Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA Ida Rahma
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.175

The function of criminal law aims to prevent future crimes in order toprevent the occurrence of criminal countermeasures. The criminal itself is asanction or a sorrow that tells. Criminal law is a rule of law or a set of rules orlegal norms that regulate an act which is a criminal act, when an act is declared asa criminal act and set the effect (witness) given in reaction to the act that violatesthe rule of criminal law. The function of the criminal law itself is to provide acriminal to those who violate the penal law through state equipment, in order tomaintain public order. Law enforcement is the activity of harmonizingrelationships of values that are outlined in the rules and attitude of acts as a seriesof the final value of the termination to create as social enginering, maintaining andmaintaining as the social control of social interaction, whether it is a preventiveaction (preventive) ) As well as acts of eradication (repressive).

PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN Ida Rahma
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i1.1101

Public participation can be understood as activities undertaken to affect public policy formation process. Public participation is important to ensure that any policy that produced not only benefit certain people, but also a positive impact on society. The process can be performed through the stages of agenda setting, policy formulation and implementation. This paper is about to describe the transformation of society prevailing in Aceh after the peace agreement. Review of the literature of choice in this paper, which is supported by a wide range of documents related to public participation, freedom of public information, and peace building. The results of this study indicate that public participation in policy formation in Aceh have ups and downs. Post-signatories to the peace agreement, the level of public participation is very good especially in the establishment of the Law on Governing Aceh and Aceh Qanun number. Next, in 2009-2014 public participation in policy formation decreased. Furthermore, the level of public participation in policy formation is determined by freedom of public information.

Tinjauan Umum Tentang Delik Dan Sanksi Adat Ida Rahma
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 2 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Di dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif. Dimana delik adat merupakan segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu dalam kehidupan masyarakat, segala perbuatan dan kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang merenggut perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memaksa dasar susunan masyarakat. Terjadinya delik adat akan menyebabkan hilangnya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlunya upaya untuk mengembalikan keseimbang dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat adat.

Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam Ida Rahma
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Fungsi hukum pidana itu sendiri adalah untuk memberikan pidana kepada yang melanggar hukum pidana melalui alat-alat perlengkapan negara, dalam menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai social enginering, memeÂlihara dan mempertahankan sebagai social control kedaÂmaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif). Hakim merupakan tiang utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses persidangan untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim di tuntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

TOLAK UKUR PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA 4.0 (FOUR POINT ZERO) DENGAN NEGARA 5.0 (FIVE POINT ZERO) Ida Rahma
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v3i2.313

Dampak revolusi industri 4.0 dan society 5.0 membuka peluang baru bagi Indonesia. Revolusi industri 4.0 justru memberikan peluang bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital dipandang bermanfaat bagi Indonesia. Perkembangan ekonomi digital adalah pasar dan talenta, dan Indonesia memiliki keduanya. Indonesia berkomitmen mengembangkan industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan industri 4.0, hal ini ditandai dengan diluncurkannya Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital yang sedang berlangsung. Penyusunan road map ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, asosiasi industri, penyedia teknologi, serta lembaga penelitian dan pendidikan. Melalui komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak tersebut, dapat dipastikan implementasi Industri 4.0 di Indonesia akan berhasil dan tepat sasaran. Fokus yang datang dari society 5.0 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi masyarakatnya. Bagi Indonesia ini bukan soal berdiri di atas dua kaki, Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0., sebaliknya kedua momentum ini harus digabungkan menjadi cetak biru nasional.

The Existence of the Sharia Court in the Mechanism of Legal Integration in Aceh Sri Dwi Friwarti; Ida Rahma; Budi Handoyo
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 7, No 2 (2021): 11 Articles, Pages 181-378
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v7i2.4524

The presence of the Sharia Court in Aceh Province has further strengthened the authority to implement Islamic law in this province. However, there are several things that must be considered so that the rule of law can be realized namely: structural, substantial and cultural aspects. Law enforcement will work if these three aspects are carried out continuously. Nevertheless, there are still a number of legal experts and legal practitioners who have not been able to accept the delegation of authority for criminal cases (jinayat) to the Sharia Court. In fact, the presence of the sharia court as a component of the legal integration mechanism in Aceh. This study will address this issue by examining many regions in Southwest Aceh, including the Syar'iyah Courts of Tapak Tuan, Meulaboh, and Calang, as well as the Province, which serves as the delegation of appeal cases. After all, this research encourages the Sharia Courts to work closely with government stakeholders to provide information and disseminate authority

URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ida Rahma
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6204

Economic crimes attract enough these days. Types of crimes that damage the joints of the economic life of the nation is increasingly flour is handenrich the world participate. Crime of money laundering is one of the new dimension of economic crimes. Money laundering is the process done to change the out come of crimes such as corruption, narcotics, gambling, smuggling, and other serious crimes, with theuse of banking services for money derived from criminal acts with the intent to conceal the origin of money. Concerning combating money laundering in Indonesia is regulated by Law No.8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering which replaces, Act No.15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003. Regulation of money laundering has been quite effective in both anticipate and combat money laundering by means of tracing the flow of funds in the banking institutions associated with the disclosure of crime confiscated at the same time also criminalize any one who receives the flow of crime.

Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Ida Rahma
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1311

Kejahatan ekonomi cukup menarik akhir-akhir ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa semakin berkembang dan memperkaya partisipasi dunia. Kejahatan pencucian uang adalah salah satu dimensi baru kejahatan ekonomi. Pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan layanan perbankan untuk uang yang berasal dari tindakan kriminal dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang. Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pengaturan tindak pidana pencucian uang cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memerangi tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri aliran dana di lembaga perbankan yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang disita sekaligus juga mengkriminalisasi siapapun yang menerima arus kejahatan.

Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ida Rahma
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam kehidupan, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, (ubi sociaetas Ibi ius), dimana ada masyarakat disitu ada hukum. oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, berlaku secara nasional ataupun kedaerahan, di lapangan hukum publik ataupun hukum privat. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hak asasi manusia adalah hak- hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri, begitupun dengan Indonesia. Tujuan HAM adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Tujuan HAM dapat mewujudkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat seperti keadilan, martabat, kesetaraan dan rasa hormat.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search