Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrative Reform
Dandy Ahmad Drajat
Mulawarman University
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dandy Ahmad Drajat; Aji Ratna Kusuma; Abdullah Karim
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.102 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.515

Abstract

Tujuan dari artkel ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari informan-informan, dokumen-dokumen dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan SIAK tersebut demi tercapainya tertib administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dimana kurangnya   Sumber Daya Manusia  (Operator SIAK), sarana prasarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu saran dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), penambahan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi data, pembangunan SIAK lebih dioptimalkan untuk 9 Kecamatan lain menggunakan APBD yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK Kecamatan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD yang ada. 
Co-Authors Abdullah Karim