Nuraini Zachman
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Suzanalisa Suzanalisa; Ibrahim Ibrahim; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.289

Abstract

Online prostitution continues to develop in Indonesia which has a negative impact on the Indonesian state, including damaging the nation's morals, especially the nation's successor generation as the nation's successor relay so that it can threaten the survival of the nation and state in the future, the fading of the values of Pancasila as the nation's ideology which is used as a foundation of the founding of the State of Indonesia. Religious, moral, and social values will be marginalized, and only liberal culture will be left behind, prostitution can be used by outsiders to damage national resilience, bring down the identity of the Indonesian people who are famous for their noble character and uphold the values of eastern culture and religion and prostitution. Online prostitution can cause and spread venereal and skin diseases as online prostitution in the Jambi Regional Police jurisdiction has increased. Therefore, it is necessary to conduct a study using the Juridical Empirical research method which aims to analyze the effectiveness of law enforcement in law enforcement of the crime of trafficking in persons through online prostitution in Indonesia. The Jambi Regional Police Legal Area, analyzes the factors that influence the effectiveness of this crime and provides solutions for Law Enforcement of the Crime of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Daer Police Legal Area ah Jambi so it runs effectively
Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.323

Abstract

Obat dalam pelayanan kesehatan merupakan  komponen  yang  sangat  penting  karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya  kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga  mendorong  masyarakat  menuntut  pelayanan kesehatan  termasuk  pelayanan  obat  yang  semakin  professional sehingga diperlukan peraturan perundang undangan dalam rangka menghindari  terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab, mengedarkan  obat dengan  melakukan  penyimpangan  sudah  tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Empiris Normatif. Sehingga berguna bagi para penegak hukum harus bisa lebih melihat aspek sosiologis secara mendalam dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, yang mana tujuan dari itu semua adalah memberi efek jera.
Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman; Ibrahim Ibrahim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.376

Abstract

Prostitusi online sampai saat ini terus terjadi dengan berbagai modus memanfaatkan internet sebagai wujud revolusi 5.0. hal ini mengakibatkan  rusaknya moral bangsa terutama genrasi penerus bangsa  dan  mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. Pancasilan sebagai ideology akibat tindak pidana ini tentunya dapat juga meruntuhkan  ketahanan nasioanal. Provinsi Jambi sebagai focus penelitian prostitusi online yang terus terjadi diwilayah ini maka diperlukan kajian pengembangan menggunanakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, dan menganalisa strategi yang dilakukan terhadap Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia Ahmad Hanif; Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.434

Abstract

Kata affiliator ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi.. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia, dan pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas UndangUndang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia diancam tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Ancaman hukuman terhadap Affiliator adalalah 20 tahun Penjara. Saran yang dikemukakan yaitu perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada investor serta masyarakat luas.Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembangdengan pesat.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PNKlt) Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman; Praja Pratama Justisia
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.517

Abstract

Underwater cables refer to all types of cables laid on the surface of the seabed, undersea cables have now developed into a Sea Cable Communication System (SKKL) thatare interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between countries. The disconnection of the underwater cable communication network also occurred in the waters of the Pengabuan River, West Tanjung Jabung Regency. In this case the Tanjung Jabung Barat Resort Police, which is the jurisdiction of the incident, received a report and quickly carried out the law enforcement process, especially since this incident was the first time this had happened in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection of the underwater cable network, it causes electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this study is to understand and analyze how law enforcement is against the perpetrators of the criminal act of destroying undersea cables in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), to understand and analyze the factors that become obstacles, and to understand and analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The results showed that in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping whichreads"The skipper who carriesout repair activities, trial sailing, loading transfer activities at the port pool, delays, and loading and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) at the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months, because he was proven to have violated the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely carrying out repair activities without the approval of Syahbandar. From the results of the research carried out, the suggestions given are that it is necessary to make ongoing appeals to captains to complete navigation tools in the form of BPI Pushidrosal Maps (Indonesian Seafarers' News) and the latest Marine Maps which serve to explain the latest situations and conditions in the waters and also which can explain the existence of the position of items under the sea including undersea cables so that similar incidents do not happen again.
Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo Indah Sari; Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.593

Abstract

The solution to major problems between husband and wife in disharmonious households is to divorce, including the household of a Civil Servant. This also happens in the Tebo Regency Civil Servant environment. The implementation of Civil Servant Percerana in Tebo Regency refers to Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990, so this paper aims to conduct a study of the Implementation of Article 3 and Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 1990 for civil servants who divorced in Tebo Regency.