Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dandy Ahmad Drajat; Aji Ratna Kusuma; Abdullah Karim
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.102 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.515

Abstract

Tujuan dari artkel ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari informan-informan, dokumen-dokumen dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan SIAK tersebut demi tercapainya tertib administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dimana kurangnya   Sumber Daya Manusia  (Operator SIAK), sarana prasarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu saran dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), penambahan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi data, pembangunan SIAK lebih dioptimalkan untuk 9 Kecamatan lain menggunakan APBD yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK Kecamatan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD yang ada. 
PROFESIONALISME APARATUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SIMPANG RAYA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Dede Damaiyanto; Aji Ratna Kusuma; Abdullah Karim
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.306 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.547

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan profesionalisme aparatur serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang profesionalisme aparatur di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ditinjau dari tingkat pendidikan aparatur sudah cukup baik; sistem dan prosedur pelayanan yang belum ada; serta etika dan moral aparatur yang masih rendah. Belum optimalnya dalam menerapkan profesionalisme aparatur di lembaga tersebut disebabkan oleh kurang memadainya sarana penunjang dalam memberikan pelayanan; masih lemahnya kedisiplinan pegawai; dan terbatasnya alokasi sumber dana atau anggaran untuk mengembangkan kompetensi aparatur.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURUBDALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SDN 001 SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR Nurmala Widhowaty; Aji Ratna Kusuma; Abdullah Karim
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.661 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.552

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui upaya pengembangan kompetensi guru dikaitkan dengan implementasi kurikulum 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan dan key informan dan observasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Hubberman).Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan kompetensi guru dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di SDN 001 Sangatta Utara adalah dengan mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur. Dari data menunjukkan bahwa kualifikasi guru di SDN 001 Sangatta Utara sudah cukup baik, karena seluruh guru telah memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Disisi lain guru yang belum memperoleh sertifikasi masih cukup banyak. Ini menunjukkan kompetensi guru di sekolah tersebut masih rendah. Pelatihan kurikulum 2013 secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Program pendampingan guru masih kurang efektif, karena jumlah guru yang mengikuti program ini sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah guru yang ada di sekolah tersebut. Sebagai faktor pendukung yaitu adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui program-program pengembangan kompetensi guru  serta ketersediaan dana dan sarana-prasarana yang cukup. Faktor penghambat diantaranya kemauan dan kemampuan guru yang rendah, dan adanya keterlambatan penyediaan sarana penunjang pembelajaran seperti buku-buku, serta keterbatasan kemampuan dari instruktur pelatihan.
ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Pidesia .; Abdullah Karim; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.147 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i1.594

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the performance of the organization as well as those factors that inhibit the performance of the organization and supporting the Secretariat of the Regional Representatives Council Kutai Barat. The study concluded that the planning performance on Parliament Secretariat of West Kutai has been through the mechanisms and stages in accordance with the provisions of that starts with formulating a strategic plan is then translated into the annual performance plan, subsequently submitted and approved budget is needed then set a performance evaluation is the ability of the receiver mandate to realize the performance as planned, therefore the performance planning or annual work plan that is the basis for preparing the performance indicators. 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA Henny Vera Waty; Achmad Djumlani; Abdullah Karim
Jurnal Paradigma (JP) Vol 10, No 2 (2021): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v10i2.5248

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 10 of 2017 concerning the Family Hope Program in Sempaja Utara Village, North Samarinda District, Samarinda City along with the factors that hinder the implementation of this policy. This research is a qualitative type, with research locations in the area of North Sempaja Village and Samarinda City Social Service and East Kalimantan Provincial Social Service. Drawing conclusions based on data processed using interactive model analysis. The results of this study explain that the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 10 of 2017 concerning the Family Hope Program in Sempaja Utara Village, North Samarinda District, Samarinda City has generally been going well and smoothly. Conclusion The role of the local government in terms of implementing the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 10 of 2017 concerning the Family Hope Program in the North Sempaja Exit, North Samarinda District, Samarinda City is highly expected, especially for access to public transportation at the location of aid recipients and the need to recruit additional PKH assistants so that they do not there is an overload of client assistance that exceeds the maximum standard of mentors, as well as adding operational facilities and funds for PKH facilitators so that implementation in the field will be carried out more smoothly, quickly and effectively.Keywords: Implementation, Family Hope Program, North Sempaja Village