Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Sains Sosio Humaniora GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat
Hapsa Hapsa
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
One Stop Service (OSS) Implementation Analysis In the Human Resource Development and Staffing Agency (BKPSDM) of Jambi City Putra, Firmansyah; Hapsa, Hapsa; Saadah, Maratun
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 2 (2021): In progress (August 2021)
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i2.30472

Abstract

This study analyzes the implementation of One-Stop Service (OSS) or integrated services in the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) Jambi City. OSS is an alternative public service that is considered capable of answering several public services problems for both external and internal government organizations. This research uses a qualitative method, collecting primary and secondary data. The data analysis was carried out by qualitative descriptive, meaning that the collected data was filtered and then analyzed descriptively by the team until a conclusion was obtained regarding the issues found. This study indicates that, since it was implemented for the internal Jambi City Government employees in 2018, OSS at BKPSDM has provided satisfaction to employees. This sense of satisfaction indirectly impacted employees' service performance in all lines of public services in Jambi City. This indirect impact can be seen through the effectiveness of the services and the achievement of the service objectives. This study democratically provides essential public service delivery in Jambi City. This study emphasized in putting the customer first, providing service democratically instead of adopting many e-government innovations. 
DESEMINASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA IKATAN PELAJAR MAHASISWA (IKPM) PROVINSI JAMBI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI GENERASI MILENIAL Firmansyah Putra; Hapsa Hapsa
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i3.72

Abstract

Kegiatan PKM berupa deseminasi pendidikan anti korupsi pada ikatan pelajar mahasiswa (IKPM) Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan perilaku korupsi generasi milenial bertujuan untuk: 1) merumuskan terbentuknya kelompok pemuda sadar untuk melawan korupsi sejak dini; dan 2) melakukan pengamatan di lapangan terkait keterbutuhan organisasi dengan kajian pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan kegiatan PKM berupa deseminasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) pemberian materi oleh tim PKM; 2) pemutaran video yang mendukung penyampaian materi; 3) demonstrasi peserta; 4) small group discasion; dan 5) practice by doing. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa berupa deseminasi pendidikan anti korupsi pada ikatan pelajar mahasiswa (IKPM) Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan perilaku korupsi generasi milenial, disimpulkan bahwa kegiatan deseminasi ini berjalan sesuai dengan perencanaan tim, terlihat dari antusiasnya peserta dimasa pandemi covid-19 yang tinggi, terlihat dari partisipasi kehadiran dan follow up. Sehingga, secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh tim PKM optimal, terlihat dari lima rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana, yaitu: 1) pemberian materi oleh tim PKM yang berjumlah 5 anggota dengan berbagai perspektif pandangan terkait kasus korupsi mulai dari kacamata hukum sampai ilmu pemerintahan; 2) pemutaran video yang mendukung penyampain materi dirancang menarik perhatian peserta pengabdian, tim menampilkan vidio terkini, update dan sesuai topik; 3) demonstrasi peserta untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berpikir (framework of thinking) peserta; 4) small group discasion memberikan rangsangan kepada peserta SGD agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (problem solving) dan tim memberikan bahan diskusi; 5) practice by doing berupa komitmen dari hasil diskusi sebelumnya yang membentuk kelompok kecil dan berkelanjutan
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SADAR WISATA DALAM BENTUK PENINGKATAN PARTISIPASI KELOMPOK DESA DI DESA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI Hartati Hartati; Hapsa Hapsa; Pahrudin HM
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.189

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata dalam bentuk peningkatan partisipasi kelompok desa di desa Muaro Jambi ini bertujuan untuk merumuskan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata, melakukan pengamatan di lapangan dan analisis SWOT di desa setempat serta memberikan tawaran yang mengarah kepada interpreuner dan melaksanakan FGD dengan masyarakat setempat untuk menemukan tawaran dari permasalahan aksesibilitas, karena hal ini mebutuhkan proses dan perencanaan jangka panjang dan membutuhkan jaringan serta stakeholders yang lebih luas. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim dari Fisipol Universitas Jambi melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata untuk mewujudkan peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebu Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s.d 13 Agustus 2019. Adapun metode pelaksanaannya yaitu: survei lapangan, kunjungan dan diskusi dengan aparat desa dan kelompok masyarakat, pelatihan dan FGD, serta folow up. Dari hasil kegiatan PKM melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata berupa peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi disimpulkan bahwa kegiatannya baru pada tahapan output bagi masyarakat sekitar dan stakeholders yang terlibat dan belum mengarah pada outcame yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih lama untuk menghasilkan capaian jangka panjang yang dirasakan dari hasil PKM ini. Namun, secara umum sasaran yang ingin dicapai tim PKM dirasa optimal dalam rangka pendampingan kepada jejaring desa untuk menumbuhkan kesadaran dalam memajukan Desa Muaro Jambi sebagai desa wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan termasuk masyarakat desa, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat setempat dapat ditumbuhkan dengan maksimal.
Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi Dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Muaro Jambi Hapsa; Firmansyah Putra
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article describes the performance of the government, especially the Jambi provincial government in preserving cultural heritage objects. Jambi Province is one of the provinces that has a wealth of historical heritage, especially those scattered in Muaro Jambi Regency. Cultural heritage objects (BCB) are regional local assets which, if managed optimally, can brand the area with positive values and serve as educational tours that have an impact on regional income. So it is important to know the extent of the efforts made by the local government in maintaining and maximizing the preservation of cultural heritage objects. The method used is qualitative, to describe the findings in the field. The local government seeks to maximize performance both in terms of quantity, quality, and effectiveness in preserving BCB based on local wisdom by collecting data and conservation, archaeological exhibitions, ancient FGDs, ancient vlog competitions, technical guidance, and restoration. Not only concerned with economic interests alone (regional income) but more than that, namely maintaining historical heritage that can be passed on to the next generation, as evidence of civilization in the footsteps of Jambi Province.
PENDAMPINGAN KARANG TARUNA DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA DALAM MEMBUAT PROGRAM KERJA TAHUNAN BERBASIS IPTEK Haryadi Haryadi; Hapsa Hapsa; Eko Nuriyatman
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2018: 1. Penguatan Inovasi Sosial Humaniora Bagi Pemerintah Daerah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.315 KB)

Abstract

Karang Taruna menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melatih kepedulianmasyarakat terhadap permasalahan sosial. Memiliki jiwa muda dan kemajuan perkembanganIPTEK yang begitu cepat, diharapkan karangtaruna sebagai wadah yang tepat untukmemaksimalkan perapaduan antar keduanya. Bukan sebaliknya fenomena dimana organisasikarang taruna tidak lagi diminati oleh para pemuda karena terkesan masih tradisional, tidakmengikuti arus kemajuan teknologi informasi, kurangnya inovasi berupa kegiatan-kegiatan dan tidakbisa mengantisipasi cepatnya dinamika pemuda itu sendiri. Sehingga selama Pengabdianberlangsung tim intens dalam memberikan kajian tentang pentingnya partisipasi civil societytermasukkarangtaruna. Salah satu program yang dilakukan yaitu Adaptif KolaboratifManajemen, timmenjadi fasilitator dalam setiap kegiatan karang taruna dalam kurun waktu tiga bulan. Hasil capaianyang diperoleh tim terlihat dari intensitas dan kuantitas anggota karangtaruna dalam partisipasiketerlibatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dan memaksimalkan penggunaanmedia sosial sebagai media komunikasi dalam pembuatan program kerja. Adapun sistematikapelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut, Langkah 1 Metode Ceramah (matericivil society dan Open Goverment), Langkah 2 Metode Tutorial dan Langkah 3 diskusi (FGD).
Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dimasa Pandemi Covid–19 dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Kota Jambi Hapsa Hapsa; Alva Beriansyah
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalam jaringan) program ini diperkuat dengan mewabahnya covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh setelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode studi kasus dan analisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapan kebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi khususnya di mas Pandemi covid-19 menunjukkan sudah melakukan beberapa Inovasi pelayanan dalam tiga aspek yaitu inovasi layanan, system pelayanan dan proses pelayanan publik, akan tetapi kualitas pelayanan belum sepenuhnya menujukan pelayanan prima yang merupakan bagian dari good governance seutuhnya baik pada percepatan proses dokumen kependudukan , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif dan akuntabel,terlihat bahwa dinas masih berada pada tahapan transisi dan penyesuain dalam terwujud layanan kepada masyarakat layanan yang mudah, cepat, efektif, dan gratis dalam memperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan administrasi lainnya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terlihat dari inovasi yang sudah dilakukan berupa penataan dan penempatan SDM, keterlibatan dan kolaborasi bersama pihak ketiga (swasta) Lippo Mall dalam penempatan mesin ADM, pelayanan melalui WhatsAp, dan aplikasi SiPaduko.
RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KETIDAK STABILAN HARGA MINYAK GORENG DI PROVINSI JAMBI Hapsa Hapsa; Ahmad Baidawi; Salmia Salmia
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.25129

Abstract

Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.
Government Collaboration in Improving Branding of Tangkit Village Pineapple Agrowism as an Effort to Improve the Quality of Tourism Post Covid-19 Pandemic Yarni, Meri; Hapsa, Hapsa; Suhendri, Suhendri
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 4 No 2 (2023): Bringing the Government Back in
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v4i2.318

Abstract

Government collaboration with various stakeholders including the academic world is very relevant in exploring contemporary issues that occur in the community, including in increasing appropriate tourist destination branding to improve a positive image and be more widely known by the general public so that it can affect the number of visitors and the quality of pineapple agrotourism management in Tangkit Village, Muara Jambi Regency, by involving local governments local and students of Government Science Jambi University, The method used is descriptive qualitative, by exploring and formulating findings on the results of interviews conducted. The team has carried out planning and analysis levels by presenting solutions related to the right destination branding and can be a consideration for all stakeholders involved together to focus on improving the quality of agrotourism governance with routine, measurable, and consistent destination branding intensity. Thus this method is designed to shape the mindset of all stakeholders with conceptual, procedural, and exploratory knowledge possessed to achieve tourism governance goals with a high level of efficiency.
Governmentality in Marine Spatial Utilization Policy: The Case of Riau Islands Province Darmawan, Eki; Hapsa, Hapsa; Alfiandri, Alfiandri
Journal of Governance Volume 9 Issue 4: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i4.29876

Abstract

This study investigates the implementation of governmentality in policy utilization at sea, focusing on the case of the Province Riau Islands (Kepri). Governmentality, as a framework, Works theoretically proposed by Michel Foucault, applied in context policy utilization room sea for analysis of how the government of the province of Riau Islands manages and directs relations of interest and interaction with the environment of its unique sea. Using the qualitative method with the literature study, this study highlights various governmental aspects carried out by the government in the policy aspects of utilizing room sea in the Province of Kepri. Research results later will show that the government of the Province Riau Islands has prioritized governmentality for formulating policies that cover the sustainability of the ecosystem sea, participation of the community in the utilization of room sea, and integration of modern technology into the stages by showing the dominant actors who influence the political relations in the marine space utilization policy. This approach of collaboration between the government area, government center, and parties private sector at regional and international levels become characteristics important that will discussed in the implementation of governmentality in the Province of Kepri. In addition, recognizing the rights, customs, and wisdom of local public coasts has become an integral part of the utilization of the sea, creating a balance between the development economy and the conservation environment.
Co-Authors Ahmad Baidawi Alfiandri Alfiandri Alva Beriansyah Eki Darmawan Eko Nuriyatman Firmansyah Putra Hartati Hartati Haryadi Haryadi Mar Atun Saadah Meri Yarni Pahrudin HM Salmia Salmia Suhendri Suhendri