Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat Fairness and Justice ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Ubaidillah, Lutfian
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.964 KB) | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2078

Abstract

Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003
KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.701 KB) | DOI: 10.32528/faj.v16i1.2102

Abstract

Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi
POLITIK HUKUM KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Lutfian Ubaidillah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2078

Abstract

Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003
KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Lutfian Ubaidillah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v16i1.2102

Abstract

Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERUMAHAN DI KABUPATEN JEMBER Yunita Reykasari; Lutfian Ubaidillah; Nikita Maulidya; Miftahul Huda
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6677

Abstract

The transfer of land functions which is quite ambiguous is faced by the government in relation to regulating policies on agricultural areas, especially in Jember district. Regional government obliged to accelerate the pace of economic growth through development housing and industrial development along with increasing population growth,while the government also needs to pay attention to efforts to  maintain as well maintain the existence of agricultural lands to meet the needs of the community incidentally is productive land. Without any effort to overcome the dilemma through improvement of regulations and policies issued previously, namely Regional Regulations Number 1 Year 2015 which is highly irrelevant to current conditions, the rate of decline agricultural land in Jember which has decreased since 2005-2013 will be increasingly high. In 2005 the area was 74,884.13 Ha decreased to 74,229.26 Ha in in 2013, where the area decreased by 654.87 hectares. This fact is also clouded with the rise of housing permits that are adjacent to water sources that hamper their use for irrigation purposes. In fact, the land crisis was caused by developers namely, land that is close to a water source is purchased by the developer so that the impact is not productive land around due to the impact of lack of water flow so that the soil with Such conditions can be considered a crisis land. Such conditions can categorized as an act of wetsonduiking (legal smuggling).
Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Rusdiyanto Rusdiyanto; Lutfian Ubaidillah
Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 2 (2022): Mujtama’ Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.641 KB) | DOI: 10.32528/mujtama'.v2i2.7628

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca perceraian yang akan dilaksanakan dengan kelompok mitra di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember.melalui kegiatan ini masyarakat dapat mempunyai dasar ketika ada permasalahan pasca peristiwa perceraian yang selama ini jarang mendapatkan solusi dan bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika perceraian itu terjadi. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan solusi melalui adanya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Metode kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu sosialisasi dan pendampingan. Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami hukum agama dan hukum negara khususnya terkait ilmu waris serta pengamalannya dalam hukum perkawinan di Indonesia. 
Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) Astrin Bernita Rahma; Lutfian Ubaidillah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3425

Abstract

Artikel ini membahas diferensiasi fungsional antara lembaga Kejaksaan dan lembaga Kepolisian dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS). Melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual, artikel ini mendalami posisi kewenangan Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menjadi penuntut umum tunggal dan Kepolisian adalah sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditemukan bahwa walaupun secara normatif tugas dan fungsi kedua lembaga telah dipisahkan secara tegas, praktik di lapangan sering kali diwarnai oleh ketidak seimbangan kewenangan yang terjadi, hasil kajian menunjukan bahwa prinsip diferensiasi fungsional menuntut adanya pembagian tugas yang jelas tanpa hierarki nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan potensi dominasi salah satu pihak. Memahami secara mendalam Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Pasal 30b huruf c dan studi kasus menunjukkan perlunya penataan ulang hubungan kelembagaan berbasis prinsip asas diferesiansi fungsional. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi formal, revisi regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik tafsir, serta pengembangan kultur kerja sama yang berimbang antara Kejaksaan dan Kepolisian guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan asas difresiansi fungsional. Dengan demikian, penguatan sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi agenda penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KABUPATEN JEMBER Fery Mahardika; Lutfian Ubaidillah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.1007

Abstract

Poverty remains a persistent challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty is classified into two types: structural poverty, caused by government policies, and cultural poverty, stemming from societal habits. One manifestation of poverty is the existence of beggars and homeless individuals (Gepeng), which arises from both internal factors such as poverty and lack of skills, and external factors like unfavorable environmental conditions. This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 40 of 2014 concerning the Guidelines for Handling Beggars and Homeless People in Lojejer Village, Jember Regency. The aim of this research is to examine the role of the government in addressing the issue of Gepeng in Lojejer Village. The research employs a legal and conceptual approach with a normative juridical type of research. The findings of this study are expected to provide theoretical contributions as references for academics and practical benefits for policymakers in addressing social issues related to beggars and homeless people in Jember Regency. It is hoped that this research will enhance social welfare in line with the mandate of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare and Jember Regent Regulation No. 40 of 2014.
ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN JEMBER Abdul Rozak Aryo Priyambodo; Lutfian Ubaidillah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i1.1013

Abstract

Public transportation plays a crucial role in the social and economic structure of cities worldwide by providing access to various services and activities. An efficient transportation system supports mobility in employment, education, healthcare, and recreation, and contributes to inclusive and sustainable urban development. However, individuals with disabilities often face barriers to accessing public transportation, both physical, such as the lack of disability-friendly facilities, and non-physical, such as insufficient staff training and supportive policies. These limitations hinder full participation of individuals with disabilities in society and widen the gap in life opportunities. In Indonesia, issues of inclusion and accessibility for people with disabilities are central to human rights and social justice discourse. Although legislative progress has been made, field practices often remain suboptimal. Regulations such as Article 12 (e) of Regional Regulation No. 7 of 2016 and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities provide a legal framework for accessibility, yet implementation on the ground still faces gaps. This study highlights the importance of improving legal protection and enhancing accessibility at public transportation stops in Jember Regency, aiming to identify barriers faced by people with disabilities and provide a basis for advocating for more inclusive policy and infrastructure changes. This research underscores that improving accessibility not only meets practical needs but also ensures recognition and protection of the legal rights of people with disabilities for equal mobility and full participation in society.
ANALISIS YURIDIS BESARAN SIMPANAN PESERTA TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Rasendryo Wahyu Ramadhanianto; Lutfian Ubaidillah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i1.1014

Abstract

This research analyzes the Indonesian government's policy regarding the amount of savings for Public Housing Savings (Tapera) participants based on Government Regulation Number 21 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2020. This research uses a regulatory and conceptual approach, as well as a normative type of research. The Tapera policy aims to provide low-cost, long-term funds to meet the community's adequate housing needs. However, the contribution amount of 3% of salary, which is 2.5% borne by workers and 0.5% by employers, is considered burdensome for workers. In addition, Tapera benefits are limited to owning, building or repairing a first home, which creates benefits for participants. The research results show that this policy, although well-intentioned, does not fully take into account the additional burden on low-fatality workers and is not commensurate with the expected benefits. The government needs to review the amount of contributions and improve the Tapera management mechanism to ensure fairer and more equitable benefits for all participants.
Co-Authors Abdul Rozak Aryo Priyambodo Astrin Bernita Rahma Fery Mahardika Miftahul Huda Nikita Maulidya Rasendryo Wahyu Ramadhanianto Rusdiyanto Rusdiyanto Yunita Reykasari