Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003

KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi

POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Lutfian Ubaidillah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2078

Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003

KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Lutfian Ubaidillah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v16i1.2102

Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERUMAHAN DI KABUPATEN JEMBER Yunita Reykasari; Lutfian Ubaidillah; Nikita Maulidya; Miftahul Huda
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6677

The transfer of land functions which is quite ambiguous is faced by the government in relation to regulating policies on agricultural areas, especially in Jember district. Regional government obliged to accelerate the pace of economic growth through development housing and industrial development along with increasing population growth,while the government also needs to pay attention to efforts to maintain as well maintain the existence of agricultural lands to meet the needs of the community incidentally is productive land. Without any effort to overcome the dilemma through improvement of regulations and policies issued previously, namely Regional Regulations Number 1 Year 2015 which is highly irrelevant to current conditions, the rate of decline agricultural land in Jember which has decreased since 2005-2013 will be increasingly high. In 2005 the area was 74,884.13 Ha decreased to 74,229.26 Ha in in 2013, where the area decreased by 654.87 hectares. This fact is also clouded with the rise of housing permits that are adjacent to water sources that hamper their use for irrigation purposes. In fact, the land crisis was caused by developers namely, land that is close to a water source is purchased by the developer so that the impact is not productive land around due to the impact of lack of water flow so that the soil with Such conditions can be considered a crisis land. Such conditions can categorized as an act of wetsonduiking (legal smuggling).

Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Rusdiyanto Rusdiyanto; Lutfian Ubaidillah
Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 2 (2022): Mujtama’ Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca perceraian yang akan dilaksanakan dengan kelompok mitra di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember.melalui kegiatan ini masyarakat dapat mempunyai dasar ketika ada permasalahan pasca peristiwa perceraian yang selama ini jarang mendapatkan solusi dan bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika perceraian itu terjadi. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan solusi melalui adanya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Metode kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu sosialisasi dan pendampingan. Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami hukum agama dan hukum negara khususnya terkait ilmu waris serta pengamalannya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Lutfian Ubaidillah
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024862

To implement criminal law, it is necessary to take steps to maintain the legal order of society. This method is known as criminal procedural law. The purpose of the Criminal Procedure Code is to seek and obtain or at least approach the material truth, the complete truth. The Indonesian criminal justice system consists of the police, prosecutors, district courts and correctional institutions as law enforcement officers. The four organs are closely related and limit each other. With the aim of being able to explain an alleged criminal act, evidence is needed to support that a crime has occurred. Evidence is directly or indirectly related to the crime. Direct evidence includes victims who suffered physically or mentally, including witnesses who saw or heard that a crime had occurred. Examination of witnesses has an important role in criminal proceedings by following the principles of unnus tetis nulus tetis (witnesses are not witnesses) and testimonium de auditu (statements of other people are not valid evidence). In the process of examining witnesses, many things go together. This is possible because of the principle of justice which is fast, easy and cheap. Because based on this principle, both the public prosecutor and the judge are obliged to review the defendant's case as soon as possible, especially for defendants who are in detention. That if the witness examination is carried out simultaneously. This can be done because of the principle of a fast, simple and low-cost trial, but how can the validity of witnesses who are examined jointly at trial be known, the implementation of witness examinations between mitigating and aggravating ones is not directly examined together, but separately and what distinguishes it is the time when the examination is carried out because it involves the validity and provision of interrelated information. In this study the authors used a normative method using a statutory approach and the legal materials used were primary legal materials, namely laws and regulations related to the issues to be discussed and secondary legal materials obtained from all publications on law including books and, law dictionaries.

PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI WISATA PADA KELOMPOK SADAR WISATA DESA WISATA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KAB JEMBER Lutfian Ubaidillah; Seno Semowo
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.27107

Salah satu kelembagaan ditingkat Desa yang bergerak dalam wisata adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian Masyarakat disekitar daya tarik wisata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu bukti nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat pula pendapatan daerah, yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pimpinan daerah seluruh Indonesia seakan mendapat angin segar, yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam pengembangan daerah pariwisatanya masing-masing, Namun, dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian Masyarakat dimana masing-masing desa diberikan kesempatan untuk menampilkan keunikan masing-masing termasuk mengelola baik itu kegiatan maupun keuangannya secara independen, yang membuat masing-masing desa berkompetisi dalam mengembangkan potensinya masing-masing Berbagai daya Tarik wisata dan akomodasi wisata dikembangakan pihak swasta dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi memiliki keindahan alam dan budaya yang tersebar di berbagai desa. Oleh karena itu, banyak desa yang juga memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya Tarik wisata yang dimiliki desanya sejak zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di bidang hukum hingga bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Kegiatan pelatihan yang ditujukkan untuk Pokdarwis Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Metode pelatihan menggunakan ceramah, Curah pendapat dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini diharapkan pokdarwis memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya di desa.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search