Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Vience Ratna Multiwijaya
Universitas Trisakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL EXPLOITATION (STUDY IN BANDUNG, INDRAMAYU, SUKABUMI, CIMAHI AND GARUT) Vience Ratna Multiwijaya
The Juris Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i1.36

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak telah dilarang diseluruh dunia, namun tetap masih ada. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak. Khusus untuk korban anak, diberikan perlindungan khusus, yang meurupakan kewajiban dari pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, pendidik dan masyarakat. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di berbagai daerah kajian berbeda-beda, namun umumnya diberikan berdasarkan tindak pidana yang terjadi dan keadaan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pemberian perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori restorative justice, yaitu untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Serta pemulihan korban dengan pemberian restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan non berulang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian perlindungan hukum kepadaanak korban eksploitasi seksual telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah masing-masing daerah kajian, namun belum Nampak adanya pengaturan tentang kepuasan dan jaminan non berulang.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Vience Ratna Multiwijaya; Ermania Widjajanti; Rini Purwaningsih
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.028 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v4i2.14774

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada wanita dan anak dansudah menjadi permasalahan global. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan ini telahmendorong negara untuk mensahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TindakPidana Kekerasan Seksual. Terjadinya kekerasan seksual dapat mengakibatkan korbanmengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi serta sosial yang berkepanjangan. Olehkarenanya, isu yang diangkat adalah Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap PelakuKekerasan Seksual terhadap perempuan ? Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data sekunder sebagai data utama, yangterdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-UndangNo. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP), RUU-KUHP serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku sertajurnal dan artikel tentang kekerasan seksual terhadap perempuanSeluruh data dianalisis secarakualitatif. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku mengenai tindak pidana kekerasan seksualkhususnya pada perempuan sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP,RUU KUHP, UU No. 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturan dalam ketentuan UUNo. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT) Gerung Mendala; Vience Ratna Multiwijaya
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.18662

Abstract

Pemidanaan sanksi pidana pada penyalahguna berdasarkan Pasal 127 ayat 1 dijatuhkan pidana penjara tidak benar, karena menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyalahguna harusnya dijatuhkan sanksi pidana rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103, hal ini yang terjadi pada kasus yang diteliti pada putusan nomor 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT dimana pelaku seharusnya diberikan sanksi pidana rehabilitasi bukan sanksi pidana penjara. Adapun permasalahan yang diangkat penulis adalah 1) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim bagi penyalah guna sudah tepat berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ? 2) Apakah sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan ? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan. Kesimpulan penelitian yaitu (1) Sanksi pidana terhadap pelaku kurang tepat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebab seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, Jo Pasal 103. yang menyatakan bahwa seharusnya penyalahguna tersebut seharusnya wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Sanksi pidana yang dijatuhkan dari hakim Tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebab dalam hal ini yang dijatuhkan adalah pidana penjara bukan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan keadilan restoratif dimana penyalahguna narkotika haruslah dijatuhkan sanksi rehabilitasi medis dan sosial.
Co-Authors Ermania Widjajanti Gerung Mendala Rini Purwaningsih