Articles
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERASASKAN KEADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i2.48
<![CDATA[Kemudahan dalam melakukan eksekusi dilandasi perlindungan terhadap kreditor untuk dapat jaminan pelunasan kewajiban debitor yang resiko terjadinya gagal bayar atau kerdit macet dengan adanya Sertfikat Fidusia tentunya kedudukan kreditor menjadi terlindungi pada suatu kegiatan eksekusi apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari debitor dalam perjanjanjian utama atau perjanjian tambahan yang menggunakan insturumen lembaga jaminan fidusia. Putusan dari Mahkamah Kontitusi ini dalam presfektif hukum terdapatnya perlindungan hukum dengan menjalankan asas keseimbangan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum adalah dalam suatu kerangka kreditor dan debitor harus mendapat perlakuan sama dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban serta resiko pada keadaan yang ditimbulkan sehingga keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini mengkaji mengenai Implikasi putusan tersebut dalam asas keadilan dalam kerangka keseimbangan perlidungan antar debitor dan kreditor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi syarat mengenai berlakunya eksekusi jaminan fidusia beradasarkanSertfikat Jaminan Fidusia tentu akan mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor apabila terjadi permasalahan dikemudian hari nantinya penegasan klausul standart dan prosudur standart yang harus dilakukan para pihak (debitor dan kreditor) perlu untuk diberlakukan demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cidera janji/wanprestasi, kedepannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksilmal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Asas Keadilan]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Fahriati]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i3.49
<![CDATA[Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM BAHAYA PENYALAHGUNAAN CARNOPHEN (ZENITH) DI KELURAHAN ALALAK KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Miftah Ulumuddin Tsani]]>;
<![CDATA[Hanafi Ramsi]]>;
<![CDATA[Rina Auliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.625 KB)
<![CDATA[Zenith atau carnophen yang dulunya dipakai untuk obat jenis penyakit tulang, beberapa tahun terakhir sudah mulai dikonsumsi untuk disalahgunakan menjadi obat mabuk. Karena dari dulu juga zenith memang memabukkan dan bisa menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping itulah yang membuat warga memilih menggunakan zenith dari pada narkoba jenis lainnya. Di samping harganya yang jauh lebih murah, mendapatkannya pun terbilang mudah. Di kota banjarmasin terdapat beberapa daerah yang terkenal tinggi tingkat pemakaian zenith, salah satunya adalah Kelurahan Alalak. Kelurahan Alalak merupakan daerah di Kota banjarmasin yang sebagian warganya bekerja sebagai penjual kayu. Selain berjualan kayu, sebagian warga disana juga bekerja sebagai petani dan menjadi buruh bangunan. Daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, kondisi perumahan yang tergolong padat, dan dengan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Daerah Alalak menjadi sorotan karena warganya yang seringkali memakai obat zenith, bahkan disana juga ada Gang yang dijuluki sebagai “Gang Neraka”. Julukan itu diberikan karena bebasnya peredaran zenith di lingkungan tersebut yang masyarakatnya bekerja serabutan menjual tenaga untuk mengangkat kayu. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (socio-legal) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman hukum bagi masyarakat Kelurahan Alalak terhadap bahaya zenith dan akibat hukumnya jika dikonsumsi atau menjual dengan tujuan untuk menyalahgunakan, solusi ini bersifat preventif (pencegahan) agar masyarakat tahu akan dampak dari obat tersebut dan hukuman pidana yang dihadapi apabila melanggarnya]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorave Justice ]]>
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6972
<![CDATA[Criminal acts are usually resolved through a procedural mechanism through the principle of legality with what is outlined through the provisions of the legislation. Restorative justice will be able to solve criminal problems which are not only seen in procedural settlement with an orientation towards punishment but also in the agreement of the parties. Criminal problems related to fiduciary with the criminal provisions of Articles 35 and 36 of the Fiduciary Act must see and be oriented to restorative justice to be able to solve the problem. This paper examines the Settlement of Fiduciary Crimes through a restorative justice approach. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. In conclusion, restorative justice is prioritized not the punishment for the offender, but on how the perpetrator can bear responsibility for the acts committed and how the victim can get justice so that the situation can be recovered. Therefore, the main thing in the settlement of fiduciary crimes is the restoration of the original state, then with the emphasis on criminal law, of course, the debtor as the offender of the violation has the impetus for resolving this case, so that with this agreement with a strong pressure value in criminal law, the opportunity for settlements will be more achievable and far more beneficial than just punishing the offender.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN) ]]>
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>;
<![CDATA[Muhammad Aini]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.915 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1048
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanan dan tingkat keberhasilan eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dan juga berkaitan dengan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data hukum baik perimer maupun sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Panin Bank, KCU Banjarmasin. Bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan Non Justisia dan juga Non Litigasi sehingga dalam hal ini nasabah (debitur) yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasal 30. Namun yang menjadi kendala adalah saat dilakukan permohonan pengamanan eksekusi ini, pihak keamanan seringkali tidak memahami ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sehingga permasalahan ini seringkali dipahami sebagai masalah private atau perdata sehingga penyelesaian tergantung dari para pihak.]]>
<![CDATA[Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia ]]>
<![CDATA[Chiquita Andina Putri]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i3.82
<![CDATA[Cryptocurrency is a type of virtual currency that works similarly to real money and enables users to virtually send payments for transactions involving business. With the development of crypto assets today, several pawn and loan institutions accept crypto assets as collateral objects. In the case of pawning, default can also occur which requires that the collateral from the debtor be confiscated in the event of default. The purpose of this study is to determine the legal strength of crypto assets used as collateral objects and to find out the execution mechanism for crypto asset confiscation in Indonesia in the event of default. This study used a normative juridical research method for its research. The type of information used in this study is secondary information, specifically information found through library research. The result of this research is that crypto assets can be used as collateral objects, but not as main collateral. Crypto assets as collateral objects already have strong legal force, this is based on Book II of the Civil Code, Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. In terms of regulating the confiscation of crypto assets, it can be said that currently in Indonesia itself there are no special regulations and special institutions that regulate the confiscation of crypto assets. But the process of confiscation of crypto assets can be carried out with procedures such as foreclosure of other material guarantees.]]>
<![CDATA[Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Diaz Rahadiyan Rizkirobbi]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i3.92
<![CDATA[Aside from the rise of environmental issues regarding mining activities, especially in the context of reclamation and post-mining activities, there have been changes in the regulations governing them. The reclamation program for ex-mining land is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private. Reclamation is an activity carried out throughout the mining business stages to organize, restore, and improve the quality of the environment and the ecosystem so that they function again according to their designation. The placement of post-mining guarantees by companies should not eliminate the company's obligation to carry out post-mining activities. If the company has a shortage of reclamation planning costs, placement of reclamation guarantees, implementation of reclamation, or release or disbursement of reclamation guarantees to complete post-mining activities under the stipulated guarantee, it remains the company's responsibility. ]]>
<![CDATA[PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA PEREMPUAN ( IBU RUMAH TANGGA) DESA TIWINGAN BARU JASA PENGEMASAN KOPI ARANIO ]]>
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>;
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>;
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12202
<![CDATA[Ibu Rumah Tangga Di Desa Tiwingan Baru, walaupun mereka berada dalam lingkungan masyarakat Perkebunan/Pertanian/Perikatan di Kawasan hutan konervasi Riam Kanan Kabupaten Banjar, akan tetapi pandangan masyarakat setempat terhadap perempuan dengan status Ibu Rumah Tangga masih mengikuti tradisi konvensional, sehingga ketika mereka menjadi tenaga kerja masih dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyimpang dalam lingkungan tersebut, kalaupun hal itu dilakukan maka jasa atas pekerjaan mereka masih dipandang sebelah mata, dalam arti pekerjaan yang mereka lakukan dapat berbenturan dengan hak-hak pekerja Perempuan dalam perspektif gender, mengingat mereka masih kurang paham akan hak-hak Tenaga Kerja dalam hubungan Industrial, maka ibu rumah tangga dimaksud perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan Hubungan Industrial dan Pemahaman hak-hak Pekerja Perempuan dalam Jasa Pengemasan Kopi Aranio. Ibu Rumah Tangga dimaksud merupakan tenaga potensial yang dapat dilatih untuk memahami Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga Hak-hak mereka sebagai Pekerja Perempuan, sekaligus menjadi pemandu bagi ibu rumah tangga lainnya, sehingga mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal Mereka. Target luaran dalam bentuk publikasi pada Jurnal Pengabdian Nasional Ber ISSN dan rekayasa sosial peningkatan sumber daya manusia berbasis ekonomi pembangunan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ketahanan ekonomi keluarga tanpa melanggar tradisi yang ada di sekitar lingkungan mereka]]>
<![CDATA[Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Iwan Riswandie]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13718
<![CDATA[Pinjaman online merupakan mekanisme perbuatan hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di masyarakat dengan menawarkan kemudahan dari berbagai aspek terhadap hubungan yang terjadi. Hanya saja di samping dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada para pihak (kreditor sebagai peminjam dan debitur sebagai pihak yang melakukan pinjaman) dimana hubungan yang terjadi didasari atas kesepakatan (kebebasan berkontrak) tidak jarang hubungan ini menimbulkan dampak signifikan yang cukup meresahkan masyarakat, sehingga hubungan hukum yang saling menguntungkan tersebut harus diintervensi oleh negara dalam kerangka memberikan perlindungan kepada para pihak yang ada didalamnya. Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur Dalam Pinjaman Online”. Metode yang dipakai ialah melalui analisis hukum dan konsep, dengan menggunakan norma-norma yang ada dan landasan perundang-undangan. Pada akhirnya, kesimpulan dari tulisan ini yaitu adalah pinjaman Online yang mengakomodir perkembangan teknologi dimana Kreditor (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) terjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang dilandasi hukum perjanjian diwilayah privat, dimana kesepakatan para pihak adalah merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya. Kondisi yang dilandasi dengan koridor kesepakatan tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban Kreditor dan debitur sama-sama dalam kondisi yang tidak menguntungkan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini perlu regulasi dari instrumen hukum (perundang-undangan) untuk bisa membawa hak dan kewajiban masing-masing pihak ke ranah publik dengan tetap memberikan kebebasan dalam wilayah teknis untuk diatur atas dasar kesepakatan yang sudah di perjanjian dalam pinjaman berbasis Online ini.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>;
<![CDATA[Nopliardy, Rakhmat]]>;
<![CDATA[Riswandie, Iwan]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam kalimantan MAB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200
<![CDATA[Kegiatan ini berawal dari hasil survey terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bumi Makmur yang menjadi lokasi KKN Mahasiswa UNISKA. Dari hasil survey tersebut terdata bahwa kehidupan masyarakt setempat cukup komunal. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan KKN yang mengkondisikan tim banyak berinteraksi dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur menjadi wahana diskusi berkaitan dengan permasalahan desa. Solusi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan Kepala-Kepala Desa di Kecamatan Bumi Makmur adalah Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memberikan pemahaman pentingnya menyelesaikan sengketa lewat jalur mediasi serta melatih para Kepala Desa agar terampil dalam merundingkan sengketa-sengketa keperdataan (bukan masalah pidana) dalam upaya menjaga kondisi masyarakat tetap aman tenteram; Hasil kegiatan PkM diharapkan mampu mencapai target luaran dalam bentuk publikasi dan rekayasa sosial.]]>
