Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Al-Adl : Jurnal Hukum
afif khalid
universitas islam kalimantan muhammad arsyad al banjari
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT afif khalid; Iwan Riswandi; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6171

Abstract

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ternyata undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekurangan, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas demi kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum permohonan pernyataan pailit, serta batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu pengolahan dan penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, Pertama status hukum permohonan pailit merupakan perkara gugatan dengan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam permohonan kasasi terdapat pihak pemohon dan termohon kasasi. Kedua, hak dan kewenangan kurator dan hakim pengawas berbeda dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Restorative Justice Principles in Banjar Customary Inheritance Disputes: A Normative Analysis of Out-of-Court Settlement Institutions through Adat Badamai Akhmad Sukris Sarmadi; Anwar Hafidzi; Nurul Listiyani; Tetiana Kolomoiets; Afif Khalid
El-Mashlahah Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v15i2.10047

Abstract

Inheritance disputes in Banjar communities continue to increase as families confront controversies over unwritten norms, generational change, and rising land value, creating a growing need for culturally grounded solutions. These disputes reflect a broader trend in Indonesia where communities prefer non-court settlement when judicial rulings risk disrupting social cohesion. Within this plural legal landscape, families must navigate overlapping expectations from customary norms, Islamic law, and state regulations. This study addressed a key gap by examining how restorative justice principles operate within Banjar inheritance practices. Using a qualitative normative method, the research analyzed primary legal materials, documented customary procedures, court decisions, and academic literature. The findings showed that adat badamai integrated restorative values through open dialogue, inclusive deliberation, and relational repair among heirs. The study concluded that adat badamai provides an effective culturally rooted model of restorative justice and recommends stronger legal recognition and enhanced mediator training.
Co-Authors Akhmad Sukris Sarmadi Anwar Hafidzi Iwan Riswandi Nurul Listiyani Salamiah Salamiah Tetiana Kolomoiets