Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Urbanisasi Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AUDITOR HUKUM DI ERA DIGITALISASI DALAM UPAYA MENCEGAH TRANSAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Urbanisasi Urbanisasi
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v16i2.14907

Abstract

One of the legal auditors in Indonesia is the Center for Financial Transaction Reports and Analysis. In Law 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering, it expressly mandates the establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as a central institution (focal point) which Numbers the Implementation of the Act in order to prevent and criminal actor money laundering. in Indonesia. The problem is how are legal auditors in the digitalization era in an effort to prevent money laundering. The research method used is normative juridical research. The results of the research are that the existence of a legal auditor is one of the efforts to prevent money laundering crimes, where it is necessary to search for assets resulting from criminal acts, which are generally carried out by financial institutions through mechanisms regulated in laws and regulations. PPATK may cooperate in exchanging information in the form of requesting, giving, and receiving information with parties, both nationally and internationally.
Perlindungan Yuridis Para Pihak Yang Terikat Dalam Kontrak Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Johannes Evan Budiman; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8310511

Abstract

Manusia sebagai makhluk dinamis yang dimana akan selalu berkembang zaman mengikuti perkembangan waktu, hal ini tentu akan mempengaruhi pada sektor bisnis. Salah satu pengembangan bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat adalah waralaba yang dimana pengembangan bisnis model ini dapat memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Namun dikarenakan pengaturan hal yang belum jelas di Indonesia, banyak sekali terkait masalah yang dihadapi oleh pihak dalam kontrak perjanjian waralaba, contohnya terdapat pembayaran kompensasi jasa waralaba yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak penerima atau pihak penerima yang dijadikan objek untuk mengetes pasar oleh pihak pemberi yang dimana setelah itu akan dilakukan pemutusan sepihak. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dimana kami mengkaji atau meneliti beberapa data sekunder seperti publikasi artikel ilmiah dan juga bahan hukum primer seperti undang-undang guna mendapatkan data untuk menyusun jurnal ini. Perlindungan hukum diperlukan dalam sebuah kontrak yang dimana hal tersebut diharapkan akan melindungi pihak dalam kontrak, termasuk dalam kontrak waralaba. Dikarenakan tidak sedikit pihak yang melakukan hal yang telah dilarang dalam kontrak karena adanya gesekan kepentingan, sehingga pengaturan hukum yang jelas diperlukan dalam kontrak waralaba. Pemerintah selaku instansi yang berwenang diharapkan menyadari bahwa pentingnya pengaturan hukum waralaba guna mendukung lajunya ekonomi negara, dimana dari pengaturan hukum yang jelas akan lahirnya sebuah pertumbuhan yang pesat dalam bidang usaha waralaba.
Analisis Perjanjian Waralaba Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Arya Syahputra Wijaya; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8296497

Abstract

Dalam melakukan perjanjian Waralaba, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan perjanjian Waralaba juga didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, maka perjanjian Waralaba tidak boleh diputus oleh salah satu pihak saja karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif di Indonesia dan larangan mengenai pemutusan perjanjian Waralaba secara sepihak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada dasarnya Sebelum memulai bisnis waralaba, penting untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan kontrak perjanjian waralaba yang mencakup beberapa poin penting. Harus dengan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak tidak diperbolehkan, kecuali jika ada klausul yang mengatur hal tersebut dalam perjanjian
Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan Dan Hukum Kekayaan Intelektual Serta Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba ARDIANSYAH SAPUTRA; URBANISASI URBANISASI
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 19 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8382351

Abstract

In line with the era of transformation and globalization that exists throughout the world, it will have an impact on aspects of the development of business concepts. Like d and as a new face in business development, the purpose of writing is to make readers understand the franchise agreement rather than the legal aspects of intellectual property. , analyzing and collecting data, the results of writing the Scope of Intellectual Property Rights (IPR). Special Rights: In the franchise agreement, the franchisee obtains special rights to use IPR from the company that grants the franchise.
Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Kopi Kenangan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Waralaba Anastasia Regita Rintan Sahara; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 19 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8378772

Abstract

Franchising basically implies a settlement on techniques for deploying labor and products to customers. for this situation the franchisor licenses the franchisee to complete the exercise of conveying labor and products under the franchisor's name and attributes in selective territories, where the business is conducted simultaneously using the methodologies and strategies set by the franchisor and the franchisor provides assistance to the franchisee. This research was conducted using a statute approach. The regulation is based on the efforts of public authorities to energize the increase of establishment organizations throughout Indonesia with the aim of empowering public business people, especially small and medium business visionaries to develop as public franchisors in order to market domestic products. The agreement made by PT Kopi Kenangan with PT Sahara Group gave birth to an Agreement containing the agreement of the parties to bind themselves in the franchise agreement which is based on Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising.
Peranan Hukum Perdata Nasional dalam Mengatur Para Pihak Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Kerja sama Funding untuk Proyek Non-APBN/APBD Marsalina Susana; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5946

Abstract

The need for development financing in the regions is increasing, while dependence on the APBN/APBD funds cannot meet all those needs. Therefore, the regional government is starting to explore alternative financing cooperation, including with non-government entities (private and international financial institutions). This article aims to examine the role of national civil law as the legal basis for regulating the relationship between the parties in such cooperation schemes. This research uses a normative juridical method with an approach based on legislation and concepts. It is found that national civil law, particularly agreements in the Civil Code and modern contract law, plays a vital role in determining the rights and obligations of the parties, ensuring legal certainty, and preventing disputes in the implementation of non-APBN/APBD funding cooperation. In addition, the flexibility of civil law allows for adaptation to the needs of the region and funding partners. Strengthening the legal capacity of local governments and harmonizing with sectoral regulations are necessary.
Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor Fitri Natasha Dachi; Urbanisasi Urbanisasi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2024): Juli : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i2.5638

Abstract

Crypto asset transactions in Indonesia have rapidly developed alongside financial technology advancements, yet they pose legal challenges concerning investor protection. Under Indonesian civil law, civil liability for investor losses may be based on Article 1243 and Article 1365 of the Civil Code, depending on whether the loss arises from a breach of contract or an unlawful act. Additionally, the Consumer Protection Act may serve as a legal basis in cases involving violations of consumer rights. However, the application of such liability encounters juridical obstacles, including the absence of specific regulations defining the legal status of crypto assets as legal objects, regulatory gaps regarding business actors’ obligations, and evidentiary difficulties due to the anonymous nature of digital transactions. In this context, regulatory reform is essential to establish legal certainty and effective investor protection. The regulation should include digital security standards, transparent risk disclosures, and dispute resolution mechanisms. Active roles of Bappebti and the Financial Services Authority (OJK) in oversight, as well as legal literacy for the public, are critical to creating a responsible and secure crypto asset trading ecosystem.
Co-Authors Anastasia Regita Rintan Sahara Ardiansyah Saputra Arya Syahputra Wijaya Fitri Natasha Dachi Johannes Evan Budiman Marsalina Susana