Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.195

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Selat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Lampung Journal of International Law (LaJIL) MADRASCIENCE: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan Budaya Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Keadilan Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)

Davit Rahmadan

Universitas Riau

Author-ID : 4278071

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Penguatan Pemahaman Masyarakat Dan Perangkat Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Yang Berbasis Lingkungan Hidup Di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Zulfikar Jayakusuma; Gusliana HB; Davit Rahmadan; Muhammad A. Rauf
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.116 KB)

ABSTRACT Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit is an area in Kabupaten Siak that has the potential to experience abrasion, environmental pollution, forest fires and floods due to overflowing rivers. To prevent this environmental damage from continuing, it is necessary to have a policy drawn up in the form of a policy plan by the village government (kampung) which is authorized to run the wheels of government at the village level. The village has the authority to make village regulations. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management emphasizes that in order to prevent pollution and environmental damage, laws and regulations must be based on the environment. This includes village regulations that will be made by Kampung Lalang Village. Based on the background of this problem, community service activities are carried out with the aim of; Increasing the role of the community and village officials in forming environmental-based village regulations as an instrument for preventing pollution and environmental damage; Increase understanding of the community and village officials so that in making laws and regulations at the village level based on the environment; Increase the understanding of the community and village officials in understanding the importance of making and compiling village laws and regulations based on the environment in order to prevent environmental damage. Community service carried out in Kampung Lalang is carried out by the Service team using the lecture method and mentoring in training on the formation of environmentally-based village regulations. Environmentally-based village regulations are the application of basic concepts and principles of environmental protection and preservation into every drafting of Village Regulations and every village development policy. So that the end result of increasing public knowledge and understanding of environmental-based legislation is the realization of sustainable development. Keynote: Strengthening Understanding, Village Regulations, Based on the Environment. ABSTRAK Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah di Kabupaten Siak yang berpotensi mengalami bencana abrasi, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan banjir akibat meluapnya sungai. Untuk mencegah terus berlanjutnya kerusakan lingkungan hidup ini dibutuhkan kebijakan yang disusun dalam bentuk perencanaan kebijakan oleh pemerintah desa (kampung) yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa. Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas bahwa untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berbasis lingkungan. Dalam hal ini termasuk peraturan desa yang akan dibuat oleh Desa Kampung Lalang. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan; Meningkatkan peran masyarakat dan perangkat desa dalam membentuk peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa agar dalam membuat peraturan perundang-undangan di tingkat desa berbasis pada lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam memahami arti penting membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan desa yang berbasis lingkungan hidup guna mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kampung Lalang dilakukan oleh tim Pengabdian dengan menggunakan metode ceramah dan pendampingan dalam pelatihan pembentukan peraturan desa yan g berbasis lingkungan. Peraturan Desa berbasis lingkungan merupakan penerapan konsep-konsep dasar dan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam setiap penyusunan pengaturan desa dan setiap kebijakan pembangunan desa. Sehingga hasil akhir dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kata kunci: Penguatan Pemahaman, Peraturan Desa, Berbasis Lingkungan Hidup.

Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau.Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi (alat transportasi dengan menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas layanan polisi. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model penyelesaian pelanggaran sumber daya alam (hutan) dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Melayu Indragiri Hilir Riau.

Peranan Mahasiswa Kukerta Unri 2022 dalam Pemberdayaan UMKM Ikan Salai di Kelurahan Tobekgodang Davit Rahmadan; Andra Febriona Putri; Arief Setiawan; Dian Dharmayanty; Islah Hidayat Ritonga; Nurkamila Rahmadini; Salsabila Briana Wijaya; Shintya Aulya Putri; Siti Haviza Prada Lopi; Suci Awalyah Putri; Zahara Nurmakassing
MADRASCIENCE: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan Budaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Smoking is a method of processing fish by utilizing smoke from the combustion of wood which can provide a distinctive aroma, color, and taste. Salai fish is a type of traditional Indonesian smoked fish that is easy to find among the public. In Indonesia itself, Riau Province is one of the largest salai fish producing areas and is an area that is famous for the quality of salai fish. In Tobekgodang Village, Binawidya Subdistrict, Pekanbaru City, there is a production house of smoked fish which is famous for its smoked catfish which has been exported abroad. The smoked fish production house owned by Mr. Hawari Umar is one of the MSME sectors that produces superior products for Tobekgodang Village. The smoked fish produced by Mr. Hawari Umar's production house is catfish (Clarias sp.) because this fish belongs to the type of freshwater fish that is widely breed in Indonesia, especially in Riau. Some benefits of the catfish is having good fats, reducing the risk of chronic disease, having lots of protein, and much more.

Relevansi Kehadiran Tersangka Pada Saat Press Conference Dikaitkan Dengan Kewenangan Penggunaan Upaya Paksa Erdianto Effendi; Davit Rahmadan
Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tersangka adalah orang yang belum tentu bersalah menurut asas praduga tak bersalah sehingga ia harus diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. Penggunaan upaya paksa harus dilakukan menurut dan berdasar hukum acara pidana yang berlaku, tidak boleh secara sembarangan. Dewasa ini, dalam praktik ditemukan tindakan penegak hukum menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers. Artikel ini bertujuan menemukan relevansi kehadiran tersangka pada konferensi pers dan berguna secara teoritik dan praktik hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan kajian hukum dapat disimpulkan bahwa meski ada relevansi dari segi praktis, secara yuridis, tidak ada dasar hukum untuk menghadirkan tersangka pada konferensi pers. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau abuse of power dan dapat pula dikualifikasi sebagai upaya paksa sehingga dapat diuji di sidang pra peradilan.

Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembuburan lokalisasi Prostitusi Teleju Mukhlis R.; Davit Rahmadan; Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8431

This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.

PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS Mukhlis Ridwan; Erdianto Effendi; Maria Maya; Davit Rahmadan
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.1-10

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa.

Model Penanganan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru Elmayanti yanti Elmayanti; Davit Davit Rahmadan; Erdiansyah Erdiansyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8539

There are thousands of victims every year, and Komnas Perempuan reports that in 2020 alone there were around 8,000 cases that went unreported. Around 5,000 of them were carried out by the perpetrators who were supposed to protect the victims, such as fathers, brothers, uncles (incest), as well as school teachers, religious teachers, lecturers, and the police. With the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 30 of 2021 which aims to protect students from sexual violence. The condition of zero tolerance for sexual violence on campus, which was initiated by the Minister of Education and Culture, is highly anticipated. In 2019, there were 174 cases in 79 campuses in 29 provinces. The objectives of this research are; First, to provide physical and psychological protection for victims of sexual violence that occurred in the university environment, especially in Pekanbaru. Second, to provide solutions in handling cases of sexual violence, both penal and non-penal. Third, to provide prevention and education about sexual violence in the university environment, especially in the city of Pekanbaru.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERISIKO MENGALAMI SECONDARY PRISONIZATION AKIBAT ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME Khairunnisa Khairunnisa; Davit Rahmadan; Ledy Diana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 15 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8207476

Legal protection for children is defined as an effort to protect the law against the freedom and human rights of children related to their welfare. Children as human beings are treated equally regardless of gender, age, race, and ethnicity. However, in practice, children of perpetrators of criminal acts of terrorism often experience discrimination, stigmatization and persecution in their lives. Stigmatization and labeling that are not handled properly will lead to resentment and adjustments in a child's behavior according to what is labeled, namely being a terrorist. This research uses normative legal research or also known as doctrinal legal research which uses secondary data sources using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this normative research, researchers conducted research on vertical and horizontal legal synchronization. This study discusses legal protection arrangements for children at risk of experiencing secondary prisonization, the impact of secondary prisonization on children and efforts to overcome stigmatization of children at risk of experiencing secondary prisonization

Legal Protection for Teenagers in the Use of Social Media at SMKN 1 Bangkinang Kampar Erdianto Effendi; Mukhlis Ridwan; Davit Rahmadan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.50984

The development of information and communication technology causes world relations to become borderless and causes significant social, economic and cultural changes that take place very quickly and give rise to new crimes. In the virtual world, people do various evil deeds (crimes) that cannot be done in the real world. The crime was committed by using electronic information facilities as a means of action. Social media can potentially be an alternative means of crime. No matter this is also done among teenagers. Through coaching and socialization on how to be wise and use social media among teenagers, it is hoped that there will be no more criminal cases stemming from the misuse of social media. The activity was carried out with the method of lectures, discussions and questions and answers for adolescent students of SMKN 1 Bangkinang.

Law Enforcement Policy on Fictitious Official Travel Orders Involving DPRD Employees in Riau Province Febri Ningsih Nasution; Maryati Bachtiar; Davit Rahmadan
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1431

An Official Travel Order (SPPD) is an administrative document used as the basis for official travel by government employees. However, fictitious SPPDs are often misused to disburse travel funds without actual activities, resulting in state financial losses. This study aims to analyze legal policies in investigating fictitious SPPD corruption within the Riau Provincial DPRD and assess their conformity with the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively. The findings reveal that the fictitious SPPD scheme was conducted systematically through forged airline tickets, fabricated Fund Disbursement Notes (NPDs), falsified receipts, counterfeit stamps, and forged signatures. Investigations by the Riau Regional Police uncovered tens of thousands of fictitious travel documents, causing state losses estimated at Rp195.9 billion. Although the investigation process has generally complied with criminal procedure and anti-corruption laws, challenges remain, including complex perpetrator networks, weak internal supervision, and delays in legal proceedings. Strengthening inter-agency coordination, enhancing internal control systems, and implementing transparent digital travel administration are necessary to prevent similar corruption practices in the future.

Co-Authors Andra Febriona Putri Arief Setiawan Chindy Maria Rohani Sipahutar Dian Dharmayanty Elmayanti yanti Elmayanti Erdianto Effendi Erdianto Effendi Fauzi Erdiansyah Febri Ningsih Nasution Ferawati, Ferawati Ferawati Firdaus Firdaus Gusliana HB Islah Hidayat Ritonga Khairunnisa Khairunnisa Ledy Diana Maria Maya Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Muhammad A. Rauf Muhammad Haikal Mukhlis R. Nurkamila Rahmadini Salsabila Briana Wijaya Setia Putra Shintya Aulya Putri Siti Haviza Prada Lopi Suci Awalyah Putri Tengku Arif Hidayat Zahara Nurmakassing Zulfikar Jayakusuma

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search