Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggung Jawaban Korporasi Dan Pengurus Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Tenaga Kerja Meninggal Dunia Studi Kasus Pada Sub Kontraktor Pt Pertamina Hulu Rokan Chindy Maria Rohani Sipahutar; Firdaus Firdaus; Davit Rahmadan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20250

Employment is everything related to workers before, during and after the work period. It cannot be denied that the role of labor in national development is increasing accompanied by the various challenges and risks it faces so that in turn it will be able to increase national productivity. One of the efforts to protect workers is to carry out supervision regarding the implementation of employment. This is because employment development in Indonesia is part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is carried out in the context of community development to increase the dignity and self-respect of workers as well as realizing welfare, justice and equitable prosperity, both materially and spiritually.This research is classified as research with an empirical juridical approach. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society.Based on the results of the research and discussion, it can be concluded. First: implementation of corporate responsibility for work accidents that cause workers to die at the subcontractor PT Pertamina Hulu Rokan reflect the existence of weaknesses in law enforcement related to Occupational Health and Safety, which involves three the main elements are legal substance, legal structure, and legal culture. Second: the criminal liability of corporations and their management for work accidents that cause workers to die at PT Pertamina Hulu Rokan has given great attention to the issue of criminal liability of corporations and their management. In this sentence, criminal punishment was only given to the company management, namely the defendant Harry Rahmady, who was sentenced to 3 (three) months in prison. Even though the sentence handed down to Harry Rahmady was inadequate and did not provide proper justice for the victim and his family. It is felt that a prison sentence of 3 (three) months is not commensurate with the severity of the consequences of the accident that occurred. In addition, the relatively light sentence for company management does not touch the responsibility of the corporation itself

Local Wisdom and Coastal Protection on Rupat Island: The Role of the Akit Indigenous Community Zulfikar Jayakusuma; Maria Maya Lestari; Tengku Arif Hidayat; Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Lampung Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v8i1.3429

The Akit Tribe is an indigenous community inhabiting Rupat Island, one of Indonesia's outermost islands bordering the Strait of Malacca. Historically, the Akit people played an important role in safeguarding the maritime territory of the Siak Sultanate and continue to maintain local wisdom related to coastal and environmental management. This study examines the contribution of Akit local wisdom to environmental conservation and its relevance to protecting Indonesia's sovereignty in border areas. Using a qualitative approach supported by empirical field data, the study finds that traditional practices, particularly mangrove conservation and sustainable resource management, contribute to coastal protection and strengthen Indonesia's presence in strategically important maritime regions. The study also highlights the need for stronger legal recognition and protection of Akit customary institutions and traditional knowledge.

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Haikal; Davit Rahmadan; Tengku Arif Hidayat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q0x6py83

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan permohonan keberatan pihak ketiga atas perampasan barang bukti dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masalah utama muncul dari data Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2022–2025 yang menunjukkan hanya 4,76% permohonan keberatan yang diajukan dari total putusan perampasan aset, mengindikasikan adanya hambatan serius dalam akses keadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, mengintegrasikan data primer melalui wawancara mendalam dengan Hakim, Jaksa, dan praktisi hukum, serta data sekunder melalui studi dokumen putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stagnasi permohonan keberatan disebabkan oleh ketiadaan kewajiban notifikasi proaktif dari aparat penegak hukum kepada pihak ketiga dan mahalnyabiaya peradilan yang memicu sikap apati hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan revisi PERMA No. 2 Tahun 2022 untuk mewajibkan notifikasi resmi dan perluasan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) khusus untuk kasus keberatan aset. Dampak dari penelitian ini adalah perlunya transformasi paradigma aparat dari sekadar eksekutor menjadi pelindung hak asasi guna mewujudkan keadilan substantif sesuai prinsip due process of law. Kata Kunci : Pihak Ketiga Beritikad Baik, Perampasan Aset, Korupsi

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Haikal; Davit Rahmadan; Tengku Arif Hidayat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q0x6py83

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan permohonan keberatan pihak ketiga atas perampasan barang bukti dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masalah utama muncul dari data Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2022–2025 yang menunjukkan hanya 4,76% permohonan keberatan yang diajukan dari total putusan perampasan aset, mengindikasikan adanya hambatan serius dalam akses keadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, mengintegrasikan data primer melalui wawancara mendalam dengan Hakim, Jaksa, dan praktisi hukum, serta data sekunder melalui studi dokumen putusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stagnasi permohonan keberatan disebabkan oleh ketiadaan kewajiban notifikasi proaktif dari aparat penegak hukum kepada pihak ketiga dan mahalnyabiaya peradilan yang memicu sikap apati hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan revisi PERMA No. 2 Tahun 2022 untuk mewajibkan notifikasi resmi dan perluasan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) khusus untuk kasus keberatan aset. Dampak dari penelitian ini adalah perlunya transformasi paradigma aparat dari sekadar eksekutor menjadi pelindung hak asasi guna mewujudkan keadilan substantif sesuai prinsip due process of law. Kata Kunci : Pihak Ketiga Beritikad Baik, Perampasan Aset, Korupsi

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search