Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Vience Ratna Multiwijaya
Universitas Trisakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL EXPLOITATION (STUDY IN BANDUNG, INDRAMAYU, SUKABUMI, CIMAHI AND GARUT) Vience Ratna Multiwijaya
The Juris Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i1.36

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak telah dilarang diseluruh dunia, namun tetap masih ada. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak. Khusus untuk korban anak, diberikan perlindungan khusus, yang meurupakan kewajiban dari pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, pendidik dan masyarakat. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di berbagai daerah kajian berbeda-beda, namun umumnya diberikan berdasarkan tindak pidana yang terjadi dan keadaan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pemberian perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori restorative justice, yaitu untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Serta pemulihan korban dengan pemberian restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan non berulang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian perlindungan hukum kepadaanak korban eksploitasi seksual telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah masing-masing daerah kajian, namun belum Nampak adanya pengaturan tentang kepuasan dan jaminan non berulang.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Vience Ratna Multiwijaya; Ermania Widjajanti; Rini Purwaningsih
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.028 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v4i2.14774

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada wanita dan anak dansudah menjadi permasalahan global. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan ini telahmendorong negara untuk mensahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TindakPidana Kekerasan Seksual. Terjadinya kekerasan seksual dapat mengakibatkan korbanmengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi serta sosial yang berkepanjangan. Olehkarenanya, isu yang diangkat adalah Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap PelakuKekerasan Seksual terhadap perempuan ? Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data sekunder sebagai data utama, yangterdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-UndangNo. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP), RUU-KUHP serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku sertajurnal dan artikel tentang kekerasan seksual terhadap perempuanSeluruh data dianalisis secarakualitatif. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku mengenai tindak pidana kekerasan seksualkhususnya pada perempuan sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP,RUU KUHP, UU No. 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturan dalam ketentuan UUNo. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT) Gerung Mendala; Vience Ratna Multiwijaya
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.18662

Abstract

Pemidanaan sanksi pidana pada penyalahguna berdasarkan Pasal 127 ayat 1 dijatuhkan pidana penjara tidak benar, karena menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyalahguna harusnya dijatuhkan sanksi pidana rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103, hal ini yang terjadi pada kasus yang diteliti pada putusan nomor 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT dimana pelaku seharusnya diberikan sanksi pidana rehabilitasi bukan sanksi pidana penjara. Adapun permasalahan yang diangkat penulis adalah 1) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim bagi penyalah guna sudah tepat berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ? 2) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan ? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan. Kesimpulan penelitian yaitu (1) Sanksi pidana terhadap pelaku kurang tepat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebab seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103. yang menyatakan bahwa seharusnya penyalahguna tersebut seharusnya wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Sanksi pidana yang dijatuhkan dari hakim Tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebab dalam hal ini yang dijatuhkan adalah pidana penjara bukan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan keadilan restoratif dimana penyalahguna narkotika haruslah dijatuhkan sanksi rehabilitasi medis dan sosial.
Personal Data Protection According to the Implemented Law in Indonesia and Japan Ermania Widjajanti; Andi Widiatno Hummerson; Vience Ratna Multiwijaya; Dwi Alfianto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4340

Abstract

The rapid development of technology creates various new things that can make human life easier, one of which is the cyber world which involves the internet. The presence of the cyber world brings many benefits to human life, with cyber, humans can do various things without being limited by distance and time. However, apart from bringing many positive things, the presence of the cyber world certainly creates new opportunities for crime, one of the threats in the cyber world is personal data. Indonesia and Japan, two countries that have significant economic and technological development in the Asian region, are not immune from the threat of personal data theft. Although both have different legal and cultural frameworks, both strive to protect the personal data of their citizens from increasingly complex cyber threats. In this way, a comparison will be made regarding the crime of personal data theft between Indonesia and Japan starting from the cultural history of respecting personal data in each country, the birth of regulations in each country, the criminal law system in each country, and also the regulations governing and has criminal sanctions in each country. The methodology used in this writing is a normative research. It is concluded that theft of personal data poses a significant challenge in the digital era, causing identity fraud, financial loss, and privacy violations. Indonesia and Japan, both Asian nations, have varying legal frameworks but both strive to protect citizens' data from cyber threats. Indonesia's regulations, passed in 2008, cover information and electronic transactions, intellectual property rights, and protection. Japan, on the other hand, has been addressing data protection since 2000, with regulations like APPI, My Number Act, and Act on Prohibition of Unauthorized Computer Access.
Co-Authors Alfianto, Dwi Andi Widiatno Hummerson Ermania Widjajanti Gerung Mendala Rini Purwaningsih