Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum
Nuraini Zachman
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Suzanalisa Suzanalisa; Ibrahim Ibrahim; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.289

Abstract

Online prostitution continues to develop in Indonesia which has a negative impact on the Indonesian state, including damaging the nation's morals, especially the nation's successor generation as the nation's successor relay so that it can threaten the survival of the nation and state in the future, the fading of the values of Pancasila as the nation's ideology which is used as a foundation of the founding of the State of Indonesia. Religious, moral, and social values will be marginalized, and only liberal culture will be left behind, prostitution can be used by outsiders to damage national resilience, bring down the identity of the Indonesian people who are famous for their noble character and uphold the values of eastern culture and religion and prostitution. Online prostitution can cause and spread venereal and skin diseases as online prostitution in the Jambi Regional Police jurisdiction has increased. Therefore, it is necessary to conduct a study using the Juridical Empirical research method which aims to analyze the effectiveness of law enforcement in law enforcement of the crime of trafficking in persons through online prostitution in Indonesia. The Jambi Regional Police Legal Area, analyzes the factors that influence the effectiveness of this crime and provides solutions for Law Enforcement of the Crime of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Daer Police Legal Area ah Jambi so it runs effectively
Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.323

Abstract

Obat dalam pelayanan kesehatan merupakan  komponen  yang  sangat  penting  karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya  kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga  mendorong  masyarakat  menuntut  pelayanan kesehatan  termasuk  pelayanan  obat  yang  semakin  professional sehingga diperlukan peraturan perundang undangan dalam rangka menghindari  terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab, mengedarkan  obat dengan  melakukan  penyimpangan  sudah  tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Empiris Normatif. Sehingga berguna bagi para penegak hukum harus bisa lebih melihat aspek sosiologis secara mendalam dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, yang mana tujuan dari itu semua adalah memberi efek jera.
Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman; Ibrahim Ibrahim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.376

Abstract

Prostitusi online sampai saat ini terus terjadi dengan berbagai modus memanfaatkan internet sebagai wujud revolusi 5.0. hal ini mengakibatkan  rusaknya moral bangsa terutama genrasi penerus bangsa  dan  mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. Pancasilan sebagai ideology akibat tindak pidana ini tentunya dapat juga meruntuhkan  ketahanan nasioanal. Provinsi Jambi sebagai focus penelitian prostitusi online yang terus terjadi diwilayah ini maka diperlukan kajian pengembangan menggunanakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, dan menganalisa strategi yang dilakukan terhadap Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia Ahmad Hanif; Suzanalisa Suzanalisa; Nuraini Zachman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.434

Abstract

Kata affiliator ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi.. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia, dan pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas UndangUndang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia diancam tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Ancaman hukuman terhadap Affiliator adalalah 20 tahun Penjara. Saran yang dikemukakan yaitu perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada investor serta masyarakat luas.Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembangdengan pesat.
Co-Authors Ahmad Hanif Ibrahim Ibrahim Suzanalisa Suzanalisa