Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Rina Auliana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM BAHAYA PENYALAHGUNAAN CARNOPHEN (ZENITH) DI KELURAHAN ALALAK KOTA BANJARMASIN Iwan Riswandie; Yati Nurhayati; Miftah Ulumuddin Tsani; Hanafi Ramsi; Rina Auliana
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.625 KB)

Abstract

Zenith atau carnophen yang dulunya dipakai untuk obat jenis penyakit tulang, beberapa tahun terakhir sudah mulai dikonsumsi untuk disalahgunakan menjadi obat mabuk. Karena dari dulu juga zenith memang memabukkan dan bisa menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping itulah yang membuat warga memilih menggunakan zenith dari pada narkoba jenis lainnya. Di samping harganya yang jauh lebih murah, mendapatkannya pun terbilang mudah. Di kota banjarmasin terdapat beberapa daerah yang terkenal tinggi tingkat pemakaian zenith, salah satunya adalah Kelurahan Alalak. Kelurahan Alalak merupakan daerah di Kota banjarmasin yang sebagian warganya bekerja sebagai penjual kayu. Selain berjualan kayu, sebagian warga disana juga bekerja sebagai petani dan menjadi buruh bangunan. Daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, kondisi perumahan yang tergolong padat, dan dengan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Daerah Alalak menjadi sorotan karena warganya yang seringkali memakai obat zenith, bahkan disana juga ada Gang yang dijuluki sebagai “Gang Neraka”. Julukan itu diberikan karena bebasnya peredaran zenith di lingkungan tersebut yang masyarakatnya bekerja serabutan menjual tenaga untuk mengangkat kayu. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman hukum bagi masyarakat Kelurahan Alalak terhadap bahaya zenith dan akibat hukumnya jika dikonsumsi atau menjual dengan tujuan untuk menyalahgunakan, solusi ini bersifat preventif (pencegahan) agar masyarakat tahu akan dampak dari obat tersebut dan hukuman pidana yang dihadapi apabila melanggarnya
Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Tanpa Perjanjian Perkawinan dengan Istri sebagai Pencari Nafkah Rina Auliana
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11631

Abstract

The division of marital property in marriages without a prenuptial agreement is often based on equal distribution, even when the wife serves as the primary breadwinner and bears most of the family’s economic burden. The absolute application of such equal distribution may disregard the parties’ actual contributions and result in substantive injustice. This study aims to analyze the juridical and sociological dynamics of marital property division for wives who serve as primary breadwinners and examine strategies for resolving such matters through notarial institutions. The study employed a normative-empirical juridical method by combining an analysis of positive legal norms, sociological facts in the field, and a jurisprudential approach. The results show that a formal approach oriented toward equal distribution often fails to consider the wife’s economic contribution proportionally. Therefore, marital property should be divided based on the principles of distributive and proportional justice, as reflected in the jurisprudence of the Supreme Court. Notarial institutions have a strategic role in facilitating out-of-court dispute resolution through a Deed of Marital Property Division Agreement. A proactive approach by notaries, an objective examination of documents and the origins of assets, and persuasive mediation can reconcile the interests of the parties and produce an authentic deed that reflects gender justice. This study affirms that the proportional division of marital property, supported by notarial instruments, can provide legal protection oriented toward substantive justice without compromising legal certainty.
Co-Authors Hanafi Ramsi Miftah Ulumuddin Tsani Riswandie, Iwan Yati Nurhayati