La Mahiddin
Dosen Manajemen Pendidikan Islam STIT Togo Ambarsari

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : AMBARSA

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia) La Mahiddin
Ambarsa Vol. 1 No. 2 (2021): Kebijakan PAI dan Multikulturalisme
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.471 KB)

Abstract

Pendidikan Agama Islam merupakan konsep Pendidikan yang telah lama ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memerdeka, Pendidikan Islam masih belum mendapatkan posisi yang setara dengan Pendidikan umum dalam konsep Pendidikan Nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menjadi pintu awal berkembangnya Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003? 2) Bagaimana kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003? 3) Apa implikasinya terhadap kemajuan Pendidikan agama Islam di Indonesia? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, untuk menganalisis dan mendiskripsikan kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 serta untuk mendiskripsikan implikasinya terhadap kemajuan Pendidikan agama Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dari policy research dan action reaseach. Evaluation reseach mencakup policy evaluation and research of program planning. Teknik analisis kebijakan merentang dari ragam pegamatan sampai ragam analisis kepentingan publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif, untuk menverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembentukan kebijakan.