Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Sonya Airini Batubara
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REKAM MEDIS KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA Septi Labora Nababan; Sonya Airini Batubara; Jhon Prima Ginting; Josua Partogi Sitanggang
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.3072

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum rekam medis secara konvensional dan elektronik berdasarkan aturan hukum kesehatan.  Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis itu sendiri juga sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rekam medis tertuang di dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Sonya Airini Batubara; Jusnizar Sinaga; Jefri Natanail Purba; Jody Setiawan Siregar; Stevan Febriando Sinaga; Velina Angelica Saragi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.
Hospital Responsibility for Medical Records Leaked by Medical Personnel Without the Patient's Consent Margareth Cynthia Hutapea; Adi Bungaran Panjaitan; Sonya Airini Batubara; Jusnizar Sinaga
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.1044

Abstract

 Health history is a file that contains important notes or documents that contain the patient's identity regarding examinations, treatment, actions and services that have been provided to the patient. Medical records have a major influence on the legal relationship between hospitals and patients. This research examines two things, namely legal regulations related to the management of hospital patient files and the responsibility of hospitals to disclose confidential medical records. The author's aim in conducting this research is to analyze the responsibility of hospitals, especially medical personnel, if there is a data leak from a patient's medical history. This type of research is normative legal research, with emphasis on the study of legislation and literature, analyzing and revising applicable legal norms as a basis for problem solving. The research results show that the legal provisions contained in Law NO 17 of 2023 concerning health, medical personnel can be prosecuted for negligence in health services, including divulging medical secrets. Regulated in Article 301 paragraph (2) of Law NO 17 of 2023 concerning Health, medical personnel can be held responsible for actions/deeds related to the implementation of Health Services including medical records which cause civil and criminal harm to patients.
Mediation as an Alternative to Legal Dispute Resolution in Health Services in Hospitals Perangin-Angin, Thimothy Aryadi; Lamria Sintia Silaban; Sonya Airini Batubara; Jusnizar Sinaga
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3898

Abstract

This research aims to analyze the role of mediation as a method of medical dispute resolution in Indonesia, which is seen as more effective, fair, and cost-effective than the litigation process. This research uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach to identify legal principles, doctrines, and regulations related to medical dispute resolution. The main focus is dispute resolution through mediation in medical malpractice cases, which involves civil, criminal, and restorative justice aspects. The novelty of this research lies in the in-depth exploration of penal mediation as an approach in resolving criminal disputes related to medical malpractice, even though it does not yet have a strong legal foundation in the Indonesian criminal justice system. The results show that mediation, both in the civil and criminal realms, can provide a more humane and satisfying solution for all parties involved. However, the implementation of penal mediation still faces legal and practical challenges, especially in providing protection of patients' rights and ensuring justice for medical personnel.In conclusion, mediation has great potential in resolving medical disputes in Indonesia, but more specific regulations are needed to optimize its implementation, especially in criminal cases. As such, this study makes an important contribution to the development of a better medical dispute resolution mechanism in Indonesia.
Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Sonya Airini Batubara; Timotius Reynata Sinuraya; Teresia Oktaviani Napitupulu; Rizal Maruli Lambok Sitorus
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2442

Abstract

The proliferation of hoaxes in the era of information transparency, committed not only by the public but also by journalists, forms the background of this research. This phenomenon raises legal concerns because journalists are required to provide accurate, balanced, and responsible information in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study aims to examine the legal implications for journalists who engage in false reporting and to analyze how the law regulates the dissemination of false news by journalists. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings reveal that Law Number 40 of 1999 does not specifically regulate criminal sanctions for false reporting by journalists, but instead prioritizes settlement through the Press Council and the Journalistic Code of Ethics, including the right of reply and correction. Nevertheless, journalists may still face legal responsibility under the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law if false reporting fulfills criminal elements. Therefore, law functions both as a protector of press freedom and as a limitation to prevent abuse, with ethical, administrative, and criminal sanctions applicable to journalists and press institutions.
Co-Authors Adi Bungaran Panjaitan cindy tan Jefri Natanail Purba Jhon Prima Ginting Jody Setiawan Siregar Josua Partogi Sitanggang JUSNIZAR SINAGA Lamria Sintia Silaban Margareth Cynthia Hutapea Michail Charles Perangin-Angin, Thimothy Aryadi Rizal Maruli Lambok Sitorus Septi Labora Nababan Stevan Febriando Sinaga Teresia Oktaviani Napitupulu Timotius Reynata Sinuraya Velina Angelica Saragi Vionita Stone