system aims to minimize pollution through waste compaction, soil covering, and leachate and methane gas management, but its implementation has not been optimal due to limited facilities and infrastructure. This study aims to evaluate the management of waste transportation to the Ganet landfill and identify the obstacles that arise. The approach used is descriptive qualitative with observation techniques, in-depth interviews, and document analysis, involving the Environmental Agency, the Ganet Landfill Technical Implementation Unit, field officers, fleet drivers, and residents around the Temporary Cleaning Site (TPS). The findings reveal that waste transportation management is already being carried out through standard operating procedures (SOPs) and inter-unit coordination, but is still hampered by fleet limitations, landfill capacity that is nearly full, service routes that do not cover the entire area, and minimal community participation. Therefore, additional fleets, infrastructure improvements, strengthened supervision, and community outreach are needed to achieve sustainable waste management.
Edukasi Pelestarian Warisan Sejarah dan Budaya Pulau Penyengat untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Generasi Muda Yudithia Yudithia; Alfiandri Alfiandri
Khidmat: Journal of Community Service Vol 3 No 1 (2026): April, 2026
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v3i1.8432

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian warisan sejarah dan budaya Pulau Penyengat sebagai salah satu kawasan bersejarah yang memiliki nilai strategis bagi identitas Melayu, sejarah Kesultanan Riau-Lingga, tradisi keislaman, dan pengembangan pariwisata budaya di Kepulauan Riau. Permasalahan utama yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah masih perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai makna pelestarian, etika menjaga situs, pewarisan nilai budaya, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan heritage. Metode pengabdian menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan persiapan, penyampaian materi, diskusi partisipatif, refleksi, dan evaluasi kualitatif. Pemateri memberikan penguatan materi mengenai pelestarian warisan sejarah, pengembangan pariwisata budaya, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai nilai historis dan budaya Pulau Penyengat, pentingnya menjaga situs warisan, serta perlunya membangun perilaku wisata yang bertanggung jawab. Diskusi partisipatif juga memperlihatkan adanya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan kawasan, etika kunjungan, pewarisan nilai sejarah kepada generasi muda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi pelestarian mampu menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Pelestarian Pulau Penyengat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, pelaku wisata, komunitas budaya, dan generasi muda agar kawasan ini tetap menjadi simbol sejarah, identitas Melayu, dan destinasi wisata budaya yang berkelanjutan.
Innovative Governance Pemanfaatan Lahan Eks Tambang Bauksit PT Antam Kijang Sebagai Pusat Industri Maritim Bintan Alfiandri Alfiandri; Nazaki Nazaki; Irfan Harmain; Ilhamda Fattah Kaloko; Sayed Fauzan Riyadi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v9i1.4948

Abstract

This study is motivated by the urgent need to restore and reutilize PT Antam’s former bauxite mining land in Kijang, which faces a high risk of abandonment after extraction, through innovative governance that integrates the state, state-owned enterprises, local government, universities, the private sector, and local communities. The study aims to analyze the underlying governance logic and to formulate a roadmap for land utilization that is productive, inclusive, and sustainable. A qualitative design with a grounded theory approach was employed: data were collected through in-depth interviews and document review; analysis was supported by NVivo, including open, axial, and selective coding, word-cloud exploration, and node mapping to extract categories, causal relations, strategies, and consequences. The findings reveal three main clusters—(1) institutional governance, (2) economic transformation, and (3) participatory social dimensions—with the core category of “innovative governance of post-mining state assets.” Key drivers include investment, institutional capacity, and the role of universities as knowledge producers, while major constraints involve weak inter-agency coordination, land-tenure uncertainty, regulatory gaps, and low social trust. These barriers indicate that governance success is not merely a technical matter but also an institutional and social challenge. The study concludes that effective implementation requires an adaptive polycentric network, legal certainty, public–private partnership schemes (PPP/BOT/JV), asset digitalization and ESG-oriented governance, and cross-agency performance indicators (KPIs). Consistent implementation may transform Kijang into a blue-economy maritime hub and a national model for sustainable post-mining management.