Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PETUGAS PEMBERI LAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR Pramukhtiko Suryo Kencono
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v9i18.630

Abstract

Penyakit  menular  dapat  menyebabkan kematian.  Pemerintah  memberlakukan kebijaksanaan bebas biaya bagi pengobatan penyakit menular sampai tuntas. Kebijaksanaan tersebut, secara konstitusional merupakan wujud perlindungan hak asasi warga negara atas pelayanan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban  pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dalam hal ini, bagi penderita TB. Namun demikian terhadap petugas pemberi kesehatan penderita TB yang berisiko tertular belum ada kebijakan khusus yang memberikan perlindungan kepada petugas akibat tertular penyakit penderita yang diberi layanan kesehatan. Berdasarkan pada teori keadilan ‘diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan tidak sama untuk ketidaksamaan’ serta dengan pendekatan komparasi pada UU Kepegawaian dan UU Ketenegakerjaan, maka bagi petugas yang memberi layanan kesehatan penderita TB berhak atas perlindungan lebih. Bentuk perlindungan dapat berupa jaminan apabila tertular penyakit atau berupa tunjangan risiko tinggi.Kata kunci : hak atas layanan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan
Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Setyowati, Anggi; Pramukhtiko Suryo Kencono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3047

Abstract

Di negara Demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pers berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data di lapangan yang penting untuk diketahui publik. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk 1. Mengetahui kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. 2. Mengetahui kontrol kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelititan ini, yaitu: 1. Apa kriteria kebebasan pers menurut Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers? 2. Bagaimana kontrol atas kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers?